Ribuan Masyarakat Tapanuli akan ke DPRDSU

Medan (Yaahowu Nias)

Ribuan masyarakat Tapanuli yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama pemuda dan mahasiswa serta berbagai macam organisasi lainnya akan menggelar acara delegasi akbar ke DPRD Sumut pada Selasa 27 Januari 2009 untuk mempertanyakan sekaligus mendesak pimpinan dewan segera menjadualkan rapat paripurna pengesahan pembentukan Protap (Propinsi Tapanuli).Keputusan tersebut disepakati dalam rapat Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli yang dipimpin Ketua Panitia Ir GM Chandra Panggabean didampingi Sekretaris Ir Hasudungan Butar-butar, Bendahara Nurdin P Manurung, Rabu (21/1) di Hotel Grand Antares Medan menanggapi belum digelarnya rapat paripurna pembentukan Protap oleh DPRD Sumut.Dalam rapat itu, juga terlihat hadir sejumlah Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang masuk wilayah Protap masing-masing Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak, SH, MBA, Ketua DPRD Nisel (Nias Selatan) Hadirat Manao, SE, Wakil Ketua DPRD Tobasa Bachtiar Tampubolon dan Ketua DPRD Samosir Jhony Naibaho yang pada prinsipnya sangat setuju dilakukan pressure ke DPRD Sumut dan mereka siap memimpin delegasi dari masing-masing daerah.Selain itu juga terlihat hadir anggota DPD RI Lundu Panjaitan SH, anggota DPRD Sumut Jhon Eron Lumbangaol SE, Budiman P Nadapdap SE dan sejumlah tim panitia Protap, di antaranya Hitler Siahaan SH, Prof DR FM Datumira Simanjuntak SH MMin, KCT Sianturi, Drs Juhal Siahaan, DR Januari Siregar SH, Japansen Sinaga SH, Gelmok Samosir, mewakili Pemuda Peduli Tapanuli Denny Samosir, mahasiswa Asal Tapanuli Parles Sianturi dan sejumlah organisasi/LSM Peduli Tapanuli.Chandra Panggabean pada pembukaan rapat secara tegas dan lugas menceritakan kronologis perjalanan panjang yang sangat melelahkan untuk memperjuangkan pembentukan Propinsi Tapanuli. Mulai dari tahapan awal pembentukannya hingga jadual sidang Paripurna DPR-RI yang intinya, tinggal satu persyaratan administrasi yang belum dipenuhi panitia, yakni surat persetujuan paripurna DPRD Sumut.

Atas dasar itu, katanya, DPR-RI dan Depdagri juga telah mendesak DPRD Sumut agar tidak ada lagi keragu-raguan melaksanakan paripurna pembentukan Protap sesuai dengan PP 129/2000. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah menarik dukungannya tidak menjadi masalah, sepanjang ketika mengusulkan ikut mendukung dan bergabung didalamnya.Namun desakan DPR-RI dan Depdagri tersebut, ujar Caleg nomor satu PPRN untuk DPR-RI dari Dapil Sumut I ini, tampaknya belum digubris pimpinan dewan dan fraksi. Terbukti, jadual paripurna pembentukan Protap belum juga ditetapkan, malah pimpinan dewan berusaha “menggiring” paripurnanya dijadualkan bersamaan dengan paripurna Prop Sumteng (Sumatera Tenggara).

Ditambahkan Eron Lumbangaol, berbagai macam lobby, mulai dari pendekatan peraturan dan perundang-undangan hingga memfasilitasi pertemuan dengan sejumlah instansi di Jakarta dan “loby lainnya”, bahkan dengan “menyembahpun” telah dilakukan terhadap fraksi yang selama ini sangat getol menolak lahirnya Protap. Tapi “kebekuan” itu belum juga “mencair” dan paripurna Protap tetap “dihempang” .

