Ganti Seluruh Direksi Pertamina

JAKARTA, JUMAT — Sejumlah kalangan meminta pemerintah mengganti seluruh direksi PT Pertamina (Persero) jika memang berencana merombak jajaran direksi BUMN migas tersebut.

Demikian diungkapkan pengamat perminyakan Kurtubi dan anggota Komisi VII DPR, Alvin Lie, dalam kesempatan terpisah di Jakarta, Jumat (23/1). "Kinerja direksi Pertamina saat ini tidak sesuai harapan. Jadi, jangan hanya dirut, tapi seluruh direksi Pertamina mesti diganti," kata Kurtubi.

Ia membeberkan sejumlah contoh buruk manajemen Pertamina, yakni seringnya terjadi kelangkaan, baik BBM dan elpiji, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menegur Pertamina. Selain itu, seringnya terjadi kecelakaan atau kebakaran seperti yang terjadi di fasilitas Pertamina di Cilacap, Sorong, kantor pusat, dan terakhir di Depo Plumpang. "Contoh lain, terjadinya inefisiensi impor minyak mentah dan BBM seperti terungkap dalam kasus Zatapi," katanya.

Di sektor hulu, lanjut Kurtubi, pengembangan lapangan gas dan kilang LNG Senoro di Sulawesi Tengah yang sebenarnya merupakan milik Pertamina, tapi diserahkan kepada pihak lain. Akibatnya, baik Pertamina, negara, maupun daerah setempat tidak mendapat keuntungan maksimal. "Padahal, Pertamina mampu mengerjakannya sendiri sebab sudah berpengalaman saat membangun kilang LNG seperti di Arun Aceh dan Badak Kaltim," ujarnya.

Hal senada dikemukakan anggota Komisi VII DPR, Alvin Lie. Menurut dia, serentetan kasus kelangkaan sejak 2006 hingga kini merupakan bukti kesalahan kolektif direksi Pertamina dan bukan hanya dirut. Selain itu, lanjutnya, dominasi pengusaha tertentu dalam bisnis minyak mentah dan BBM juga masih kuat selama ini. "Karenanya, seluruh jajaran direksi patut dan perlu dievaluasi," ujarnya.

Menurut Alvin, pemerintah berhak penuh mengangkat dan memberhentikan direksi maupun komisaris BUMN, termasuk Pertamina. Hanya saja, ia meminta penunjukan direksi murni demi kemajuan BUMN tersebut dan terbebas dari kepentingan politis maupun komersial dari pejabat dan pengusaha. Direksi yang ditunjuk, lanjutnya, haruslah benar-benar mendalami baik sektor industri hulu maupun hilir migas. "Jika direksi dari luar Pertamina, maka orangnya harus mampu cepat beradaptasi," katanya.

Kurtubi juga mengatakan, direksi baru harus mengetahui secara mumpuni bisnis dan industri perminyakan baik hulu maupun hilir. Kemudian, direksi baru harus pula peka terhadap tingkat ekonomi dan daya beli rakyat sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan. "Jangan lagi menaikkan harga semaunya seperti saat menaikkan harga elpiji yang sempat pula ditegur Presiden," ujarnya.

BBM dan elpiji, tambahnya, merupakan barang kebutuhan pokok sehingga tidak boleh langka dan semena-mena menaikkan harga.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edy, menilai, jajaran direksi Pertamina harus mempunyai kredibilitas dan kemampuan di sektor hulu. "Sebab, di sektor hululah keuntungan Pertamina didapat. Sektor hulu menyumbang hingga 70-80 persen keuntungan Pertamina, sisanya baru dari hilir," ujarnya. Menurut dia, sektor hilir migas cukup digarap anak perusahaan Pertamina.

EDJ Sumber : Ant

http://www.cibercentra.com
Layanan iklan & promosi online gratis!!