Dua konsultan pertambangan dari India dan Australia melakukan survei di beberapa lokasi batubara di kawasan Musi Rawas (Mura). Survei batubara tersebut dilakukan di Kecamatan Muara Lakitan Desa Muara Rengas, Lubuk Nimbin, dan Sungai Kandis. Tujuannya untuk mengetahui kualitas dan lokasi batubara yang layak ditambang.Kasi Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Mura Iskandar menjelaskan, kedua konsultan tersebut merupakan utusan dari PT Sugico Group Jakarta yang juga merupakan mitra dari perusahaan Reliance Energy India yang berencana akan mengivestasikan modalnya ke Mura di sektor batubara sebesar lebih kurang USD30 juta.
“Mereka datang ke Mura pada minggu pertama bulan Mei dan minggu ketiga Mei. Kalau dari India konsultannya tiga orang yang dipimpin Sujay,sedangkan dari Australia konsultan dari AMC dua orang dengan ketua timnnya Mr Endru,” katanya kepada SINDO, Selasa (3/2).
Dari hasil pengamatan tim survei, lokasi batubara yang dinilai memiliki ketebalan dan kualitas layak untuk ditambang di daerah Muara Rengas. Diperkirakan cadangan batubara di sana mencapai lebih kurang 116 juta ton.
“Sebenarnya masih banyak lagi lokasi-lokasi batubara yang tersebar di wilayah Mura totalnya lebih kurang 2 miliar ton dengan nilai kalori 5.000-6.000 kalori dan ketebalannya 0,5-30 meter yang tersebar antara lain di Kecamatan Muara Kelingi, Muara Lakitan, Beliti, Nibung dan Rawas Ilir. Hasil survei itu baru sebagian kecil saja,” katanya.
Setelah melakukan pengamatan dan mengambil beberapa sample batubara, rombongan konsultan itu langsung kembali menuju ke Jakarta untuk melaporkan hasil survei mereka ke PT Sugico.
“Tapi kabarnya sebelum mereka melaporkan hasil pengamatan di lapangan, contoh (sample) batubara terlebih dahulu dibawa ke laboratorium pertambangan di Australia untuk diteliti lebih lanjut.Setelah itu,baru hasilnya dilaporkan kepada PT Sugico dan kemudian baru Sugico akan melaporkan hasilnya kepada Distamben Mura,” ujarnya.
Dia mengatakan hasil survei lengkapnya baru dapat diketahui tiga minggu ke depan. Karena kawasan batubara di Mura luas, tidak menutup kemungkingan PT Sugico akan kembali mengirimkan konsultannya ke Mura untuk melakukan survei lokasi lain. Untuk diketahui, ungkap dia, PT Sugico Grup memiliki anak perusahaan yaitu PT Brayan Bintang Tiga dan PT Sriwijaya Bintang Tiga.
Kedua PT itu sebenarnya sudah memiliki izin KP di Mura dan tinggal melakukan penambangan dengan wilayah yang telah ditentukan masing-masing. Dengan masuknya investor India tersebut, prospek sektor ini ke depan akan sangat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Mura khususnya dalam hal bagi hasil.
Sebagai gambaran,apabila pihak investor sudah dipastikan melakukan MoU maka semua infrastruktur penunjang dan fasilitas pertambangan semuanya akan mereka tanggung.
“Termasuk pembebasan lahan serta akses sarana tranportasi seperti pembangunan rel kereta api (KA) dan fasilitas lainnya,”jelasnya. Sementara itu,Kabid Pertambangan Johan Firdaus mengatakan, Pemkab melalui dinasnya saat ini terus melakukan persiapan untuk mengoptimalkan keberadaan batubara di Kabupaten Mura.
“Paling banyak cadangan batubara di Kecamatan Rawas Ilir sekitar lebih kurang 1 miliar ton, kemudian disusul Kecamatan Muara Lakitan sekitar 350 juta ton,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, anggota DPRD Mura Idil Wahyudin berharap dengan banyaknya cadangan batubara di Kabupaten Mura pihak Pemkab dapat memanfaatkannya serta mengelolanya secara baik. “Apabila batubara itu dapat dikelola dengan bagus, hasilnya akan sangat besar untuk pembangunan Mura ke depannya,” harap anggota DPRD Komisi D Mura itu. (ade satia pratama/SINDO)
Selasa, 24 Februari 2009
Deposit Batubara Kabupaten Bungo Terbesar di Jambi
Kabupaten Bungo memiliki kandungan batubara terbesar di Provinsi Jambi dibanding enam kabupaten lainnya yang juga memiliki potensi yang sama, kata Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Jambi, Irmansyah Herman di Jambi, Senin.
Hasil penelitian di Kabupaten Bungo, 280 km dari Kota Jambi, deposit batubara diperkirakan berada di areal seluas 120.000 ha, terbanyak dibanding enam kabupaten lainnya.
Enam kabupaten lainnya yang menyimpan kandungan batubara, Sarolangun dengan kandungan batubara 94.121 ha, Batanghari (89.315 ha), Tebo (61.229 ha), Merangin (16.577), Muarojambi (16.000 ha), dan Tanjung Jabung Barat sebanayak 13.281 ha.
Dari tujuh kabupaten yang memiliki kandungan batubara itu, empat di antaranya sudah dieksploitasi yakni Bungo, Batanghari, Sarolangun dan Tebo oleh investor baik dalam dan luar negeri.
Batubara merupakan petensi sektor pertambangan yang menjadi andalan pemerintah Provinsi Jambi dalam peningkatan pembangunan di segala bidang.
Dalam keterangan terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Wirya Murad mengatakan untuk mendukung pemerintah dalam menjaring investor pertambangan batubara, akan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana terutama transportasi yang murah dan nyaman.
Sarana dan prasarana yang disiapkan itu di antaranya dermaga dan lapangan penumpukan batubara, serta perbaikan alur sungai yang akan dijadikan sarana angkutan.
Selain itu juga disiapkan ponton multi fungsi untuk sarana angkutan yang bisa dibongkar pasang seperti gerbong kereta api, supaya dapat berlayar atau melintasi alur dangkal dan tikungan sungai.(ANT)
Sumber : kompas
Hasil penelitian di Kabupaten Bungo, 280 km dari Kota Jambi, deposit batubara diperkirakan berada di areal seluas 120.000 ha, terbanyak dibanding enam kabupaten lainnya.
Enam kabupaten lainnya yang menyimpan kandungan batubara, Sarolangun dengan kandungan batubara 94.121 ha, Batanghari (89.315 ha), Tebo (61.229 ha), Merangin (16.577), Muarojambi (16.000 ha), dan Tanjung Jabung Barat sebanayak 13.281 ha.
Dari tujuh kabupaten yang memiliki kandungan batubara itu, empat di antaranya sudah dieksploitasi yakni Bungo, Batanghari, Sarolangun dan Tebo oleh investor baik dalam dan luar negeri.
Batubara merupakan petensi sektor pertambangan yang menjadi andalan pemerintah Provinsi Jambi dalam peningkatan pembangunan di segala bidang.
Dalam keterangan terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Wirya Murad mengatakan untuk mendukung pemerintah dalam menjaring investor pertambangan batubara, akan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana terutama transportasi yang murah dan nyaman.
Sarana dan prasarana yang disiapkan itu di antaranya dermaga dan lapangan penumpukan batubara, serta perbaikan alur sungai yang akan dijadikan sarana angkutan.
Selain itu juga disiapkan ponton multi fungsi untuk sarana angkutan yang bisa dibongkar pasang seperti gerbong kereta api, supaya dapat berlayar atau melintasi alur dangkal dan tikungan sungai.(ANT)
Sumber : kompas
Bank Mengerem Target Kredit, Industri Lokal Terancam
JAKARTA, RABU - Industri dalam negeri bisa semakin terpuruk jika niat perbankan mengerem penyaluran kredit benar terbukti. Tahun ini, perbankan menargetkan pertumbuhan kredit hanya 15 persen atau lebih kecil dari tahun lalu sebesar 31 persen.
Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris menilai, rendahnya target pertumbuhan kredit itu menjadi pertanda bahwa saat ini pengusaha tak bisa berharap pada perbankan. Ini bisa membuat kinerja ekspor dan industri nasional menurun. "Mudah-mudahan, penurunan ini terjadi tidak menyeluruh pada sektor yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan industri serta pertumbuhan ekspor," kata Fahmi Idris, Selasa (24/2).
Fahmi menyadari, dalam kondisi seperti sekarang, wajar jika perbankan mematok target pertumbuhan kredit yang konservatif. Tapi, ia berharap perbankan tak mematok penurunan pertumbuhan kredit sepanjang tahun. "Jika ada perubahan di pertengahan tahun, mungkin mereka bisa sesuaikan," katanya.
Saat ini, industri dalam negeri perlu dukungan untuk bertahan, antara lain lewat dukungan permodalan. "Untuk mempertahankan pasar saja dibutuhkan modal cukup besar," ujar Fahmi.
Tanpa dukungan perbankan, bukan tak mungkin pasar dalam negeri bakal kembali diisi barang impor. Artinya, kebijakan pemerintah memperketat produk impor masuk seperti sepatu, makanan dan minuman, elektronika, baja, mainan anak dan tekstil bakal sia-sia.
Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan perbankan belum cukup memberikan dukungan bagi industri. "Seharusnya, perbankan kembali ke fungsi aslinya sebagai mediasi," ujarnya.
Eddy menilai, perbankan masih bersikap diskriminatif terhadap pengusaha lokal. Buktinya, bank lebih mudah mengucurkan kredit bagi pengusaha asing, meski risiko keduanya tetap sama. Eddy minta pemerintah lebih tegas menekan perbankan agar berpihak pada industri.
"Harusnya, ada tekanan kepada direksi bank," tandas Eddy. (Azis Husaini, Nurmayanti/Kontan)
Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris menilai, rendahnya target pertumbuhan kredit itu menjadi pertanda bahwa saat ini pengusaha tak bisa berharap pada perbankan. Ini bisa membuat kinerja ekspor dan industri nasional menurun. "Mudah-mudahan, penurunan ini terjadi tidak menyeluruh pada sektor yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan industri serta pertumbuhan ekspor," kata Fahmi Idris, Selasa (24/2).
Fahmi menyadari, dalam kondisi seperti sekarang, wajar jika perbankan mematok target pertumbuhan kredit yang konservatif. Tapi, ia berharap perbankan tak mematok penurunan pertumbuhan kredit sepanjang tahun. "Jika ada perubahan di pertengahan tahun, mungkin mereka bisa sesuaikan," katanya.
Saat ini, industri dalam negeri perlu dukungan untuk bertahan, antara lain lewat dukungan permodalan. "Untuk mempertahankan pasar saja dibutuhkan modal cukup besar," ujar Fahmi.
Tanpa dukungan perbankan, bukan tak mungkin pasar dalam negeri bakal kembali diisi barang impor. Artinya, kebijakan pemerintah memperketat produk impor masuk seperti sepatu, makanan dan minuman, elektronika, baja, mainan anak dan tekstil bakal sia-sia.
Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan perbankan belum cukup memberikan dukungan bagi industri. "Seharusnya, perbankan kembali ke fungsi aslinya sebagai mediasi," ujarnya.
Eddy menilai, perbankan masih bersikap diskriminatif terhadap pengusaha lokal. Buktinya, bank lebih mudah mengucurkan kredit bagi pengusaha asing, meski risiko keduanya tetap sama. Eddy minta pemerintah lebih tegas menekan perbankan agar berpihak pada industri.
"Harusnya, ada tekanan kepada direksi bank," tandas Eddy. (Azis Husaini, Nurmayanti/Kontan)
Resesi AS Bisa Berlanjut hingga Tahun 2010
WASHINGTON, SELASA — Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Ben Bernanke memperingatkan Kongres bahwa jika tidak ada kebijakan pemerintah yang tepat, resesi di negara itu bisa berlanjut hingga tahun 2010.Namun, dia mengatakan, jika pemerintah Presiden Obama dan Gubernur Bank Sentral berhasil menerapkan sejumlah langkah untuk menstabilkan dunia finansial, tahun 2010 bisa menjadi tahun perbaikan.
Bernanke mengeluarkan pernyataan ini di depan Komite Perbankan Senat. Dia juga memperingatkan kelesuan yang melanda secara global merupakan ancaman karena eskpor akan terpukul.Dalam upaya menghidupkan kembali perekonomian, Bank Sentral AS telah menurunkan suku bunga hingga hampir 0 persen, sementara pemerintah Obama baru-baru ini menandatangani paket stimulus ekonomi berjumlah 787 miliar dollar AS.
Bernanke meyakinkan anggota Senat bahwa dia "berkomitmen untuk mempergunakan semua cara yang ada untuk merangsang kegiatan ekonomi dan mencoba memperbaiki fungsi pasar finansial".Namun, dia juga menggarisbawahi prediksi jangka panjang perekonomian, yang menurutnya menggambarkan, "pandangan pembuat kebijakan bahwa perbaikan ekonomi sepenuhnya dari resesi yang terjadi sekarang akan memakan waktu lebih dari dua atau tiga tahun".
Kesaksian Bernanke ini tidak menyentuh data kepercayaan konsumen pada bulan Februari yang berada di titik terendah sejak Dewan Konferensi mulai mengumpulkan data ini tahun 1967. Indeks sentimen data itu turun lebih besar dari perkiraan 25,0 pada bulan Februari dibandingkan 37,4 pada bulan Januari."Kami mendapatkan angka kepercayaan konsumen terburuk yang pernah kami catat," ujar Mat Esteve, pedagang valas di Tempus Consulting Washington. "Setelah terjadi aksi jual beli luar biasa hari Senin, bisa menggarisbawahi risiko yang ada sekarang."Harga rumahSementara itu, muncul data mengenai peningkatan penurunan harga rumah yang sangat cepat di Amerika. Indeks harga rumah S&P Case Shiller memperlihatkan rumah keluarga tak bertingkat turun 18,5 persen bulan Desember dibandingkan bulan yang sama tahun 2007.
Ini merupakan penurunan terbesar sejak indeks ini dibuat 21 tahun lalu."Hanya sedikit, jika pun ada celah perubahan yang bisa dilihat dalam data ini," uajr David Blitzer, Ketua Komite Indeks S&P. "Sebagian besar wilayah negara ini tampaknya berada di jalur negatif."ONO
Sumber : kompas.com
Kunjungi www.cibercentra.com Layanan iklan dan promosi online gratis!!
Bernanke mengeluarkan pernyataan ini di depan Komite Perbankan Senat. Dia juga memperingatkan kelesuan yang melanda secara global merupakan ancaman karena eskpor akan terpukul.Dalam upaya menghidupkan kembali perekonomian, Bank Sentral AS telah menurunkan suku bunga hingga hampir 0 persen, sementara pemerintah Obama baru-baru ini menandatangani paket stimulus ekonomi berjumlah 787 miliar dollar AS.