Atas dasar itu, ujar Chandra dan Eron, seluruh elemen masyarakat dan panitia pembentukan Protap yang merasa aspirasinya diabaikan harus segera menentukan sikap dengan melakukan pressure atau tekanan secara berkesinambungan dengan berdelegasi secara akbar ke pimpinan dewan, guna menuntut segera dijadualkan rapat paripurna pembentukan Protap“Jika perlu, setiap hari ratusan masyarakat Tapanuli ikut menongkrongi ruang Ketua DPRD Sumut Drs A Azis Angkat, MSP hingga terlaksananya paripurna pembentukan Protap. Atau setidaknya kita buat dapur umum di lingkungan gedung dewan, dan tidak akan pulang, jika belum dijadualkan rapat paripurna,” ujar Japansen Sinaga senada dengan Nurdin P Manurung sembari mengingatkan pimpinan dewan jangan diskriminatif dalam pemekaran Propinsi Sumut ini.Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao, SE juga bereaksi keras terhadap sikap DPRD Sumut yang terkesan mengabaikan aspirasi masyarakat Tapanuli. Bahkan ia bersikukuh akan terus berjuang habis-habisan untuk menggolkan Protap, walaupun harus dengan pengorbanan nyawa sekalipun.“Sikap masyarakat Nisel masih seperti dulu, walaupun banyak oknum-oknum pejabat di Nias dan Nisel merayu saya agar menarik dukungan, kami tetap pada pendirian semula, yakni setia kepada Protap.

Mari terus berjuang menggolkannya, pengorbanan apapun kuiklaskan demi terwujudnya Protap,” ujar Hadirat memberi semangat kepada panitia agar tetap kompak memperjuangkan lahirnya propinsi baru.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tobasa (Toba Samosir) Bachtiar Tampubolon juga menyesalkan sikap pimpinan DPRD Sumut yang terkesan menghalang-halangi cita-cita masyarakat Tobasa, sehingga pihaknya secara lembaga bersama-sama masyarakat sangat sepakat dilakukan tekanan-tekanan kepada lembaga legislatif, kami tinggal menunggu komando dari panitia di Sumut, katanya.“Namun sebelumnya, kami dari Tobasa juga meminta kronologis secara tertulis tahapan-tahapan, kendala yang dihadapi maupun langkah-langkah yang sudah ditempuh panitia untuk memperjuangkan pembentukan Protap ini sebagai dasar kami mengajak seluruh anggota dewan di Kabupaten/Kota mendesak DPRD Sumut secara tertulis untuk segera menggelar paripurna Protap,” ujar Bachtiar.Jika desakan itupun nantinya tidak digubris pimpinan DPRD Sumut, tegas politisi vokal ini, sudah saatnya DPRD bersama 5.000 masyarakat Tobasa malakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Sumut, karena dianggap telah menghempang aspirasi masyarakat Tobasa. Perlu diketahui, Protap ini didukung dan sudah lama dicita-citakan masyarakat dan pemerintah Tobasa.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho dan Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak, SH MBA dan menyatakan kesiapannya ikut mengirim utusan delegasi dari daerahnya masing-masing termasuk “menyerbu” gedung dewan, jika dibutuhkan, tinggal menunggu instruksi dari tim panitia pemrakarsa pembentukan Protap.Panitia Protap Sanggam SH Bakara dan Hitler Siahaan juga sangat sepakat digelar delegasi akbar ke DPRD Sumut dan tidak ada pilihan lain harus segera dilakukan dan itu sangat lumrah dilaksanakan masyarakat yang aspirasinya tersumbat. Sebab melalui loby-loby tampaknya sudah mentok, tentunya harus melalui pressure.Akhirnya kesimpulan rapat disepakati akan digelar delegasi akbar dengan mengerahkan ribuan masyarakat Tapanuli ke DPRD Sumut pada, Rabu 27 Januari 2009 dan surat pemberitahuan akan disampaikan kepada pimpinan dewan hari ini, Kamis (22/1) di DPRD Sumut.

Utusan yang mengantar surat ini juga telah dihunjuk, terdiri dari 18 orang, masing-masing Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak, Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho, Ketua DPRD Tobasa Bachtiar Tampubolon, Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao, SE, Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban, Panitia Protap di Bona Pasogit Drs Juhal Siahaan.Sementara dari unsur Panitia Protap diutus Ir GM Chandra Panggabean, Ir Hasudungan Butar-butar, Nurdin P Manurung, Hitler Siahaan, SH, Japansen Sinaga, Januari Siregar, SH, KCT Sianturi, Parles Sianturi dan Denny Samosir mewakili kalangan pemuda dan mahasiswa asal Tapanuli dan lainnya. (Sumber:SIB/M10/u)