Pimpinan DPRDSU Setujui Paripurna Pembentukan Protap

Medan (SIB)

Pimpinan DPRD Sumut akhirnya sepakat menjadualkan paripurna pengesahan pembentukan Protap (Propinsi Tapanuli) Rabu 4 Februari 2009. Penetapan itu akan segera disahkan dalam Panmus (Panitia Musyawarah) dewan yang telah dijadualkan pada 27 Januari 2009, sehingga disarankan kepada panitia tetap melakukan pendekatan kepada fraksi-fraksi maupun anggota dewan.Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Sumut Drs H Abdul Azis Angkat, MSP didampingi Wakil Ketua H Ali Jabbar Napitupulu, H Hasbullah Hadi SH SpN dan Japorman Saragih ketika menerima delegasi Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli yang dipimpin Ir GM Chandra Panggabean didampingi Sekretaris Ir Hasudungan Butar-butar dan Bendahara Nurdin P Manurung, Kamis (22/1) di ruang Ketua DPRD Sumut.

Pada pertemuan itu juga ikut terlihat Ketua DPRD yang masuk wilayah Protap, seperti Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho, Ketua DPRD Humbahas (Humbang Hasundutan) Drs Bangun Silaban, anggota DPRD Sumut Jhon Eron Lumbangaol SE, Budiman P Nadapdap, SE dan sejumlah unsur panitia Protap, di antaranya Drs Juhal Siahaan, DR Januari Siregar SH, KCT Sianturi, Hitler Siahaan SH, Sanco Manullang pemuda dan mahasiswa asal Tapanuli Denny Samosir, Parles Sianturi dan lainnya.“Kita telah sepakat menjadualkan paripurna mengambil keputusan tentang Protap pada 4 Februari (minggu pertama Februari) dan sesuai tatib (tata tertib) dewan, jadual tersebut segera dibahas di rapat Panmus 27 Januari. Diharapkan tidak ada lagi keragu-raguan bagi panitia dan masyarakat Tapanuli,” ujar Ali Jabbar meyakinkan.

Namun Ali Jabbar menyarankan kepada panitia agar terus melakukan loby dan pendekatan kepada fraksi-fraksi maupun anggota dewan, agar tidak ada lagi permasalahan maupun kendala yang dihadapi hingga terselenggaranya pengesahan pembentukan Protap pada 4 Februari.Mendengar kepastian jadual tersebut, spontan seluruh panitia Protap bertepuk tangan dan Chandra Panggabean atas nama masyarakat Tapanuli menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dewan yang telah menyahuti aspirasi masyarakat Tapanuli.

Chandra Panggabean juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Tapanuli untuk menunda melakukan delegasi secara besar-besaran ke DPRD Sumut pada 27 Januari 2009. Tapi bukan berarti aksi unjuk rasa dibatalkan, hanya diundur jadualnya ke tanggal hari ‘H ‘ paripurna, yakni 4 Februari mendatang.BersitegangSebelumnya, pertemuan antara panitia pemrakarsa dengan pimpinan dewan sempat terjadi perdebatan sengit antara Nurdin P Manurung dengan Hasbullah Hadi. Bahkan nyaris terjadi “adu jotos”, karena keduanya sudah saling berdiri dan main “tunjuk hidung” serta saling menuding dan menghardik.

Untunglah Japorman Saragih dan Chandra Panggabean berusaha menenangkan keduanya dan disepakati pertemuan diskor selama 30 menit guna menenangkan situasi yang kelihatannya semakin memanas, karena baik panitia maupun pimpinan dewan belum ada titik temu soal jadual paripurna.Awal pertemuan itu, panitia Protap Juhal Siahaan memohon kepada pimpinan dewan segera menetapkan jadual paripurna Protap sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada masyarakat Tapanuli yang kelihatannya sudah mulai kehilangan kesabaran atas sikap DPRD Sumut yang terkesan menahan-nahan lahirnya propinsi baru.