Bernanke meyakinkan anggota Senat bahwa dia "berkomitmen untuk mempergunakan semua cara yang ada untuk merangsang kegiatan ekonomi dan mencoba memperbaiki fungsi pasar finansial".Namun, dia juga menggarisbawahi prediksi jangka panjang perekonomian, yang menurutnya menggambarkan, "pandangan pembuat kebijakan bahwa perbaikan ekonomi sepenuhnya dari resesi yang terjadi sekarang akan memakan waktu lebih dari dua atau tiga tahun".
Kesaksian Bernanke ini tidak menyentuh data kepercayaan konsumen pada bulan Februari yang berada di titik terendah sejak Dewan Konferensi mulai mengumpulkan data ini tahun 1967. Indeks sentimen data itu turun lebih besar dari perkiraan 25,0 pada bulan Februari dibandingkan 37,4 pada bulan Januari."Kami mendapatkan angka kepercayaan konsumen terburuk yang pernah kami catat," ujar Mat Esteve, pedagang valas di Tempus Consulting Washington. "Setelah terjadi aksi jual beli luar biasa hari Senin, bisa menggarisbawahi risiko yang ada sekarang."Harga rumahSementara itu, muncul data mengenai peningkatan penurunan harga rumah yang sangat cepat di Amerika. Indeks harga rumah S&P Case Shiller memperlihatkan rumah keluarga tak bertingkat turun 18,5 persen bulan Desember dibandingkan bulan yang sama tahun 2007.
Ini merupakan penurunan terbesar sejak indeks ini dibuat 21 tahun lalu."Hanya sedikit, jika pun ada celah perubahan yang bisa dilihat dalam data ini," uajr David Blitzer, Ketua Komite Indeks S&P. "Sebagian besar wilayah negara ini tampaknya berada di jalur negatif."ONO
Sumber : kompas.com
Kunjungi www.cibercentra.com Layanan iklan dan promosi online gratis!!
Senin, 23 Februari 2009
Harga Minyak di Bawah 39 Dollar
NEW YORK, SELASA — Harga minyak melemah menjadi di bawah 39 dollar per barrel, Senin (23/2), saat para investor mencemaskan melemahnya ekonomi dan merosotnya harga saham di bursa Wall Street.Harga minyak AS untuk penyerahan April turun 1,59 dollar menjadi 38,44 dollar per barrel.
Minyak Brent di pasar London turun 90 sen menjadi 40,99 dollar per barrel. "Secara keseluruhan, pelambatan ekonomi masih mendikte harga minyak," kata Phil Flynn, seorang analis pada Alaron Trading di Chicago.Saham-saham AS jatuh, tertekan merosotnya saham-saham teknologi dan ketidakpastian atas rencana terakhir pemerintah untuk menyelamatkan industri perbankan.Krisis ekonomi yang memukul permintaan minyak global dan menekan harga hingga anjlok lebih dari dollar dari posisi puncaknya pada Juli lalu, mendorong OPEC melakukan serangkaian pemotongan produksi yang jumlahnya mencapai 4,2 juta barrel per hari (bpd) sejak September.Pasokan minyak OPEC diperkirakan akan merosot tajam pada Februari, kata Petrologistics kepada Reuters.
Para anggota OPEC diperkirakan akan memompa minyak 25,32 juta bpd pada Februari, turun sebanyak 980.000 bpd dari level Januari. Produksi sebesar itu merupakan angka ketaatan 89 persen atas target produksi, demikian menurut kalkulasi Reuters.
Kelompok produsen minyak itu akan memutuskan pemangkasan produksi baru pada pertemuan mendatang yang dijadwalkan digelar Maret, kata Menteri Perminyakan Aljazair Chakib Khelil, akhir pekan lalu.Pasar keuangan juga akan mendengarkan laporan kebijakan Gubernur Bank Sentral (Federal Reserve) Ben Bernanke, Selasa dan Rabu. Bernanke diharapkan akan menawarkan berbagai langkah lebih jauh untuk memerangi resesi.ONO Sumber : Ant
Kunjungi www.cibercentra.com Layanan iklan dan promosi online gratis!!
Minyak Brent di pasar London turun 90 sen menjadi 40,99 dollar per barrel. "Secara keseluruhan, pelambatan ekonomi masih mendikte harga minyak," kata Phil Flynn, seorang analis pada Alaron Trading di Chicago.Saham-saham AS jatuh, tertekan merosotnya saham-saham teknologi dan ketidakpastian atas rencana terakhir pemerintah untuk menyelamatkan industri perbankan.Krisis ekonomi yang memukul permintaan minyak global dan menekan harga hingga anjlok lebih dari dollar dari posisi puncaknya pada Juli lalu, mendorong OPEC melakukan serangkaian pemotongan produksi yang jumlahnya mencapai 4,2 juta barrel per hari (bpd) sejak September.Pasokan minyak OPEC diperkirakan akan merosot tajam pada Februari, kata Petrologistics kepada Reuters.
Para anggota OPEC diperkirakan akan memompa minyak 25,32 juta bpd pada Februari, turun sebanyak 980.000 bpd dari level Januari. Produksi sebesar itu merupakan angka ketaatan 89 persen atas target produksi, demikian menurut kalkulasi Reuters.
Kelompok produsen minyak itu akan memutuskan pemangkasan produksi baru pada pertemuan mendatang yang dijadwalkan digelar Maret, kata Menteri Perminyakan Aljazair Chakib Khelil, akhir pekan lalu.Pasar keuangan juga akan mendengarkan laporan kebijakan Gubernur Bank Sentral (Federal Reserve) Ben Bernanke, Selasa dan Rabu. Bernanke diharapkan akan menawarkan berbagai langkah lebih jauh untuk memerangi resesi.ONO Sumber : Ant
Kunjungi www.cibercentra.com Layanan iklan dan promosi online gratis!!
30.000 Ton Limbah Batubara Menumpuk di Sumut
Medan (SIB)
Sekitar 30 ribu ton limbah batubara masih menumpuk di 30 perusahaan industri pengguna di Sumut menyusul masih dikategorikannya limbah bahan pengganti energi itu sebagai limbah beracun (B3).“Benar, limbah batubara itu masih hanya ditumpuk di perusahaan masing-masing pengguna.
Pengusaha belum tahu mau dikemanakan limbah itu atau diolah sebagai apa mengingat pemerintah masih mengkategorikan limbah itu sebagai B3,” kata Ketua Asosiasi Pemakai Batubara (Apibara), Johan Brien, di Medan, Senin.Menurut dia, pernah ada keinginan pengusaha atau asosiasi untuk menjual limbah itu ke penampung di luar Sumut, tapi akhirnya batal karena harga jualnya sangat murah sehingga tidak bisa menutupi ongkos angkutnya.
“Mau diolah sendiri atau dijual ke pengusaha di Sumut juga terbentur dengan proses perizinan mengingat limbah itu dikategorikan sebagai limbah B3,” katanya.Dia mengakui, dalam pertemuan terakhir dengan pihak kementerian perekonomian, kementerian lingkungan hidup (KLH), Depperin dan Disperindag Sumut, di Jakarta, disepakati solusi penanganan limbah itu untuk jangka pendek adalah pengusaha penghasil limbah yang ingin memanfaatkan limbah tersebut diminta mengajukan surat permohonan izin pemanfaatan ke KLH.KLH sendiri, kata dia, menjanjikan, akan menginformasikan jenis pemanfaatan yang tepat berdasarkan kualitas limbah yang dihasilkan.Sedangkan untuk jangka panjang, kata dia, Disperindag Sumut diminta untuk mencari lahan untuk penampungan sementara limbah tersebut.
“Tapi hingga dewasa ini, belum ada solusi yang tepat untuk bisa dilakukan pengusaha, sehingga satu-satunya cara asosiasi masih tetap berharap pemerintah merevisi ketentuan soal golongan limbah batubara itu,” katanya.Pengusaha mengalami dilemma, mau tidak dipakai lagi batubara itu, krisis energi masih saja belum berakhir di Sumut, padahal industri harus tetap jalan.
Menurut Johan, masalah limbah batubara itu juga sudah dibicarakan dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi, mengingat penggunaan batubara itu juga merupakan anjuran pemerintah ketika pengusaha mengeluhkan terjadinya krisis energi di Sumut.Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi, ketika di Medan, Sabtu (21/2) lalu, ketika dikonfirmasi wartawan soal adanya keluhan pengusaha pengguna batubara itu, ia mengakuinya.“Apindo akan membicarakan masalah itu dengan yang terkait nanti di Jakarta,” katanya. (Ant/f)
Sumber : Hariansib.com
Kunjungi www.cibercenta.com Layanan iklan dan promosi gratis!!
Sekitar 30 ribu ton limbah batubara masih menumpuk di 30 perusahaan industri pengguna di Sumut menyusul masih dikategorikannya limbah bahan pengganti energi itu sebagai limbah beracun (B3).“Benar, limbah batubara itu masih hanya ditumpuk di perusahaan masing-masing pengguna.
Pengusaha belum tahu mau dikemanakan limbah itu atau diolah sebagai apa mengingat pemerintah masih mengkategorikan limbah itu sebagai B3,” kata Ketua Asosiasi Pemakai Batubara (Apibara), Johan Brien, di Medan, Senin.Menurut dia, pernah ada keinginan pengusaha atau asosiasi untuk menjual limbah itu ke penampung di luar Sumut, tapi akhirnya batal karena harga jualnya sangat murah sehingga tidak bisa menutupi ongkos angkutnya.
“Mau diolah sendiri atau dijual ke pengusaha di Sumut juga terbentur dengan proses perizinan mengingat limbah itu dikategorikan sebagai limbah B3,” katanya.Dia mengakui, dalam pertemuan terakhir dengan pihak kementerian perekonomian, kementerian lingkungan hidup (KLH), Depperin dan Disperindag Sumut, di Jakarta, disepakati solusi penanganan limbah itu untuk jangka pendek adalah pengusaha penghasil limbah yang ingin memanfaatkan limbah tersebut diminta mengajukan surat permohonan izin pemanfaatan ke KLH.KLH sendiri, kata dia, menjanjikan, akan menginformasikan jenis pemanfaatan yang tepat berdasarkan kualitas limbah yang dihasilkan.Sedangkan untuk jangka panjang, kata dia, Disperindag Sumut diminta untuk mencari lahan untuk penampungan sementara limbah tersebut.
“Tapi hingga dewasa ini, belum ada solusi yang tepat untuk bisa dilakukan pengusaha, sehingga satu-satunya cara asosiasi masih tetap berharap pemerintah merevisi ketentuan soal golongan limbah batubara itu,” katanya.Pengusaha mengalami dilemma, mau tidak dipakai lagi batubara itu, krisis energi masih saja belum berakhir di Sumut, padahal industri harus tetap jalan.
Menurut Johan, masalah limbah batubara itu juga sudah dibicarakan dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi, mengingat penggunaan batubara itu juga merupakan anjuran pemerintah ketika pengusaha mengeluhkan terjadinya krisis energi di Sumut.Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi, ketika di Medan, Sabtu (21/2) lalu, ketika dikonfirmasi wartawan soal adanya keluhan pengusaha pengguna batubara itu, ia mengakuinya.“Apindo akan membicarakan masalah itu dengan yang terkait nanti di Jakarta,” katanya. (Ant/f)
Sumber : Hariansib.com
Kunjungi www.cibercenta.com Layanan iklan dan promosi gratis!!
Selasa, 17 Februari 2009
Mantan Penasihat Ekonomi Soeharto Bicara Stimulus Fiskal
Laporan wartawan Hasanuddin Aco
JAKARTA, RABU — Mantan penasihat ekonomi Presiden Soeharto, Profesor Steve Hanke, bicara soal krisis ekonomi global, termasuk yang menimpa Indonesia, dalam kuliah umum yang diadakan Kadin Indonesia dan Universitas Pelita Harapan di Jakarta, Rabu (18/2).Hanke di hadapan sejumlah mahasiswa dan pengusaha menyampaikan topik berjudul How Bad is Indonesia's Monetary Mess.
"Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang alami dampak (negatif) dari krisis di Amerika maka membaiknya kondisi perekonomian Amerika akan berdampak positif pula pada membaiknya perekonomian Indonesia," kata Hanke pakar ekonomi internasional dan kebijakan moneter dari Universitas John Hopkins, Baltimore, USA, ini.
Hanke pada kuliah umumnya memaparkan topik bagaimana Indonesia bisa mengatasi krisis. Juga memberikan gambaran riil serta masukan bermanfaat mengenai langkah-langkah penanggulan krisis, di antaranya manajemen krisis, suku bunga serta stimulus fiskal, dan sebagainya.
"Indonesia dapat belajar untuk mengambil tindakan tepat dan tidak berbuatkesalahan yang sama seperti Amerika," katanya.
Bagi Indonesia, pakar ekonomi senior pada Dewan Penasehat Ekonomo kepemimpinan Reagen ini mengatakan ada dua skenario terburuk yang bisa terjadi bagi perekonomian Indonesia.
Pertama soal populer dan fashionable, yakni deflasi. Skenario kedua yang juga sangat memungkinkan adalah reinflasi perekonomian. Hanke menyebut Indonesia kini menerapkan sistem nilai tukar intermediate di manakebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar tercampur.
"Inilah yang menjadialasan mengapa sistem nilai tukar intermediate ini berbahaya," sebutnya.
Sekitar 10 tahun lalu Hanke sempat menjadi penasehat ekonomi Soeharto. Kala itu Hanke sempat mengusulkan diterapkannya kebijakan currency board system untuk mengatasi krisis di Indonesia kala itu.Sumber : Persda Network
JAKARTA, RABU — Mantan penasihat ekonomi Presiden Soeharto, Profesor Steve Hanke, bicara soal krisis ekonomi global, termasuk yang menimpa Indonesia, dalam kuliah umum yang diadakan Kadin Indonesia dan Universitas Pelita Harapan di Jakarta, Rabu (18/2).Hanke di hadapan sejumlah mahasiswa dan pengusaha menyampaikan topik berjudul How Bad is Indonesia's Monetary Mess.
"Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang alami dampak (negatif) dari krisis di Amerika maka membaiknya kondisi perekonomian Amerika akan berdampak positif pula pada membaiknya perekonomian Indonesia," kata Hanke pakar ekonomi internasional dan kebijakan moneter dari Universitas John Hopkins, Baltimore, USA, ini.
Hanke pada kuliah umumnya memaparkan topik bagaimana Indonesia bisa mengatasi krisis. Juga memberikan gambaran riil serta masukan bermanfaat mengenai langkah-langkah penanggulan krisis, di antaranya manajemen krisis, suku bunga serta stimulus fiskal, dan sebagainya.
"Indonesia dapat belajar untuk mengambil tindakan tepat dan tidak berbuatkesalahan yang sama seperti Amerika," katanya.
Bagi Indonesia, pakar ekonomi senior pada Dewan Penasehat Ekonomo kepemimpinan Reagen ini mengatakan ada dua skenario terburuk yang bisa terjadi bagi perekonomian Indonesia.
Pertama soal populer dan fashionable, yakni deflasi. Skenario kedua yang juga sangat memungkinkan adalah reinflasi perekonomian. Hanke menyebut Indonesia kini menerapkan sistem nilai tukar intermediate di manakebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar tercampur.