“Bagi masyarakat tidak ada lagi tawar-menawar dan sudah siap mengorbankan nyawa demi perjuangan Protap ini. Mohonlah pertimbangan dewan dengan akal sehat segera memparipurnakannya. Masyarakat menganggap, hanya DPRD Sumut sebagai penghalangnya. Ini sangat berbahaya,” ujar Juhal Siahaan.Sementara itu, Ketua DPRD Humbahas Drs Bangun Silaban menuntut dewan secepatnya menjadualkan paripurna pengesahan Protap sesuai Tatib (tata tertib) dewan yang menegaskan, setiap aspirasi masyarakat wajib disahuti. Apalagi menyangkut usulan Protap yang sudah “harga mati” bagi masyarakat.

“Protap harus segera diparipurnakan, jangan sampai puluhan ribu masyarakat Tapanuli kembali “mengepung” gedung dewan ini,” tegas Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho sembari menegaskan, bagi masyarakat Samosir pembentukan Protap ini tidak bisa ditawar-tawar lagi.KCT Sianturi juga mengungkapkan rasa malunya terhadap pimpinan dewan, yang tidak bisa menentukan jadual paripurna. Padahal pimpinan dewan di propinsi lain, seperti pengesahan Propinsi Kepri dan Babel (Bangka Belitung) yang kurang lengkap persyaratannya pun sudah langsung disahuti DPRD induknya.

Walaupun seluruh panitia telah bermohon dan meminta pimpinan dewan segera menetapkan jadual paripurna, tapi Ketua DPRD Sumut Drs H Azis Angkat, MSP belum bersedia menentukan jadual yang pasti, karena masih belum memenuhi persyaratan, yakni surat usulan dari Gubsu kepada DPRD Sumut dan disarankan panitia berkonsultasi dengan Gubsu.Atas jawaban yang tidak simpatik tersebut, Hitler Siahaan spontan interupsi dan menyatakan rasa kecewanya terhadap pimpinan dewan yang terkesan membodoh-bodohi masyarakat, karena soal paripurna tidak ada lagi kaitannya dengan Gubsu, melainkan ini gawenya DPRD Sumut.

“Pada prinsipnya dewan setuju dengan Protap dan akan segera kita proses, tapi hendaknya janganlah ada tekan-tekanan. Mari kita hadapi dengan pikiran jernih. Partai Demokrat sudah jelas posisinya, tapi tidak mau dipaksa-paksa,” ujar Wakil Ketua Dewan Hasbullah Hadi dengan nada tinggi.Mendengar pernyataan adanya paksaan itu, Chandra Panggabean langsung menginterupsi dan mengklarifikasi pernyataan Hasbullah, bahwa panitia Protap tidak pernah memaksa siapapun dalam penetapan jadual paripurna, melainkan hanya meminta mekanisme di lembaga legislatif soal penyampaian aspirasi masyarakat dijalankan, bukan dihempang.“Kita tidak pernah memaksa. Tapi yang kita sesalkan, kenapa pimpinan dewan menjadualkan paripurna Protap digabungkan dengan paripurna Prop Sumteng (Sumatera Tenggara).

Aturan mana yang dipakai pimpinan dewan. Padahal DPR-RI dan Depdagri sudah mendesak dewan segera menggelar rapat paripurna. Janganlah Protap dijadikan sandera atau bargaining untuk menggolkan propinsi lain, tidak boleh begitu,” ujar Chandra.Melihat pembicaraan semakin “meninggi dan memanas” tapi belum menghasilkan titik temu, Nurdin P Manurung menyampaikan kekesalan dan rasa malunya terhadap pimpinan dewan yang kurang memahami tugas dan fungsinya. Hal itu menimbulkan emosi Hasbullah Hadi yang berujung nyaris terjadi “adu jotos” antara keduanya.Melihat situasi yang semakin ‘menegangkan’ dan pembahasan pun agak ‘meninggi’, Ketua DPRD Sumut Azis Angkat menskor pertemuan selama 30 menit dan ketika pertemuan berikutnya dibuka, akhirnya disepakati jadual paripurna Protap ditetapkan pada 4 Februari. (M10/d)