"Inilah yang menjadialasan mengapa sistem nilai tukar intermediate ini berbahaya," sebutnya.
Sekitar 10 tahun lalu Hanke sempat menjadi penasehat ekonomi Soeharto. Kala itu Hanke sempat mengusulkan diterapkannya kebijakan currency board system untuk mengatasi krisis di Indonesia kala itu.Sumber : Persda Network
Raup Uang dari Bancakan Parpol
Laporan wartawan Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, RABU — Setiap gelaran acara partai, ada satu hal yang tak pernah luput dari pandangan. Jajaran puluhan penjual pernak-pernik partai. Seakan, satu event partai tak ingin mereka lewatkan untuk meraup rezeki. Dari mana ya, informasi acara-acara partai mereka dapatkan?
Kepada Kompas.com, dua orang penjual pernak-pernik partai di arena Rapat Konsultasi Nasional Golkar, Rabu (18/2), mengaku rajin mengonsumsi informasi di media. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya koran yang dibaca, browsing internet pun dilakoni.
"Saya dapet informasinya dari koran, Mbak. Ya berapa bulan ini rajin buka-buka koran, lihat informasi pemilu," kata Iwan (28) yang menjual aneka pin, bros, dan bed, di Kantor DPP Golkar, Slipi.
Sejumlah pengurus harian atau petugas di kantor-kantor partai pun dijadikannya sebagai informan. Terkadang, informasi tentang acara-acara partai itu didapatkan secara berantai. "Tapi kadang aja dapet info dari orang partainya. Seringnya saya dapet di koran," lanjut Iwan.
Lain Iwan, lain Neno. Ia mengaku lebih memanfaatkan teknologi. Sebab, usaha keluarga yang telah dirintis bertahun-tahun sudah menyebar ke seluruh wilayah di Tanah Air. Alhasil, media internet menjadi andalannya untuk mengetahui berbagai acara partai di daerah.
"Ada orang yang khusus cari informasi. Sering juga browsing internet, di daerah mana ada acara partai apa. Pokoknya jangan sampai ada yang lewat. Kalo kebetulan di daerah itu ada cabang saya, ya kirim barang dari sini," ujar Neno.
Stok barang 38 partai peserta pemilu pun sudah disiapkan sejak akhir tahun lalu.
Omzet Rp 1 juta hingga Rp 10 juta per hari
Keuntungan yang diraih para penjual ini terbilang lumayan. Iwan, bisa mendapatkan hingga Rp 1 juta per hari untuk penjualan aneka pin-nya. Sementara Neno, untuk jas, kaos dan polo shirt, bisa meraup pendapatan sekitar Rp 10 juta per hari.
"Yang rame kalo acaranya skala nasional kaya gini. Bisa sampe Rp 40 juta sehari, karena mereka enggak cuma beli satu atau dua potong. Bisa pesen sampe ratusan buat dibawa ke daerah," kata Neno.
Memanfaatkan momen pemilu, apa yang mereka harapkan dari pemilu? "Saya enggak punya harapan apa-apa. Yang penting, ada pemilu saya dapet uang. Itu aja," jawab Iwan santai.
JAKARTA, RABU — Setiap gelaran acara partai, ada satu hal yang tak pernah luput dari pandangan. Jajaran puluhan penjual pernak-pernik partai. Seakan, satu event partai tak ingin mereka lewatkan untuk meraup rezeki. Dari mana ya, informasi acara-acara partai mereka dapatkan?
Kepada Kompas.com, dua orang penjual pernak-pernik partai di arena Rapat Konsultasi Nasional Golkar, Rabu (18/2), mengaku rajin mengonsumsi informasi di media. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya koran yang dibaca, browsing internet pun dilakoni.
"Saya dapet informasinya dari koran, Mbak. Ya berapa bulan ini rajin buka-buka koran, lihat informasi pemilu," kata Iwan (28) yang menjual aneka pin, bros, dan bed, di Kantor DPP Golkar, Slipi.
Sejumlah pengurus harian atau petugas di kantor-kantor partai pun dijadikannya sebagai informan. Terkadang, informasi tentang acara-acara partai itu didapatkan secara berantai. "Tapi kadang aja dapet info dari orang partainya. Seringnya saya dapet di koran," lanjut Iwan.
Lain Iwan, lain Neno. Ia mengaku lebih memanfaatkan teknologi. Sebab, usaha keluarga yang telah dirintis bertahun-tahun sudah menyebar ke seluruh wilayah di Tanah Air. Alhasil, media internet menjadi andalannya untuk mengetahui berbagai acara partai di daerah.
"Ada orang yang khusus cari informasi. Sering juga browsing internet, di daerah mana ada acara partai apa. Pokoknya jangan sampai ada yang lewat. Kalo kebetulan di daerah itu ada cabang saya, ya kirim barang dari sini," ujar Neno.
Stok barang 38 partai peserta pemilu pun sudah disiapkan sejak akhir tahun lalu.
Omzet Rp 1 juta hingga Rp 10 juta per hari
Keuntungan yang diraih para penjual ini terbilang lumayan. Iwan, bisa mendapatkan hingga Rp 1 juta per hari untuk penjualan aneka pin-nya. Sementara Neno, untuk jas, kaos dan polo shirt, bisa meraup pendapatan sekitar Rp 10 juta per hari.
"Yang rame kalo acaranya skala nasional kaya gini. Bisa sampe Rp 40 juta sehari, karena mereka enggak cuma beli satu atau dua potong. Bisa pesen sampe ratusan buat dibawa ke daerah," kata Neno.
Memanfaatkan momen pemilu, apa yang mereka harapkan dari pemilu? "Saya enggak punya harapan apa-apa. Yang penting, ada pemilu saya dapet uang. Itu aja," jawab Iwan santai.
Indonesia Masih Kekurangan 80 Juta Bibit Sawit
Laporan wartawan Mahdi Muhammad
BANDA ACEH, RABU - Untuk pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit, Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 80 juta batang bibit kelapa sawit. Meski dinilai sudah cukup aman, kemampuan produksi bibit kelapa sawit unggul dalam negeri masih kurang.
Pemerintah membuka keran impor bibit unggul kelapa sawit bagi perusahaan-perusahaan perkebunan besar.
Darmansyah Basyaruddin, Direktur Perbenihan dan Sarana Produksi Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, ditemui disela-sela pemusnahan bibit kelapa sawit ilegal di Desa Lee U, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (17/2), mengatakan, walau jumlah produksi bibit kelapa sawit masih kurang, untuk tahun 2009 ini kemampuan produksi dinilai cukup aman.
Darmansyah menjelaskan, delapan unit pelaksana teknis serta perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan sekitar 230 juta bibit sawit setiap tahunnya atau setara dengan pengembangan kebun kelapa sawit seluas 1,1 juta hektar.
Namun, sampai saat ini, setiap tahunnya mereka, menurut Darmansyah, hanya mampu menghasilkan sekitar 150-160 juta bibit unggul tanaman kelapa sawit. "Indonesia masih kekurangan cukup banyak. Tapi, kami menilai, kondisi pasokan bibit cukup aman," katanya.
Sumber:Kompas.com
BANDA ACEH, RABU - Untuk pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit, Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 80 juta batang bibit kelapa sawit. Meski dinilai sudah cukup aman, kemampuan produksi bibit kelapa sawit unggul dalam negeri masih kurang.
Pemerintah membuka keran impor bibit unggul kelapa sawit bagi perusahaan-perusahaan perkebunan besar.
Darmansyah Basyaruddin, Direktur Perbenihan dan Sarana Produksi Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, ditemui disela-sela pemusnahan bibit kelapa sawit ilegal di Desa Lee U, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (17/2), mengatakan, walau jumlah produksi bibit kelapa sawit masih kurang, untuk tahun 2009 ini kemampuan produksi dinilai cukup aman.
Darmansyah menjelaskan, delapan unit pelaksana teknis serta perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan sekitar 230 juta bibit sawit setiap tahunnya atau setara dengan pengembangan kebun kelapa sawit seluas 1,1 juta hektar.
Namun, sampai saat ini, setiap tahunnya mereka, menurut Darmansyah, hanya mampu menghasilkan sekitar 150-160 juta bibit unggul tanaman kelapa sawit. "Indonesia masih kekurangan cukup banyak. Tapi, kami menilai, kondisi pasokan bibit cukup aman," katanya.
Sumber:Kompas.com
BI Tambah Amunisi
JAKARTA, SELASA —
Bank Indonesia (BI) akan memperkuat cadangan devisa untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dollar AS. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Boediono, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/2).
"Kita akan tetap ada di pasar. Kita akan melihat menambah amunisi," kata Boediono sambil menyebut tambahan amunisi bisa didapat dari pinjaman luar negeri yang telah disampaikan kepada pemerintah sebelumnya. Pinjaman tersebut akan memperkuat anggaran.
Menanggapi nilai tukar rupiah yang melemah selama beberapa hari terakhir terakhir, Boediono mengatakan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi kondisi global yang sedang tidak bergairah. "Rupiah melemah karena kondisi di luar begitu," ujarnya. ANI
sumber: Kompas.com
Bank Indonesia (BI) akan memperkuat cadangan devisa untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dollar AS. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Boediono, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/2).
"Kita akan tetap ada di pasar. Kita akan melihat menambah amunisi," kata Boediono sambil menyebut tambahan amunisi bisa didapat dari pinjaman luar negeri yang telah disampaikan kepada pemerintah sebelumnya. Pinjaman tersebut akan memperkuat anggaran.
Menanggapi nilai tukar rupiah yang melemah selama beberapa hari terakhir terakhir, Boediono mengatakan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi kondisi global yang sedang tidak bergairah. "Rupiah melemah karena kondisi di luar begitu," ujarnya. ANI
sumber: Kompas.com
Presiden: Hidupkan Ekonomi dengan Perekonomian Dalam Negeri
Laporan wartawan Kompas Adi Sucipto
LAMONGAN, SELASA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan 100.000 unit rumah sederhana sehat di Perumahan Graha Indah Lamongan, Selasa (17/2), menyampaikan, satu cara agar ekonomi Indonesia masih bisa betahan di tengah resesi global adalah dengan menghidupkan perekonomian dalam negeri.
Dengan lesunya pasar ekspor, selain mengalihkan orientasi produk dan tujuan ekspor juga mengutamakan pasar dalam negeri.
Menurut Presiden, dalam keadaan ekonomi dunia yang sedang resesi global, semua ekspor turun. Hal ini terjadi karena negara tujuan ekspor seperti Amerika dan Eropa sedang lesu.
Negara-negara yang bergantung pada ekspor gulung tikar. Sementara Indonesia, tidak terlalu tergantung ekspor, ekonomi Indonesia banyak menggunakan pasar dalam negeri sehingga masih bisa bertahan.
"Indonesia meski juga kena dampak resesi ini, tetapi kita masih bisa mempertahankan pada tingkat tertentu. Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, tahun 2008 sementara negara lain jatuh hingga minus, kita memang turun 0,2 persen menjadi 6,1 persen. Mudah-mudahan pada tahun ini kita masih bisa kelola agar kalaupun terjadi penurunan tidak akan terlalu tajam," kata Presiden.
Jika ekonomi dalam negeri terus dihidupkan, termasuk jika Real Estat Indonesia (REI) terus membangun rumah, maka usaha hilir akan tumbuh. Dalam segi bisnis usaha, semen, paku, pasir, dan sebagainya akan turut tumbuh.
"Jika perekonomian dalam negeri ini dihidupkan meski dunia sedang sakit, tidak perlu takut menghadapinya. Dengan kerja keras, inovatif, jangan terlalu banyak bicara dan usir ke laut itu korupsi, kita pasti bisa melewatinya," kata Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, termasuk di sepanjang Sungai Bengawan Solo, seperti pembuatan tanggul dan pembangunan bendung gerak Kuro Barrage. Agar tidak selalu banjir, Bengawan Solo memerlukan tempat penampung air yang besar, yang bisa dimanfaatkan untuk sawah.
Menurut Presiden, pembangunan Kuro Barage mungkin mengalami keterlambatan satu atau dua tahun. "Silakan Bupati Lamongan dan Gresik bicarakan soal itu dengan Gubernur bersama menteri Pekerjaan Umum dan laporkan pada saya solusi yang terbaik tentang pembangu nan ini," kata Presiden.
Lumpur Lapindo
Presiden juga menyinggung soal penanganan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo yang harus segera dituntaskan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, dan pusat harus menyelesaikan masalah itu, termasuk pembangunan insfrastruktur untuk kembali menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi rakyat.
"Infrastruktur penting menumbuhkan ekonomi. Insya Allah jembatan Suramadu dan beberapa pembangkit listrik bisa diresmikan tahun ini," kata Presiden.
Presiden berharap tahun ini dan mendatang tidak banyak bencana alam melanda negeri ini agar Indonesia bisa swasembada pangan. Irigasi, bendungan, pengadaan benih, pupuk harus dikelola sebaik-baiknya.
LAMONGAN, SELASA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan 100.000 unit rumah sederhana sehat di Perumahan Graha Indah Lamongan, Selasa (17/2), menyampaikan, satu cara agar ekonomi Indonesia masih bisa betahan di tengah resesi global adalah dengan menghidupkan perekonomian dalam negeri.
Dengan lesunya pasar ekspor, selain mengalihkan orientasi produk dan tujuan ekspor juga mengutamakan pasar dalam negeri.
Menurut Presiden, dalam keadaan ekonomi dunia yang sedang resesi global, semua ekspor turun. Hal ini terjadi karena negara tujuan ekspor seperti Amerika dan Eropa sedang lesu.
Negara-negara yang bergantung pada ekspor gulung tikar. Sementara Indonesia, tidak terlalu tergantung ekspor, ekonomi Indonesia banyak menggunakan pasar dalam negeri sehingga masih bisa bertahan.
"Indonesia meski juga kena dampak resesi ini, tetapi kita masih bisa mempertahankan pada tingkat tertentu. Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, tahun 2008 sementara negara lain jatuh hingga minus, kita memang turun 0,2 persen menjadi 6,1 persen. Mudah-mudahan pada tahun ini kita masih bisa kelola agar kalaupun terjadi penurunan tidak akan terlalu tajam," kata Presiden.
Jika ekonomi dalam negeri terus dihidupkan, termasuk jika Real Estat Indonesia (REI) terus membangun rumah, maka usaha hilir akan tumbuh. Dalam segi bisnis usaha, semen, paku, pasir, dan sebagainya akan turut tumbuh.
"Jika perekonomian dalam negeri ini dihidupkan meski dunia sedang sakit, tidak perlu takut menghadapinya. Dengan kerja keras, inovatif, jangan terlalu banyak bicara dan usir ke laut itu korupsi, kita pasti bisa melewatinya," kata Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, termasuk di sepanjang Sungai Bengawan Solo, seperti pembuatan tanggul dan pembangunan bendung gerak Kuro Barrage. Agar tidak selalu banjir, Bengawan Solo memerlukan tempat penampung air yang besar, yang bisa dimanfaatkan untuk sawah.
Menurut Presiden, pembangunan Kuro Barage mungkin mengalami keterlambatan satu atau dua tahun. "Silakan Bupati Lamongan dan Gresik bicarakan soal itu dengan Gubernur bersama menteri Pekerjaan Umum dan laporkan pada saya solusi yang terbaik tentang pembangu nan ini," kata Presiden.
Lumpur Lapindo
Presiden juga menyinggung soal penanganan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo yang harus segera dituntaskan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, dan pusat harus menyelesaikan masalah itu, termasuk pembangunan insfrastruktur untuk kembali menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi rakyat.
"Infrastruktur penting menumbuhkan ekonomi. Insya Allah jembatan Suramadu dan beberapa pembangkit listrik bisa diresmikan tahun ini," kata Presiden.
Presiden berharap tahun ini dan mendatang tidak banyak bencana alam melanda negeri ini agar Indonesia bisa swasembada pangan. Irigasi, bendungan, pengadaan benih, pupuk harus dikelola sebaik-baiknya.
Senin, 16 Februari 2009
Bahas Penyelesaian Kasus Demo di Medan
Jakarta (SIB)
Presiden SBY tiba-tiba saja memanggil Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Menkominfo M Nuh ke Istana Merdeka. Jubir Presiden Andi Mallarangeng menyatakan itu hanya pertemuan biasa.“Mereka melaporkan perkembangan keamanan secara general, mengenai apa yang sudah dilakukan,” kata Andi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (16/2).
Menurut Andi, salah satu agenda pertemuan itu adalah penyelesaian kasus demo anarkis di Medan, Sumatera Utara. “Karena kapolri telah diminta mengusut tuntas kasus ini dan Presiden minta laporan itu wajar,” katanya.Saat ditanya apakah dalam pertemuan itu diungkap aktor intelektual demo anarkis di Medan? Andi menyatakan para aktor intelektual itu sudah sering muncul di media massa.Pria berkumis ini juga membantah pertemuan mendadak itu terkait kasus gugatan pemerintah terhadap Tommy Soeharto ataupun kasus eksekusi Gunawan Santoso.“Bukan, Pak Jaksa Agung juga melaporkan yang terkait dengan tugasnya,” katanya.
PRESIDEN TERIMA LAPORAN PERKEMBANGAN KASUS SUMUT
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima laporan mengenai penanganan kasus Sumatra Utara dari Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.“Tadi keduanya (Kapolri dan Jagung) ditemani Pak Hatta (Mensesneg) dan Pak Sudi (Seskab) melaporkan mengenai perkembangan keamanan secara general, juga mengenai apa yang dilakukan untuk kasus Medan,” kata Juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin.Menurut Andi, Presiden meminta Kapolri mengusut secara tuntas kasus itu dan mengambil langkah-langkah serta memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat termasuk juga jajaran kepolisian yang dianggap lalai.Andi mengatakan Kepolisian telah mengambil langkah-langkah sebagaimana yang telah diinstruksikan guna ditindaklanjuti oleh Kejaksaan.
Andi menjelaskan Presiden ingin demokrasi betul-betul dilaksanakan secara cantik, menyampaikan keinginan rakyat tetapi tidak dicampuri dan dirusak oleh anarki karena demokrasi berbeda dengan anarki.Sementara itu Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden dengan Kapolri dan Jaksa Agung terkait program.“Program saja, yang terkait dengan program satu bulan ini kita evaluasi sejauh mana kemudian juga internal setiap Senin,” jelasnya.Kasus Medan, Sumatra utara melibatkan kematian Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat dalam suatu unjuk rasa yang berujung bentrok.Saat ini peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian.Kapolri, Jaksa Agung, Menkominfo Bungkam Usai Dipanggil SBYPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba saja memanggil Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD), Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menkominfo M Nuh. Usai pertemuan, 3 pembantu presiden itu bungkam seribu bahasa mengenai materi yang dibahas.Pertemuan BHD, Hendarman dan M Nuh berlangsung sekitar 2 jam di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (16/2).Hendarman yang keluar lebih dulu, menolak berkomentar. Dia menunjuk Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng agar menerangkan pertemuan itu. “Saya nggak mau komentar. Tanya sama Andi saja. Saya buru-buru mau ke DPR, sudah janji,” kata Hendarman.M Nuh juga setali tiga uang dengan Hendarman. “Nggak, nggak. Tanya Andi saja” kata M Nuh.BHD juga sama saja dengan Hendarman dan M Nuh. “Nggak bahas apa-apa. Tanya saja sama Andi,” kata BHD.
Bahas Tommy yang menang lagi? Gunawan Santoso? “Nggak,” kata BHD.Kejagung Bentuk Tim SupervisiKasus kekerasan unjuk rasa yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat terus bergulir. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah membentuk tim supervisi untuk kasus tersebut.Jampidum Abdul Hakim Ritonga mengatakan, tim yang terdiri dari jaksa-jaksa senior itu akan menilai langkah-langkah yang dilakukan Kejati Sumut dan Kejari Medan. “Jadi setiap langkah ada laporannya jadi tidak terjadi bolak-balik perkara,” katanya.Hal itu disampaikan Ritonga di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Kejagung dengan Komisi III DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (16/2).Ritonga mengatakan, tim supervisi tersebut sebenarnya sudah beberapa hari lalu dibentuk. Namun Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) baru diterbitkan hari ini.“SPDP-nya baru diperoleh dari pagi,” ujar Ritonga.Menurut Ritonga, tim supervisi kasus kekerasan yang dipicu pemekaran daerah itu dianggap perlu karena telah menarik perhatian dunia. (detikcom/Ant/y)
Presiden SBY tiba-tiba saja memanggil Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Menkominfo M Nuh ke Istana Merdeka. Jubir Presiden Andi Mallarangeng menyatakan itu hanya pertemuan biasa.“Mereka melaporkan perkembangan keamanan secara general, mengenai apa yang sudah dilakukan,” kata Andi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (16/2).
Menurut Andi, salah satu agenda pertemuan itu adalah penyelesaian kasus demo anarkis di Medan, Sumatera Utara. “Karena kapolri telah diminta mengusut tuntas kasus ini dan Presiden minta laporan itu wajar,” katanya.Saat ditanya apakah dalam pertemuan itu diungkap aktor intelektual demo anarkis di Medan? Andi menyatakan para aktor intelektual itu sudah sering muncul di media massa.Pria berkumis ini juga membantah pertemuan mendadak itu terkait kasus gugatan pemerintah terhadap Tommy Soeharto ataupun kasus eksekusi Gunawan Santoso.“Bukan, Pak Jaksa Agung juga melaporkan yang terkait dengan tugasnya,” katanya.
PRESIDEN TERIMA LAPORAN PERKEMBANGAN KASUS SUMUT
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima laporan mengenai penanganan kasus Sumatra Utara dari Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.“Tadi keduanya (Kapolri dan Jagung) ditemani Pak Hatta (Mensesneg) dan Pak Sudi (Seskab) melaporkan mengenai perkembangan keamanan secara general, juga mengenai apa yang dilakukan untuk kasus Medan,” kata Juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin.Menurut Andi, Presiden meminta Kapolri mengusut secara tuntas kasus itu dan mengambil langkah-langkah serta memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat termasuk juga jajaran kepolisian yang dianggap lalai.Andi mengatakan Kepolisian telah mengambil langkah-langkah sebagaimana yang telah diinstruksikan guna ditindaklanjuti oleh Kejaksaan.
Andi menjelaskan Presiden ingin demokrasi betul-betul dilaksanakan secara cantik, menyampaikan keinginan rakyat tetapi tidak dicampuri dan dirusak oleh anarki karena demokrasi berbeda dengan anarki.Sementara itu Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden dengan Kapolri dan Jaksa Agung terkait program.“Program saja, yang terkait dengan program satu bulan ini kita evaluasi sejauh mana kemudian juga internal setiap Senin,” jelasnya.Kasus Medan, Sumatra utara melibatkan kematian Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat dalam suatu unjuk rasa yang berujung bentrok.Saat ini peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian.Kapolri, Jaksa Agung, Menkominfo Bungkam Usai Dipanggil SBYPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba saja memanggil Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD), Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menkominfo M Nuh. Usai pertemuan, 3 pembantu presiden itu bungkam seribu bahasa mengenai materi yang dibahas.Pertemuan BHD, Hendarman dan M Nuh berlangsung sekitar 2 jam di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (16/2).Hendarman yang keluar lebih dulu, menolak berkomentar. Dia menunjuk Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng agar menerangkan pertemuan itu. “Saya nggak mau komentar. Tanya sama Andi saja. Saya buru-buru mau ke DPR, sudah janji,” kata Hendarman.M Nuh juga setali tiga uang dengan Hendarman. “Nggak, nggak. Tanya Andi saja” kata M Nuh.BHD juga sama saja dengan Hendarman dan M Nuh. “Nggak bahas apa-apa. Tanya saja sama Andi,” kata BHD.
Bahas Tommy yang menang lagi? Gunawan Santoso? “Nggak,” kata BHD.Kejagung Bentuk Tim SupervisiKasus kekerasan unjuk rasa yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat terus bergulir. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah membentuk tim supervisi untuk kasus tersebut.Jampidum Abdul Hakim Ritonga mengatakan, tim yang terdiri dari jaksa-jaksa senior itu akan menilai langkah-langkah yang dilakukan Kejati Sumut dan Kejari Medan. “Jadi setiap langkah ada laporannya jadi tidak terjadi bolak-balik perkara,” katanya.Hal itu disampaikan Ritonga di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Kejagung dengan Komisi III DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (16/2).Ritonga mengatakan, tim supervisi tersebut sebenarnya sudah beberapa hari lalu dibentuk. Namun Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) baru diterbitkan hari ini.“SPDP-nya baru diperoleh dari pagi,” ujar Ritonga.Menurut Ritonga, tim supervisi kasus kekerasan yang dipicu pemekaran daerah itu dianggap perlu karena telah menarik perhatian dunia. (detikcom/Ant/y)
Hasil Kunjungan Dewan Pers Ke Harian SIB
Medan (SIB)
Tim Investigasi Dewan Pers melakukan pertemuan dengan jajaran redaksi di Harian Sinar Indonesia Baru di Jalan Brigjen Katamso Medan, Jumat (13/2) malam. Kedatangan Dewan Pers untuk mendengar dan mencari tahu langsung dari SIB terkait adanya pengaduan yang disampaikan tentang pemberitaan Harian SIB soal Propinsi Tapanuli.
Rombongan Dewan Pers terdiri dari Ketua Komisi Peningkatan Profesi Wartawan dan Media Bambang Harymurti, Lukas Indarso, Wina Armada, Wikrima Irian Abidin dan staf Ismanto. Mereka diterima Penasehat Harian SIB DR MD Wakkary didampingi Penanggungjawab Tuty Rotua Panggabean, Koordinator Redpel Ir Parluhutan Simarmata dan Redpel Manapar FT Manullang, Korda Medan Sumba Simbolon, ST, Habibul Chair, Wakorda Medan Anton Panggabean, SE.Bambang Harymurti dalam dialog dengan SIB mengatakan, kedatangan mereka dari Jakarta untuk mengumpulkan fakta-fakta guna meneliti ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan Harian SIB dalam pemberitaannya terkait pemberitaan aspirasi pembentukan Propinsi Tapanuli. “Itikad kami Dewan Pers tidak mau ada pembredelan. Meski dikerubuti sampai mati pun tetap kami perjuangkan kemerdekaan pers. Kami tidak mau Dewan Pers kembali seperti Departemen Penerangan di masa lalu,” kata Bambang.Menurutnya tugas yang dijalankan oleh Dewan Pers adalah mengawasi seluruh wartawan dan media apakah kode etik jurnalistik sesuai UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999 sudah dijalankan dengan baik.Wikrima mengatakan, sebenarnya satu media wajar apabila konsern pada satu topik seperti halnya SIB sangat konsern terhadap pemberitaan Propinsi Tapanuli. Seperti juga pemekaran daerah lainnya menurutnya sah-sah saja karena untuk membangun ketertinggalan masyarakat di daerah-daerah yang kurang tersentuh pembangunan.“Bahwa SIB punya segmen market orang-orang Batak, Tapanuli, Tempo juga punya segmen, semua media juga punya. Itu harus kita jaga karena itu referensi pembacanya, kalau tidak bapak ditinggali kan. Tapi mungkin itu tadi, kalau mungkin ada orang-orang yang berbeda pendapat saya kira bisa dikasih ruang lah,” tambah Wina Armada.
MD Wakkary menyampaikan terima kasih atas kedatangan Dewan Pers ke Harian SIB untuk menanyakan langsung sekaligus dalam rangka melakukan pembinaan. “Kita juga berjanji untuk berusaha memenuhi apa yang disampaikan Dewan Pers meskipun mungkin tidak sempurna. Tapi sebenarnya sekarang ini media-media lain juga sangat tidak berimbang pak sehingga beban SIB sangat berat sekali. Jadi kalau ada berita yang sedikit saja mengentengkan kita tentu SIB tidak terlalu berat,” ungkap Pak Wakkary.Tuty Rotua menambahkan, keterangan Dewan Pers kemarin (Dewan Pers Tidak Lakukan Pembredelan-red) yang saya lihat hanya dua koran saja yang memuat. Kemudian lanjutnya, keterangan Kapolda Sumut Nanan Soekarna juga saya nilai tidak dimuat secara apa adanya oleh media-media massa di Sumut. Jadi kalau dibilang tak seimbang, teman-teman media lain lebih tidak fair,” kata Tuty.Bambang Harymurti mengatakan, sebenarnya Pers yang baik itu bukan Pers yang tidak pernah salah. Tapi kalau salah katanya harus melakukan koreksi dan kalau perlu meminta maaf. “Bagi saya, jadi wartawan yang baik itu kalau tidak punya musuh itu salah. Tapi musuhnya siapa,” ujarnya.Disebutkan, Dewan Pers akan melakukan rapat pleno di Jakarta untuk memutuskan kasus tersebut.
Pada bagian lain, dalam kesempatan itu Dewan Pers juga mempersilahkan Harian SIB membuat pengaduan terhadap media-media yang pemberitaannya tidak benar dan tidak berimbang terkait aksi demo anarkis Propinsi Tapanuli. “Kalau SIB tidak mengadukan, itu sama saja SIB membenarkan pemberitaan media-media itu, di sisi lain kalau tidak mengadukan itu sama saja membiarkan media-media mengulang kesalahannya,” kata Wina Armada.(M-17/M-28/d)
Tim Investigasi Dewan Pers melakukan pertemuan dengan jajaran redaksi di Harian Sinar Indonesia Baru di Jalan Brigjen Katamso Medan, Jumat (13/2) malam. Kedatangan Dewan Pers untuk mendengar dan mencari tahu langsung dari SIB terkait adanya pengaduan yang disampaikan tentang pemberitaan Harian SIB soal Propinsi Tapanuli.
Rombongan Dewan Pers terdiri dari Ketua Komisi Peningkatan Profesi Wartawan dan Media Bambang Harymurti, Lukas Indarso, Wina Armada, Wikrima Irian Abidin dan staf Ismanto. Mereka diterima Penasehat Harian SIB DR MD Wakkary didampingi Penanggungjawab Tuty Rotua Panggabean, Koordinator Redpel Ir Parluhutan Simarmata dan Redpel Manapar FT Manullang, Korda Medan Sumba Simbolon, ST, Habibul Chair, Wakorda Medan Anton Panggabean, SE.Bambang Harymurti dalam dialog dengan SIB mengatakan, kedatangan mereka dari Jakarta untuk mengumpulkan fakta-fakta guna meneliti ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan Harian SIB dalam pemberitaannya terkait pemberitaan aspirasi pembentukan Propinsi Tapanuli. “Itikad kami Dewan Pers tidak mau ada pembredelan. Meski dikerubuti sampai mati pun tetap kami perjuangkan kemerdekaan pers. Kami tidak mau Dewan Pers kembali seperti Departemen Penerangan di masa lalu,” kata Bambang.Menurutnya tugas yang dijalankan oleh Dewan Pers adalah mengawasi seluruh wartawan dan media apakah kode etik jurnalistik sesuai UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999 sudah dijalankan dengan baik.Wikrima mengatakan, sebenarnya satu media wajar apabila konsern pada satu topik seperti halnya SIB sangat konsern terhadap pemberitaan Propinsi Tapanuli. Seperti juga pemekaran daerah lainnya menurutnya sah-sah saja karena untuk membangun ketertinggalan masyarakat di daerah-daerah yang kurang tersentuh pembangunan.“Bahwa SIB punya segmen market orang-orang Batak, Tapanuli, Tempo juga punya segmen, semua media juga punya. Itu harus kita jaga karena itu referensi pembacanya, kalau tidak bapak ditinggali kan. Tapi mungkin itu tadi, kalau mungkin ada orang-orang yang berbeda pendapat saya kira bisa dikasih ruang lah,” tambah Wina Armada.
MD Wakkary menyampaikan terima kasih atas kedatangan Dewan Pers ke Harian SIB untuk menanyakan langsung sekaligus dalam rangka melakukan pembinaan. “Kita juga berjanji untuk berusaha memenuhi apa yang disampaikan Dewan Pers meskipun mungkin tidak sempurna. Tapi sebenarnya sekarang ini media-media lain juga sangat tidak berimbang pak sehingga beban SIB sangat berat sekali. Jadi kalau ada berita yang sedikit saja mengentengkan kita tentu SIB tidak terlalu berat,” ungkap Pak Wakkary.Tuty Rotua menambahkan, keterangan Dewan Pers kemarin (Dewan Pers Tidak Lakukan Pembredelan-red) yang saya lihat hanya dua koran saja yang memuat. Kemudian lanjutnya, keterangan Kapolda Sumut Nanan Soekarna juga saya nilai tidak dimuat secara apa adanya oleh media-media massa di Sumut. Jadi kalau dibilang tak seimbang, teman-teman media lain lebih tidak fair,” kata Tuty.Bambang Harymurti mengatakan, sebenarnya Pers yang baik itu bukan Pers yang tidak pernah salah. Tapi kalau salah katanya harus melakukan koreksi dan kalau perlu meminta maaf. “Bagi saya, jadi wartawan yang baik itu kalau tidak punya musuh itu salah. Tapi musuhnya siapa,” ujarnya.Disebutkan, Dewan Pers akan melakukan rapat pleno di Jakarta untuk memutuskan kasus tersebut.
Pada bagian lain, dalam kesempatan itu Dewan Pers juga mempersilahkan Harian SIB membuat pengaduan terhadap media-media yang pemberitaannya tidak benar dan tidak berimbang terkait aksi demo anarkis Propinsi Tapanuli. “Kalau SIB tidak mengadukan, itu sama saja SIB membenarkan pemberitaan media-media itu, di sisi lain kalau tidak mengadukan itu sama saja membiarkan media-media mengulang kesalahannya,” kata Wina Armada.(M-17/M-28/d)
Saya Dukung Protap Bahkan Siap Bantu Dana, Tapi Sesalkan Demo Berujung Anarkis
Medan (SIB)Fungsionaris DPP Partai Golkar Ir Leo Nababan menegaskan, ide pembentukan Propinsi Tapanuli memang benar-benar aspirasi sebagian besar masyarakat di kawasan Tapanuli dan bukan keinginan dari elit-elit tertentu seperti ramai dibiaskan media-media massa.
Hal itu dipastikannya lagi setelah mengunjungi masyarakat di beberapa daerah seperti Tarutung (Taput), Sibolga, Humbang Hasundutan, Tobasa dan Samosir.“Selama lebih kurang lima minggu mengunjungi beberapa Desa di Tarutung, Sibolga, Humbahas, Tobasa dan Samosir saya benar-benar yakin memang Propinsi Tapanuli itu diinginkan masyarakat. Bahkan saat mengunjungi Desa Tano Tombangan (Tapsel) masyarakatnya pun sependapat. Mungkin ada juga masyarakat yang kurang mendukung ya wajar-wajar saja, tapi kesimpulannya itulah keinginan sebagian besar masyarakat,” kata Leo Nababan yang juga Caleg Partai Golkar dari Dapem II untuk DPR RI ketika ditanyai beberapa wartawan tentang Protap di Bandara Polonia, Senin (16/2).
Menurutnya, rakyat di pedesaan itu polos tanpa kepentingan politik. Keinginan Propinsi Tapanuli itu katanya juga karena selama puluhan tahun Indonesia merdeka beberapa desa di pelosok Tapanuli masih tertinggal dari sentuhan pembangunan, bahkan banyak yang masih terisolir karena akses jalan belum bisa dilewati kenderaan roda empat.Menyoal aksi demo pendukung Protap yang berakhir ricuh di DPRD Sumut 3 Februari lalu kata Leo itu sangat disesalkan semua pihak karena Ketua DPRD Sumut Aziz Angkat meninggal dunia. Tapi karena itu menyangkut demo anarkis menurutnya itu dipercayakan saja kepada pihak kepolisian secara profesional.“Almarhum Aziz itu teman saya karena sama-sama lama di Kosgoro. Kematiannya pun saya ketahui setelah ditelepon keluarganya, saya sedih sekali. Saat bersamaan Oppung saya meninggal dunia makanya perhatian saya tersita. Ya sudahlah kita ambil hikmahnya, semoga keluarganya tabah dan ikhlas,” katanya.Memang kematian Aziz Angkat lanjut Leo membuat kader-kader Golkar marah karena almarhum salah satu kader terbaik Golkar. Namun Leo Nababan meminta elemen masyarakat, ormas, OKP dan tokoh-tokoh agama agar menahan diri dan memercayakan penuntasan kasus demo itu kepada yang berwajib.Ketika didesak wartawan apakah dirinya juga ikut mendukung Protap, Leo yang juga Ketua DPP Kosgoro dengan tegas menyatakan dirinya juga mendukung karena untuk kebaikan rakyat di kawasan Tapanuli.
Bahkan Leo menyatakan siap untuk membantu dana. “Sejak awal saya juga mendukung Protap, saya juga siap bila dimintai dana. Tapi panitia tidak pernah datang ke saya, mungkin mereka tahu Leo Nababan tidak punya uang banyak,” katanya sambil tertawa.Ia kembali berharap agar para tokoh dan media-media tidak memprovokasi dan melebar-lebarkan kasus demo itu seolah-olah siapapun yang mendukung Protap harus diusut polisi. “Memangnya aspirasi pemekaran daerah itu dosa atau subversif apa? Demo ya demo, mendukung ya mendukung. Deklarasi formalnya sudah 7 tahun, bahkan wacana Protap itu sudah lama, lagunya pun sudah ada 20 tahun.
Propinsi lain baru 2 tahun sudah jadi. Anarki itu bisa banyak faktor, mungkin karena sangat lambat dan terkesan dilambatkan, mungkin karena ramainya massa atau faktor lain. Kita sangat menyesalkan, siapapun pasti tidak menginginkan kejadian itu,” tandasnya.Leo berencana akan menjenguk para panitia Protap yang saat ini dalam pemeriksaan kepolisian karena memang harus gentlemen bertanggungjawab akibat dari aksi demo itu. (M-17/u)
Hal itu dipastikannya lagi setelah mengunjungi masyarakat di beberapa daerah seperti Tarutung (Taput), Sibolga, Humbang Hasundutan, Tobasa dan Samosir.“Selama lebih kurang lima minggu mengunjungi beberapa Desa di Tarutung, Sibolga, Humbahas, Tobasa dan Samosir saya benar-benar yakin memang Propinsi Tapanuli itu diinginkan masyarakat. Bahkan saat mengunjungi Desa Tano Tombangan (Tapsel) masyarakatnya pun sependapat. Mungkin ada juga masyarakat yang kurang mendukung ya wajar-wajar saja, tapi kesimpulannya itulah keinginan sebagian besar masyarakat,” kata Leo Nababan yang juga Caleg Partai Golkar dari Dapem II untuk DPR RI ketika ditanyai beberapa wartawan tentang Protap di Bandara Polonia, Senin (16/2).
Menurutnya, rakyat di pedesaan itu polos tanpa kepentingan politik. Keinginan Propinsi Tapanuli itu katanya juga karena selama puluhan tahun Indonesia merdeka beberapa desa di pelosok Tapanuli masih tertinggal dari sentuhan pembangunan, bahkan banyak yang masih terisolir karena akses jalan belum bisa dilewati kenderaan roda empat.Menyoal aksi demo pendukung Protap yang berakhir ricuh di DPRD Sumut 3 Februari lalu kata Leo itu sangat disesalkan semua pihak karena Ketua DPRD Sumut Aziz Angkat meninggal dunia. Tapi karena itu menyangkut demo anarkis menurutnya itu dipercayakan saja kepada pihak kepolisian secara profesional.“Almarhum Aziz itu teman saya karena sama-sama lama di Kosgoro. Kematiannya pun saya ketahui setelah ditelepon keluarganya, saya sedih sekali. Saat bersamaan Oppung saya meninggal dunia makanya perhatian saya tersita. Ya sudahlah kita ambil hikmahnya, semoga keluarganya tabah dan ikhlas,” katanya.Memang kematian Aziz Angkat lanjut Leo membuat kader-kader Golkar marah karena almarhum salah satu kader terbaik Golkar. Namun Leo Nababan meminta elemen masyarakat, ormas, OKP dan tokoh-tokoh agama agar menahan diri dan memercayakan penuntasan kasus demo itu kepada yang berwajib.Ketika didesak wartawan apakah dirinya juga ikut mendukung Protap, Leo yang juga Ketua DPP Kosgoro dengan tegas menyatakan dirinya juga mendukung karena untuk kebaikan rakyat di kawasan Tapanuli.
Bahkan Leo menyatakan siap untuk membantu dana. “Sejak awal saya juga mendukung Protap, saya juga siap bila dimintai dana. Tapi panitia tidak pernah datang ke saya, mungkin mereka tahu Leo Nababan tidak punya uang banyak,” katanya sambil tertawa.Ia kembali berharap agar para tokoh dan media-media tidak memprovokasi dan melebar-lebarkan kasus demo itu seolah-olah siapapun yang mendukung Protap harus diusut polisi. “Memangnya aspirasi pemekaran daerah itu dosa atau subversif apa? Demo ya demo, mendukung ya mendukung. Deklarasi formalnya sudah 7 tahun, bahkan wacana Protap itu sudah lama, lagunya pun sudah ada 20 tahun.
Propinsi lain baru 2 tahun sudah jadi. Anarki itu bisa banyak faktor, mungkin karena sangat lambat dan terkesan dilambatkan, mungkin karena ramainya massa atau faktor lain. Kita sangat menyesalkan, siapapun pasti tidak menginginkan kejadian itu,” tandasnya.Leo berencana akan menjenguk para panitia Protap yang saat ini dalam pemeriksaan kepolisian karena memang harus gentlemen bertanggungjawab akibat dari aksi demo itu. (M-17/u)
Rabu, 11 Februari 2009
Dialog Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan di TV One
Jakarta (SIB)Rabu (11/2) Letjend TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan memberikan wawancara dalam acara dialog di TV One, sekitar perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli dan kerusuhan yang terjadi di DPRDSU tanggal 3 Pebruari 2009 yang lalu.
Wawancara TV yang mengungkapkan banyak hal, kami kutip selengkapnya di bawah ini.
Luhut : Beberapa tahun yang lalu mereka datang ke saya, saya tanya, kita ini mau mendirikan Provinsi Tapanuli, sudah lama kalau tidak salah sudah 7 tahun lamanya. Jadi saya tanya, apakah kalian sudah melakukan penelitian mengenai pembentukan Provinsi Tapanuli. Mereka katakan sudah, mereka sudah melakukan penelitian dengan Universitas Gajah Mada, bahwa layak menjadi provinsi. Tetap alasan pertama, kenapa kalian ingin pembentukan provinsi gitu ? ya pembangunan di kampung kami sangat tertinggal pak, gitu.
Dan itu betul menurut saya, karena kontrol dari besarnya Sumatera Utara itu, membuat sedemikian rupa bagaimanapun pembangunan itu akan tertinggal dari tempat lain, itu terbukti. Saya bilang, kalau kalian sepakat ? ya silahkan saja, itukan hak kalian.
Tanya : Apakah saat itu Bapak memberikan dana juga kepada mereka?Luhut : Oh ndak ada itu, dalam perjalanan mereka ada bikin malam pengumpulan dana, 1,5 tahun atau 2 tahun lalu. Ada 500 orang, 700 orang begitu.Tanya : Apakah Bapak hadir saat itu ?
Luhut : Saya hadir, hadir…hadir.Tanya : Beberapa waktu lalu, apakah anda bertemu dengan Alm bapak Abdul Aziz Angkat.
Luhut : Betul, jadi tokoh-tokoh ini minta ke saya, mengeluh gitu. Bang gimana ini, semua sudah setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi, DPRD belum kasih rekomendasi, gitu.
Tanya : Banyak tokoh-tokoh mengeluh kepada anda, siapa sih Pak tokoh-tokoh itu.Luhut : Banyaklah, tokoh-tokoh Golkar, anak muda dari Tapanuli itu, mereka datang ke saya. Saya bilang, okelah nanti saya bantu, gitu. Saya telepon lah beberapa teman, supaya saya ketemu pak Aziz ini, karena saya ngak kenal kali samanya. Akhirnya mereka aturlah, kami ketemu di Medan, kebetulan saya ada urusan di sekolah saya di sana. Pulang dari Politeknik di Laguboti, saya mendarat di Medan, dan saya ketemu dia di hotel, makan pagi kami.Saya bilang sama dia, dinda, bagaimana ini mengenai kampung kita ini, gitu? Kapan kira-kira mau paripurna? Saya kira mungkin tanggal 16 lah bang, bisa bikin paripurna, tetapi masih ada fraksi ngak setuju. Kalau Golkar dia bilang yang setujulah, karena dia kan dari Golkar. Saya tanya fraksi mana aja itu, dia sebutlah beberapa fraksi. Tolong lah abang atur di pusat supaya tidak berlarut-larut di sini, gitu. Saya bilang, okelah saya coba tanya nanti, begitu. Dan memang saya tanya beberapa teman untuk bantu, karena saya bilang, dibiarkan berlarut-larut, kenapa sih ? begitu loh. Dijawabin dong…, ya, ya atau tidak, jangan dibiarkan tergantung-gantung, karena inikan haknya demokrasinya mereka, mereka sudah 7 tahun memperjuangkan. setelah itu selesai, saya bilang begitu. Dan sampai sekarang saya tidak ada komunikasi lagi dengan mereka gitu. Saya dapat SMS, bahwa ada kerusuhan, tapi saya tidak perhatikan betul karena saya sibuk begitu, baru saya tahu kemudian bahwa beliau (Aziz Angkat) pergi, dan saya sangat-sangat menyesalkan insiden itu.
Tanya : Lantas, bagaimana anda melihat unjukrasa pembentukan Provinsi Tapanuli di gedung DPRDSU yang ricuh kemarin itu?
Luhut : Jadi begini, pembentukan Provinsi Tapanuli adalah hak demokrasi orang-orang itu, itu kita nggak boleh persoalkan dong! semua orang punya hak itu. Kedua, berdemonstrasi itu hak demokrasi mereka juga. Yang salah itu adalah kok sampai anarkis, apalagi sampai ada yang meninggal, itukan sangat kita sesalkan begitu, dan saya tidak setuju itu. Nah besoknya ada kemudian beberapa yang demonstrasi itu lari ke saya datang mengadu. Saya bilang, nggak boleh itu, kamu harus bertanggungjawab karena kalau salah kau harus siap diadili, dan kalau memang kau salah, kau masuk penjara. Itu harga yang harus kau bayar menebus kesalahan, gitu loh.
Tanya : Apakah ketika itu, ada yang datang kepada Bapak meminta sejumlah dana? Karena banyaknya orang yang datang sekitar 2000 an orang, datang ya, membutuhkan banyak biaya untuk melakukan aksi ini.Luhut : Nggaklah, saya nggak campuri yang begitu-gituan. Nggak lah. Nggak ada kepentingan saya lakukan itu, nggak ada. Makanya saya aneh melihat orang, dibilang ada intelektual-intelektual, aktor intelektual, kampungan itu, nggak adalah yang gitu-gituan.
Tanya : Kalau kita lihat pak, DPRDSU sendiri tidak mensyahkan atau tidak menyetujui pembentukan Provinsi Tapanuli karena beberapa syarat. Katakanlah secara ekonomi dan juga secara sumber daya manusia ataupun alam, bahwasanya Tapanuli tidak memenuhi syarat, begitu?
Luhut : Siapa bilang? sekarang ini kalau anda lihat, kan yang survei dan bikin data adalah UGAMA. Tanyalah UGAMA itu, kalau mereka benar laporannya ya. Dia bilang imposible terjadi provinsi. Kalau dibilang itu nggak kaya, sekarang daerah itu punya geothermal banyak, tapi sekarang kan nggak di kelola, termasuklah listrik, berapa ratus Mega Watt ada di sana?. Dengan ada air Sigura-Gura berapa ribu Mega Watt bisa ada ? Itu daerah pertanian, tanahnya subur, sub tropis itu, tetapi nggak ada pertanian di sana. Jadi kalau itu menurut saya tidak akan benar. Saran saya begini loh, kita jangan bikin persoalan itu jadi complicated begitu. Coba dilihat sesederhana mungkin, sehingga gampang menyelesaikannya. Kalau dibikin complicated, tarik sana, tarik sini, akhirnya jadi gimana ya, jadi aneh sendiri kita loh.
Tanya : Apa sih sehingga Provinsi Tapanuli ini sehingga cepat-cepat terwujud. Apa potensi di Tapanuli ini sampai percaya dirinya.
Luhut : Yang pertama ini dari buah reformasi kan. Jadi orang pengen punya daerah sendiri, mungkin menurut saya ya, saya kan nggak kesana ya. Yang kedua, saya sudah sebut sama anda tadi, potensinya banyak di situ. Pertanian saya kira paling bagus di sana karena sub tropisnya. Geothermal, saya bilang tadi listrik, kalau daerah itu sediakan sekian ribu Mega Watt dengan jumlah penduduk 1,5 juta. Daerah itu kan bisa bikin banyak. Pariwisata juga bagus.
Tanya : Kalau potensinya banyak, kenapa masyarakat di sana masih kurang sejahtera juga?
Luhut : Karena tidak ada yang mengolah, tidak ada investasi. Coba, siapa yang datang ke sana? Jalan jauh. Lapangan terbang masih sangat terbelakang. Apa yang anda harapkan di situ. Kalau anda pergi ke sana, dari tahun ke tahun tidak ada perobahan.
Tanya : Kata DPRDSU sendiri bahwa di sana kekurangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak mengolah potensi yang ada begitu pak?
Luhut : Ya nggak juga, nggak betul juga.
Tanya : Apakah ini suara murni dari warga gitu pak tidak ada suara-suara titipan begitu pak?
Luhut : Oh nggak lah. Saya kan punya sekolah di sana, jadi saya lihat. Saya tiap-tiap 2-3 bulan ke sana. Saya lihat tingkat kemiskinan di situ. Itu tinggi. Sekarang kita buat, coba praktek pertanian, ternyata subur, bagus itu. Nah, kenapa tidak dibikin lebih baik dalam satu tataran, aturan yang benar begitu. Ya.. kalau ada potensinya itu akan lebih bagus. Paling tidak ada gubernurnya yang sudah lihat. Kalau saya bisa saja. Hanya yang sekarang saya ingin katakan, mereka ini sudah 7 tahun gitu, ya dilihatlah. Jadi semua jernih lah melihat. Inikan saya dengar tadi itu di TV jadi ada 50 ditahan. Kayaknya… kasus yang parah banget. Kek orang Batak yang berdosa amat sih.
Tanya : Ya mungkin, karena meninggalnya pak Aziz pak?
Luhut : Itu saya tidak setuju, kalau menurut saya, kalau itu orangnya yang mengorganisir itu dapat ditangkap, ya diadili gitu loh. Nggak ada masalah. Sebab mereka minta saya bantu. Saya bilang bantu, kalian punya hak untuk dibela. Nggak masalah itu. Karena ini negeri demokrasi kok. Kalau anda salah harus bertanggungjawab.
Tanya : Untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli ini, kira-kira apa yang sudah anda lakukan, misalnya lobi-lobi mungkin dengan orang-orang. Karena berat rasanya ini terwujud pak?
Luhut : Nggak juga sih, saya nggak punya. Hanya karena mereka minta tolong. Saya kan katanya sudah termasuk senior, saya tanya teman-teman, ya saya bilang bantulah itu. Ada yang bilang mungkin karena begini-begini, saya bilang tidak. Itu murni, mereka pingin lihat bahwa ada kesejahteraan lebih bagus di sana. Saya kan nggak partai politik, buat kepentingan apa saya bikin rame-rame di situ. Jadi saya pikir, jangan ngawur lah, artinya jernih melihat itu. Negeri ini jadi rusak kalau kita ngawur berpikirnya. Tetapi kalau berpikir jernih, dilihat saya kira nggak masalah. Saya ingin satu saya tambahkan. Sekarang kan sudah banyak yang ditahan itu, diperiksa itu, jadi dimulai yang bagus, jadi jangan menimbulkan keresahan baru. Karena kalau ada keresahan baru lagi, bukan menyelesaikan masalah, tetapi ada konflik berkepanjangan, kan ndak bagus itu! Saya nggak setuju itu!
Tanya : Inikan belum terwujud sampai sekarang, dan kalau misalnya sekarang pemerintah pusat tidak mengabulkan pembentukan Provinsi Tapanuli, apa yang anda lakukan, sebagai anda putra Tapanuli ?
Luhut : Mereka kan punya hak demokrasinya, kalau tetap mengajukan, ya kita lihatlah, ya waktulah nanti yang menentukan itu. Masak dia berontak. Berontak kan nggak benar!
Tanya : Tapi harus dilihat dengan lapang dada ya pak?
Luhut : Ya semua harus berlapang dada begitu. Tapi harus juga diperhatikan. Kalau ada permintaan begitu, kok tempat lain bisa. Kok kami nggak bisa. Itukan sudah diskriminatif kan? Jadi harus dihindari juga.Jadi kalau hemat saya, harus ada dialog yang terbuka, lakukan saja yang benar. Kalau memang itu pantas jadi provinsi, dihormati juga gitu. Jangan ada pikiran yang macam-macam, itu yang saya tidak setuju. Jadi dilihatlah yang benar.
Luhut : Saya ada satu lagi, saya mengucapkan duka cita yang sangat mendalam terhadap Pak Aziz, khususnya kepada keluarga. Saya sangat tersentuh karena saya ketemu beliau beberapa waktu sebelum dia meninggal. Saya betul-betul sangat menyayangkan sampai kejadian ini terjadi. Tetapi proses-proses yang lain itu jangan saya kira dikacaubalaukan dengan meninggalnya beliau. Meninggalnya beliau ini merupakan tragedi yang harus kita ingat dalam demokratisasi negeri ini. Itu saja dari saya. (TV One/Hel/m)
Wawancara TV yang mengungkapkan banyak hal, kami kutip selengkapnya di bawah ini.
Luhut : Beberapa tahun yang lalu mereka datang ke saya, saya tanya, kita ini mau mendirikan Provinsi Tapanuli, sudah lama kalau tidak salah sudah 7 tahun lamanya. Jadi saya tanya, apakah kalian sudah melakukan penelitian mengenai pembentukan Provinsi Tapanuli. Mereka katakan sudah, mereka sudah melakukan penelitian dengan Universitas Gajah Mada, bahwa layak menjadi provinsi. Tetap alasan pertama, kenapa kalian ingin pembentukan provinsi gitu ? ya pembangunan di kampung kami sangat tertinggal pak, gitu.
Dan itu betul menurut saya, karena kontrol dari besarnya Sumatera Utara itu, membuat sedemikian rupa bagaimanapun pembangunan itu akan tertinggal dari tempat lain, itu terbukti. Saya bilang, kalau kalian sepakat ? ya silahkan saja, itukan hak kalian.
Tanya : Apakah saat itu Bapak memberikan dana juga kepada mereka?Luhut : Oh ndak ada itu, dalam perjalanan mereka ada bikin malam pengumpulan dana, 1,5 tahun atau 2 tahun lalu. Ada 500 orang, 700 orang begitu.Tanya : Apakah Bapak hadir saat itu ?
Luhut : Saya hadir, hadir…hadir.Tanya : Beberapa waktu lalu, apakah anda bertemu dengan Alm bapak Abdul Aziz Angkat.
Luhut : Betul, jadi tokoh-tokoh ini minta ke saya, mengeluh gitu. Bang gimana ini, semua sudah setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi, DPRD belum kasih rekomendasi, gitu.
Tanya : Banyak tokoh-tokoh mengeluh kepada anda, siapa sih Pak tokoh-tokoh itu.Luhut : Banyaklah, tokoh-tokoh Golkar, anak muda dari Tapanuli itu, mereka datang ke saya. Saya bilang, okelah nanti saya bantu, gitu. Saya telepon lah beberapa teman, supaya saya ketemu pak Aziz ini, karena saya ngak kenal kali samanya. Akhirnya mereka aturlah, kami ketemu di Medan, kebetulan saya ada urusan di sekolah saya di sana. Pulang dari Politeknik di Laguboti, saya mendarat di Medan, dan saya ketemu dia di hotel, makan pagi kami.Saya bilang sama dia, dinda, bagaimana ini mengenai kampung kita ini, gitu? Kapan kira-kira mau paripurna? Saya kira mungkin tanggal 16 lah bang, bisa bikin paripurna, tetapi masih ada fraksi ngak setuju. Kalau Golkar dia bilang yang setujulah, karena dia kan dari Golkar. Saya tanya fraksi mana aja itu, dia sebutlah beberapa fraksi. Tolong lah abang atur di pusat supaya tidak berlarut-larut di sini, gitu. Saya bilang, okelah saya coba tanya nanti, begitu. Dan memang saya tanya beberapa teman untuk bantu, karena saya bilang, dibiarkan berlarut-larut, kenapa sih ? begitu loh. Dijawabin dong…, ya, ya atau tidak, jangan dibiarkan tergantung-gantung, karena inikan haknya demokrasinya mereka, mereka sudah 7 tahun memperjuangkan. setelah itu selesai, saya bilang begitu. Dan sampai sekarang saya tidak ada komunikasi lagi dengan mereka gitu. Saya dapat SMS, bahwa ada kerusuhan, tapi saya tidak perhatikan betul karena saya sibuk begitu, baru saya tahu kemudian bahwa beliau (Aziz Angkat) pergi, dan saya sangat-sangat menyesalkan insiden itu.
Tanya : Lantas, bagaimana anda melihat unjukrasa pembentukan Provinsi Tapanuli di gedung DPRDSU yang ricuh kemarin itu?
Luhut : Jadi begini, pembentukan Provinsi Tapanuli adalah hak demokrasi orang-orang itu, itu kita nggak boleh persoalkan dong! semua orang punya hak itu. Kedua, berdemonstrasi itu hak demokrasi mereka juga. Yang salah itu adalah kok sampai anarkis, apalagi sampai ada yang meninggal, itukan sangat kita sesalkan begitu, dan saya tidak setuju itu. Nah besoknya ada kemudian beberapa yang demonstrasi itu lari ke saya datang mengadu. Saya bilang, nggak boleh itu, kamu harus bertanggungjawab karena kalau salah kau harus siap diadili, dan kalau memang kau salah, kau masuk penjara. Itu harga yang harus kau bayar menebus kesalahan, gitu loh.
Tanya : Apakah ketika itu, ada yang datang kepada Bapak meminta sejumlah dana? Karena banyaknya orang yang datang sekitar 2000 an orang, datang ya, membutuhkan banyak biaya untuk melakukan aksi ini.Luhut : Nggaklah, saya nggak campuri yang begitu-gituan. Nggak lah. Nggak ada kepentingan saya lakukan itu, nggak ada. Makanya saya aneh melihat orang, dibilang ada intelektual-intelektual, aktor intelektual, kampungan itu, nggak adalah yang gitu-gituan.
Tanya : Kalau kita lihat pak, DPRDSU sendiri tidak mensyahkan atau tidak menyetujui pembentukan Provinsi Tapanuli karena beberapa syarat. Katakanlah secara ekonomi dan juga secara sumber daya manusia ataupun alam, bahwasanya Tapanuli tidak memenuhi syarat, begitu?
Luhut : Siapa bilang? sekarang ini kalau anda lihat, kan yang survei dan bikin data adalah UGAMA. Tanyalah UGAMA itu, kalau mereka benar laporannya ya. Dia bilang imposible terjadi provinsi. Kalau dibilang itu nggak kaya, sekarang daerah itu punya geothermal banyak, tapi sekarang kan nggak di kelola, termasuklah listrik, berapa ratus Mega Watt ada di sana?. Dengan ada air Sigura-Gura berapa ribu Mega Watt bisa ada ? Itu daerah pertanian, tanahnya subur, sub tropis itu, tetapi nggak ada pertanian di sana. Jadi kalau itu menurut saya tidak akan benar. Saran saya begini loh, kita jangan bikin persoalan itu jadi complicated begitu. Coba dilihat sesederhana mungkin, sehingga gampang menyelesaikannya. Kalau dibikin complicated, tarik sana, tarik sini, akhirnya jadi gimana ya, jadi aneh sendiri kita loh.
Tanya : Apa sih sehingga Provinsi Tapanuli ini sehingga cepat-cepat terwujud. Apa potensi di Tapanuli ini sampai percaya dirinya.
Luhut : Yang pertama ini dari buah reformasi kan. Jadi orang pengen punya daerah sendiri, mungkin menurut saya ya, saya kan nggak kesana ya. Yang kedua, saya sudah sebut sama anda tadi, potensinya banyak di situ. Pertanian saya kira paling bagus di sana karena sub tropisnya. Geothermal, saya bilang tadi listrik, kalau daerah itu sediakan sekian ribu Mega Watt dengan jumlah penduduk 1,5 juta. Daerah itu kan bisa bikin banyak. Pariwisata juga bagus.
Tanya : Kalau potensinya banyak, kenapa masyarakat di sana masih kurang sejahtera juga?
Luhut : Karena tidak ada yang mengolah, tidak ada investasi. Coba, siapa yang datang ke sana? Jalan jauh. Lapangan terbang masih sangat terbelakang. Apa yang anda harapkan di situ. Kalau anda pergi ke sana, dari tahun ke tahun tidak ada perobahan.
Tanya : Kata DPRDSU sendiri bahwa di sana kekurangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak mengolah potensi yang ada begitu pak?
Luhut : Ya nggak juga, nggak betul juga.
Tanya : Apakah ini suara murni dari warga gitu pak tidak ada suara-suara titipan begitu pak?
Luhut : Oh nggak lah. Saya kan punya sekolah di sana, jadi saya lihat. Saya tiap-tiap 2-3 bulan ke sana. Saya lihat tingkat kemiskinan di situ. Itu tinggi. Sekarang kita buat, coba praktek pertanian, ternyata subur, bagus itu. Nah, kenapa tidak dibikin lebih baik dalam satu tataran, aturan yang benar begitu. Ya.. kalau ada potensinya itu akan lebih bagus. Paling tidak ada gubernurnya yang sudah lihat. Kalau saya bisa saja. Hanya yang sekarang saya ingin katakan, mereka ini sudah 7 tahun gitu, ya dilihatlah. Jadi semua jernih lah melihat. Inikan saya dengar tadi itu di TV jadi ada 50 ditahan. Kayaknya… kasus yang parah banget. Kek orang Batak yang berdosa amat sih.
Tanya : Ya mungkin, karena meninggalnya pak Aziz pak?
Luhut : Itu saya tidak setuju, kalau menurut saya, kalau itu orangnya yang mengorganisir itu dapat ditangkap, ya diadili gitu loh. Nggak ada masalah. Sebab mereka minta saya bantu. Saya bilang bantu, kalian punya hak untuk dibela. Nggak masalah itu. Karena ini negeri demokrasi kok. Kalau anda salah harus bertanggungjawab.
Tanya : Untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli ini, kira-kira apa yang sudah anda lakukan, misalnya lobi-lobi mungkin dengan orang-orang. Karena berat rasanya ini terwujud pak?
Luhut : Nggak juga sih, saya nggak punya. Hanya karena mereka minta tolong. Saya kan katanya sudah termasuk senior, saya tanya teman-teman, ya saya bilang bantulah itu. Ada yang bilang mungkin karena begini-begini, saya bilang tidak. Itu murni, mereka pingin lihat bahwa ada kesejahteraan lebih bagus di sana. Saya kan nggak partai politik, buat kepentingan apa saya bikin rame-rame di situ. Jadi saya pikir, jangan ngawur lah, artinya jernih melihat itu. Negeri ini jadi rusak kalau kita ngawur berpikirnya. Tetapi kalau berpikir jernih, dilihat saya kira nggak masalah. Saya ingin satu saya tambahkan. Sekarang kan sudah banyak yang ditahan itu, diperiksa itu, jadi dimulai yang bagus, jadi jangan menimbulkan keresahan baru. Karena kalau ada keresahan baru lagi, bukan menyelesaikan masalah, tetapi ada konflik berkepanjangan, kan ndak bagus itu! Saya nggak setuju itu!
Tanya : Inikan belum terwujud sampai sekarang, dan kalau misalnya sekarang pemerintah pusat tidak mengabulkan pembentukan Provinsi Tapanuli, apa yang anda lakukan, sebagai anda putra Tapanuli ?
Luhut : Mereka kan punya hak demokrasinya, kalau tetap mengajukan, ya kita lihatlah, ya waktulah nanti yang menentukan itu. Masak dia berontak. Berontak kan nggak benar!
Tanya : Tapi harus dilihat dengan lapang dada ya pak?
Luhut : Ya semua harus berlapang dada begitu. Tapi harus juga diperhatikan. Kalau ada permintaan begitu, kok tempat lain bisa. Kok kami nggak bisa. Itukan sudah diskriminatif kan? Jadi harus dihindari juga.Jadi kalau hemat saya, harus ada dialog yang terbuka, lakukan saja yang benar. Kalau memang itu pantas jadi provinsi, dihormati juga gitu. Jangan ada pikiran yang macam-macam, itu yang saya tidak setuju. Jadi dilihatlah yang benar.
Luhut : Saya ada satu lagi, saya mengucapkan duka cita yang sangat mendalam terhadap Pak Aziz, khususnya kepada keluarga. Saya sangat tersentuh karena saya ketemu beliau beberapa waktu sebelum dia meninggal. Saya betul-betul sangat menyayangkan sampai kejadian ini terjadi. Tetapi proses-proses yang lain itu jangan saya kira dikacaubalaukan dengan meninggalnya beliau. Meninggalnya beliau ini merupakan tragedi yang harus kita ingat dalam demokratisasi negeri ini. Itu saja dari saya. (TV One/Hel/m)
Selasa, 10 Februari 2009
Ribuan Masyarakat Tapanuli akan ke DPRDSU
Medan (Yaahowu Nias)
Ribuan masyarakat Tapanuli yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama pemuda dan mahasiswa serta berbagai macam organisasi lainnya akan menggelar acara delegasi akbar ke DPRD Sumut pada Selasa 27 Januari 2009 untuk mempertanyakan sekaligus mendesak pimpinan dewan segera menjadualkan rapat paripurna pengesahan pembentukan Protap (Propinsi Tapanuli).Keputusan tersebut disepakati dalam rapat Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli yang dipimpin Ketua Panitia Ir GM Chandra Panggabean didampingi Sekretaris Ir Hasudungan Butar-butar, Bendahara Nurdin P Manurung, Rabu (21/1) di Hotel Grand Antares Medan menanggapi belum digelarnya rapat paripurna pembentukan Protap oleh DPRD Sumut.Dalam rapat itu, juga terlihat hadir sejumlah Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang masuk wilayah Protap masing-masing Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak, SH, MBA, Ketua DPRD Nisel (Nias Selatan) Hadirat Manao, SE, Wakil Ketua DPRD Tobasa Bachtiar Tampubolon dan Ketua DPRD Samosir Jhony Naibaho yang pada prinsipnya sangat setuju dilakukan pressure ke DPRD Sumut dan mereka siap memimpin delegasi dari masing-masing daerah.Selain itu juga terlihat hadir anggota DPD RI Lundu Panjaitan SH, anggota DPRD Sumut Jhon Eron Lumbangaol SE, Budiman P Nadapdap SE dan sejumlah tim panitia Protap, di antaranya Hitler Siahaan SH, Prof DR FM Datumira Simanjuntak SH MMin, KCT Sianturi, Drs Juhal Siahaan, DR Januari Siregar SH, Japansen Sinaga SH, Gelmok Samosir, mewakili Pemuda Peduli Tapanuli Denny Samosir, mahasiswa Asal Tapanuli Parles Sianturi dan sejumlah organisasi/LSM Peduli Tapanuli.Chandra Panggabean pada pembukaan rapat secara tegas dan lugas menceritakan kronologis perjalanan panjang yang sangat melelahkan untuk memperjuangkan pembentukan Propinsi Tapanuli. Mulai dari tahapan awal pembentukannya hingga jadual sidang Paripurna DPR-RI yang intinya, tinggal satu persyaratan administrasi yang belum dipenuhi panitia, yakni surat persetujuan paripurna DPRD Sumut.
Atas dasar itu, katanya, DPR-RI dan Depdagri juga telah mendesak DPRD Sumut agar tidak ada lagi keragu-raguan melaksanakan paripurna pembentukan Protap sesuai dengan PP 129/2000. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah menarik dukungannya tidak menjadi masalah, sepanjang ketika mengusulkan ikut mendukung dan bergabung didalamnya.Namun desakan DPR-RI dan Depdagri tersebut, ujar Caleg nomor satu PPRN untuk DPR-RI dari Dapil Sumut I ini, tampaknya belum digubris pimpinan dewan dan fraksi. Terbukti, jadual paripurna pembentukan Protap belum juga ditetapkan, malah pimpinan dewan berusaha “menggiring” paripurnanya dijadualkan bersamaan dengan paripurna Prop Sumteng (Sumatera Tenggara).
Ditambahkan Eron Lumbangaol, berbagai macam lobby, mulai dari pendekatan peraturan dan perundang-undangan hingga memfasilitasi pertemuan dengan sejumlah instansi di Jakarta dan “loby lainnya”, bahkan dengan “menyembahpun” telah dilakukan terhadap fraksi yang selama ini sangat getol menolak lahirnya Protap. Tapi “kebekuan” itu belum juga “mencair” dan paripurna Protap tetap “dihempang” .
Atas dasar itu, ujar Chandra dan Eron, seluruh elemen masyarakat dan panitia pembentukan Protap yang merasa aspirasinya diabaikan harus segera menentukan sikap dengan melakukan pressure atau tekanan secara berkesinambungan dengan berdelegasi secara akbar ke pimpinan dewan, guna menuntut segera dijadualkan rapat paripurna pembentukan Protap“Jika perlu, setiap hari ratusan masyarakat Tapanuli ikut menongkrongi ruang Ketua DPRD Sumut Drs A Azis Angkat, MSP hingga terlaksananya paripurna pembentukan Protap. Atau setidaknya kita buat dapur umum di lingkungan gedung dewan, dan tidak akan pulang, jika belum dijadualkan rapat paripurna,” ujar Japansen Sinaga senada dengan Nurdin P Manurung sembari mengingatkan pimpinan dewan jangan diskriminatif dalam pemekaran Propinsi Sumut ini.Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao, SE juga bereaksi keras terhadap sikap DPRD Sumut yang terkesan mengabaikan aspirasi masyarakat Tapanuli. Bahkan ia bersikukuh akan terus berjuang habis-habisan untuk menggolkan Protap, walaupun harus dengan pengorbanan nyawa sekalipun.“Sikap masyarakat Nisel masih seperti dulu, walaupun banyak oknum-oknum pejabat di Nias dan Nisel merayu saya agar menarik dukungan, kami tetap pada pendirian semula, yakni setia kepada Protap.
Mari terus berjuang menggolkannya, pengorbanan apapun kuiklaskan demi terwujudnya Protap,” ujar Hadirat memberi semangat kepada panitia agar tetap kompak memperjuangkan lahirnya propinsi baru.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tobasa (Toba Samosir) Bachtiar Tampubolon juga menyesalkan sikap pimpinan DPRD Sumut yang terkesan menghalang-halangi cita-cita masyarakat Tobasa, sehingga pihaknya secara lembaga bersama-sama masyarakat sangat sepakat dilakukan tekanan-tekanan kepada lembaga legislatif, kami tinggal menunggu komando dari panitia di Sumut, katanya.“Namun sebelumnya, kami dari Tobasa juga meminta kronologis secara tertulis tahapan-tahapan, kendala yang dihadapi maupun langkah-langkah yang sudah ditempuh panitia untuk memperjuangkan pembentukan Protap ini sebagai dasar kami mengajak seluruh anggota dewan di Kabupaten/Kota mendesak DPRD Sumut secara tertulis untuk segera menggelar paripurna Protap,” ujar Bachtiar.Jika desakan itupun nantinya tidak digubris pimpinan DPRD Sumut, tegas politisi vokal ini, sudah saatnya DPRD bersama 5.000 masyarakat Tobasa malakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Sumut, karena dianggap telah menghempang aspirasi masyarakat Tobasa. Perlu diketahui, Protap ini didukung dan sudah lama dicita-citakan masyarakat dan pemerintah Tobasa.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho dan Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak, SH MBA dan menyatakan kesiapannya ikut mengirim utusan delegasi dari daerahnya masing-masing termasuk “menyerbu” gedung dewan, jika dibutuhkan, tinggal menunggu instruksi dari tim panitia pemrakarsa pembentukan Protap.Panitia Protap Sanggam SH Bakara dan Hitler Siahaan juga sangat sepakat digelar delegasi akbar ke DPRD Sumut dan tidak ada pilihan lain harus segera dilakukan dan itu sangat lumrah dilaksanakan masyarakat yang aspirasinya tersumbat. Sebab melalui loby-loby tampaknya sudah mentok, tentunya harus melalui pressure.Akhirnya kesimpulan rapat disepakati akan digelar delegasi akbar dengan mengerahkan ribuan masyarakat Tapanuli ke DPRD Sumut pada, Rabu 27 Januari 2009 dan surat pemberitahuan akan disampaikan kepada pimpinan dewan hari ini, Kamis (22/1) di DPRD Sumut.
Utusan yang mengantar surat ini juga telah dihunjuk, terdiri dari 18 orang, masing-masing Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak, Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho, Ketua DPRD Tobasa Bachtiar Tampubolon, Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao, SE, Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban, Panitia Protap di Bona Pasogit Drs Juhal Siahaan.Sementara dari unsur Panitia Protap diutus Ir GM Chandra Panggabean, Ir Hasudungan Butar-butar, Nurdin P Manurung, Hitler Siahaan, SH, Japansen Sinaga, Januari Siregar, SH, KCT Sianturi, Parles Sianturi dan Denny Samosir mewakili kalangan pemuda dan mahasiswa asal Tapanuli dan lainnya. (Sumber:SIB/M10/u)
Ribuan masyarakat Tapanuli yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama pemuda dan mahasiswa serta berbagai macam organisasi lainnya akan menggelar acara delegasi akbar ke DPRD Sumut pada Selasa 27 Januari 2009 untuk mempertanyakan sekaligus mendesak pimpinan dewan segera menjadualkan rapat paripurna pengesahan pembentukan Protap (Propinsi Tapanuli).Keputusan tersebut disepakati dalam rapat Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli yang dipimpin Ketua Panitia Ir GM Chandra Panggabean didampingi Sekretaris Ir Hasudungan Butar-butar, Bendahara Nurdin P Manurung, Rabu (21/1) di Hotel Grand Antares Medan menanggapi belum digelarnya rapat paripurna pembentukan Protap oleh DPRD Sumut.Dalam rapat itu, juga terlihat hadir sejumlah Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang masuk wilayah Protap masing-masing Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak, SH, MBA, Ketua DPRD Nisel (Nias Selatan) Hadirat Manao, SE, Wakil Ketua DPRD Tobasa Bachtiar Tampubolon dan Ketua DPRD Samosir Jhony Naibaho yang pada prinsipnya sangat setuju dilakukan pressure ke DPRD Sumut dan mereka siap memimpin delegasi dari masing-masing daerah.Selain itu juga terlihat hadir anggota DPD RI Lundu Panjaitan SH, anggota DPRD Sumut Jhon Eron Lumbangaol SE, Budiman P Nadapdap SE dan sejumlah tim panitia Protap, di antaranya Hitler Siahaan SH, Prof DR FM Datumira Simanjuntak SH MMin, KCT Sianturi, Drs Juhal Siahaan, DR Januari Siregar SH, Japansen Sinaga SH, Gelmok Samosir, mewakili Pemuda Peduli Tapanuli Denny Samosir, mahasiswa Asal Tapanuli Parles Sianturi dan sejumlah organisasi/LSM Peduli Tapanuli.Chandra Panggabean pada pembukaan rapat secara tegas dan lugas menceritakan kronologis perjalanan panjang yang sangat melelahkan untuk memperjuangkan pembentukan Propinsi Tapanuli. Mulai dari tahapan awal pembentukannya hingga jadual sidang Paripurna DPR-RI yang intinya, tinggal satu persyaratan administrasi yang belum dipenuhi panitia, yakni surat persetujuan paripurna DPRD Sumut.
Atas dasar itu, katanya, DPR-RI dan Depdagri juga telah mendesak DPRD Sumut agar tidak ada lagi keragu-raguan melaksanakan paripurna pembentukan Protap sesuai dengan PP 129/2000. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah menarik dukungannya tidak menjadi masalah, sepanjang ketika mengusulkan ikut mendukung dan bergabung didalamnya.Namun desakan DPR-RI dan Depdagri tersebut, ujar Caleg nomor satu PPRN untuk DPR-RI dari Dapil Sumut I ini, tampaknya belum digubris pimpinan dewan dan fraksi. Terbukti, jadual paripurna pembentukan Protap belum juga ditetapkan, malah pimpinan dewan berusaha “menggiring” paripurnanya dijadualkan bersamaan dengan paripurna Prop Sumteng (Sumatera Tenggara).
Ditambahkan Eron Lumbangaol, berbagai macam lobby, mulai dari pendekatan peraturan dan perundang-undangan hingga memfasilitasi pertemuan dengan sejumlah instansi di Jakarta dan “loby lainnya”, bahkan dengan “menyembahpun” telah dilakukan terhadap fraksi yang selama ini sangat getol menolak lahirnya Protap. Tapi “kebekuan” itu belum juga “mencair” dan paripurna Protap tetap “dihempang” .
Atas dasar itu, ujar Chandra dan Eron, seluruh elemen masyarakat dan panitia pembentukan Protap yang merasa aspirasinya diabaikan harus segera menentukan sikap dengan melakukan pressure atau tekanan secara berkesinambungan dengan berdelegasi secara akbar ke pimpinan dewan, guna menuntut segera dijadualkan rapat paripurna pembentukan Protap“Jika perlu, setiap hari ratusan masyarakat Tapanuli ikut menongkrongi ruang Ketua DPRD Sumut Drs A Azis Angkat, MSP hingga terlaksananya paripurna pembentukan Protap. Atau setidaknya kita buat dapur umum di lingkungan gedung dewan, dan tidak akan pulang, jika belum dijadualkan rapat paripurna,” ujar Japansen Sinaga senada dengan Nurdin P Manurung sembari mengingatkan pimpinan dewan jangan diskriminatif dalam pemekaran Propinsi Sumut ini.Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao, SE juga bereaksi keras terhadap sikap DPRD Sumut yang terkesan mengabaikan aspirasi masyarakat Tapanuli. Bahkan ia bersikukuh akan terus berjuang habis-habisan untuk menggolkan Protap, walaupun harus dengan pengorbanan nyawa sekalipun.“Sikap masyarakat Nisel masih seperti dulu, walaupun banyak oknum-oknum pejabat di Nias dan Nisel merayu saya agar menarik dukungan, kami tetap pada pendirian semula, yakni setia kepada Protap.
Mari terus berjuang menggolkannya, pengorbanan apapun kuiklaskan demi terwujudnya Protap,” ujar Hadirat memberi semangat kepada panitia agar tetap kompak memperjuangkan lahirnya propinsi baru.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tobasa (Toba Samosir) Bachtiar Tampubolon juga menyesalkan sikap pimpinan DPRD Sumut yang terkesan menghalang-halangi cita-cita masyarakat Tobasa, sehingga pihaknya secara lembaga bersama-sama masyarakat sangat sepakat dilakukan tekanan-tekanan kepada lembaga legislatif, kami tinggal menunggu komando dari panitia di Sumut, katanya.“Namun sebelumnya, kami dari Tobasa juga meminta kronologis secara tertulis tahapan-tahapan, kendala yang dihadapi maupun langkah-langkah yang sudah ditempuh panitia untuk memperjuangkan pembentukan Protap ini sebagai dasar kami mengajak seluruh anggota dewan di Kabupaten/Kota mendesak DPRD Sumut secara tertulis untuk segera menggelar paripurna Protap,” ujar Bachtiar.Jika desakan itupun nantinya tidak digubris pimpinan DPRD Sumut, tegas politisi vokal ini, sudah saatnya DPRD bersama 5.000 masyarakat Tobasa malakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Sumut, karena dianggap telah menghempang aspirasi masyarakat Tobasa. Perlu diketahui, Protap ini didukung dan sudah lama dicita-citakan masyarakat dan pemerintah Tobasa.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho dan Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak, SH MBA dan menyatakan kesiapannya ikut mengirim utusan delegasi dari daerahnya masing-masing termasuk “menyerbu” gedung dewan, jika dibutuhkan, tinggal menunggu instruksi dari tim panitia pemrakarsa pembentukan Protap.Panitia Protap Sanggam SH Bakara dan Hitler Siahaan juga sangat sepakat digelar delegasi akbar ke DPRD Sumut dan tidak ada pilihan lain harus segera dilakukan dan itu sangat lumrah dilaksanakan masyarakat yang aspirasinya tersumbat. Sebab melalui loby-loby tampaknya sudah mentok, tentunya harus melalui pressure.Akhirnya kesimpulan rapat disepakati akan digelar delegasi akbar dengan mengerahkan ribuan masyarakat Tapanuli ke DPRD Sumut pada, Rabu 27 Januari 2009 dan surat pemberitahuan akan disampaikan kepada pimpinan dewan hari ini, Kamis (22/1) di DPRD Sumut.
Utusan yang mengantar surat ini juga telah dihunjuk, terdiri dari 18 orang, masing-masing Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak, Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho, Ketua DPRD Tobasa Bachtiar Tampubolon, Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao, SE, Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban, Panitia Protap di Bona Pasogit Drs Juhal Siahaan.Sementara dari unsur Panitia Protap diutus Ir GM Chandra Panggabean, Ir Hasudungan Butar-butar, Nurdin P Manurung, Hitler Siahaan, SH, Japansen Sinaga, Januari Siregar, SH, KCT Sianturi, Parles Sianturi dan Denny Samosir mewakili kalangan pemuda dan mahasiswa asal Tapanuli dan lainnya. (Sumber:SIB/M10/u)
Pimpinan DPRDSU Setujui Paripurna Pembentukan Protap
Medan (SIB)
Pimpinan DPRD Sumut akhirnya sepakat menjadualkan paripurna pengesahan pembentukan Protap (Propinsi Tapanuli) Rabu 4 Februari 2009. Penetapan itu akan segera disahkan dalam Panmus (Panitia Musyawarah) dewan yang telah dijadualkan pada 27 Januari 2009, sehingga disarankan kepada panitia tetap melakukan pendekatan kepada fraksi-fraksi maupun anggota dewan.Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Sumut Drs H Abdul Azis Angkat, MSP didampingi Wakil Ketua H Ali Jabbar Napitupulu, H Hasbullah Hadi SH SpN dan Japorman Saragih ketika menerima delegasi Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli yang dipimpin Ir GM Chandra Panggabean didampingi Sekretaris Ir Hasudungan Butar-butar dan Bendahara Nurdin P Manurung, Kamis (22/1) di ruang Ketua DPRD Sumut.
Pada pertemuan itu juga ikut terlihat Ketua DPRD yang masuk wilayah Protap, seperti Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho, Ketua DPRD Humbahas (Humbang Hasundutan) Drs Bangun Silaban, anggota DPRD Sumut Jhon Eron Lumbangaol SE, Budiman P Nadapdap, SE dan sejumlah unsur panitia Protap, di antaranya Drs Juhal Siahaan, DR Januari Siregar SH, KCT Sianturi, Hitler Siahaan SH, Sanco Manullang pemuda dan mahasiswa asal Tapanuli Denny Samosir, Parles Sianturi dan lainnya.“Kita telah sepakat menjadualkan paripurna mengambil keputusan tentang Protap pada 4 Februari (minggu pertama Februari) dan sesuai tatib (tata tertib) dewan, jadual tersebut segera dibahas di rapat Panmus 27 Januari. Diharapkan tidak ada lagi keragu-raguan bagi panitia dan masyarakat Tapanuli,” ujar Ali Jabbar meyakinkan.
Namun Ali Jabbar menyarankan kepada panitia agar terus melakukan loby dan pendekatan kepada fraksi-fraksi maupun anggota dewan, agar tidak ada lagi permasalahan maupun kendala yang dihadapi hingga terselenggaranya pengesahan pembentukan Protap pada 4 Februari.Mendengar kepastian jadual tersebut, spontan seluruh panitia Protap bertepuk tangan dan Chandra Panggabean atas nama masyarakat Tapanuli menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dewan yang telah menyahuti aspirasi masyarakat Tapanuli.
Chandra Panggabean juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Tapanuli untuk menunda melakukan delegasi secara besar-besaran ke DPRD Sumut pada 27 Januari 2009. Tapi bukan berarti aksi unjuk rasa dibatalkan, hanya diundur jadualnya ke tanggal hari ‘H ‘ paripurna, yakni 4 Februari mendatang.BersitegangSebelumnya, pertemuan antara panitia pemrakarsa dengan pimpinan dewan sempat terjadi perdebatan sengit antara Nurdin P Manurung dengan Hasbullah Hadi. Bahkan nyaris terjadi “adu jotos”, karena keduanya sudah saling berdiri dan main “tunjuk hidung” serta saling menuding dan menghardik.
Untunglah Japorman Saragih dan Chandra Panggabean berusaha menenangkan keduanya dan disepakati pertemuan diskor selama 30 menit guna menenangkan situasi yang kelihatannya semakin memanas, karena baik panitia maupun pimpinan dewan belum ada titik temu soal jadual paripurna.Awal pertemuan itu, panitia Protap Juhal Siahaan memohon kepada pimpinan dewan segera menetapkan jadual paripurna Protap sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada masyarakat Tapanuli yang kelihatannya sudah mulai kehilangan kesabaran atas sikap DPRD Sumut yang terkesan menahan-nahan lahirnya propinsi baru.
“Bagi masyarakat tidak ada lagi tawar-menawar dan sudah siap mengorbankan nyawa demi perjuangan Protap ini. Mohonlah pertimbangan dewan dengan akal sehat segera memparipurnakannya. Masyarakat menganggap, hanya DPRD Sumut sebagai penghalangnya. Ini sangat berbahaya,” ujar Juhal Siahaan.Sementara itu, Ketua DPRD Humbahas Drs Bangun Silaban menuntut dewan secepatnya menjadualkan paripurna pengesahan Protap sesuai Tatib (tata tertib) dewan yang menegaskan, setiap aspirasi masyarakat wajib disahuti. Apalagi menyangkut usulan Protap yang sudah “harga mati” bagi masyarakat.
“Protap harus segera diparipurnakan, jangan sampai puluhan ribu masyarakat Tapanuli kembali “mengepung” gedung dewan ini,” tegas Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho sembari menegaskan, bagi masyarakat Samosir pembentukan Protap ini tidak bisa ditawar-tawar lagi.KCT Sianturi juga mengungkapkan rasa malunya terhadap pimpinan dewan, yang tidak bisa menentukan jadual paripurna. Padahal pimpinan dewan di propinsi lain, seperti pengesahan Propinsi Kepri dan Babel (Bangka Belitung) yang kurang lengkap persyaratannya pun sudah langsung disahuti DPRD induknya.
Walaupun seluruh panitia telah bermohon dan meminta pimpinan dewan segera menetapkan jadual paripurna, tapi Ketua DPRD Sumut Drs H Azis Angkat, MSP belum bersedia menentukan jadual yang pasti, karena masih belum memenuhi persyaratan, yakni surat usulan dari Gubsu kepada DPRD Sumut dan disarankan panitia berkonsultasi dengan Gubsu.Atas jawaban yang tidak simpatik tersebut, Hitler Siahaan spontan interupsi dan menyatakan rasa kecewanya terhadap pimpinan dewan yang terkesan membodoh-bodohi masyarakat, karena soal paripurna tidak ada lagi kaitannya dengan Gubsu, melainkan ini gawenya DPRD Sumut.
“Pada prinsipnya dewan setuju dengan Protap dan akan segera kita proses, tapi hendaknya janganlah ada tekan-tekanan. Mari kita hadapi dengan pikiran jernih. Partai Demokrat sudah jelas posisinya, tapi tidak mau dipaksa-paksa,” ujar Wakil Ketua Dewan Hasbullah Hadi dengan nada tinggi.Mendengar pernyataan adanya paksaan itu, Chandra Panggabean langsung menginterupsi dan mengklarifikasi pernyataan Hasbullah, bahwa panitia Protap tidak pernah memaksa siapapun dalam penetapan jadual paripurna, melainkan hanya meminta mekanisme di lembaga legislatif soal penyampaian aspirasi masyarakat dijalankan, bukan dihempang.“Kita tidak pernah memaksa. Tapi yang kita sesalkan, kenapa pimpinan dewan menjadualkan paripurna Protap digabungkan dengan paripurna Prop Sumteng (Sumatera Tenggara).
Aturan mana yang dipakai pimpinan dewan. Padahal DPR-RI dan Depdagri sudah mendesak dewan segera menggelar rapat paripurna. Janganlah Protap dijadikan sandera atau bargaining untuk menggolkan propinsi lain, tidak boleh begitu,” ujar Chandra.Melihat pembicaraan semakin “meninggi dan memanas” tapi belum menghasilkan titik temu, Nurdin P Manurung menyampaikan kekesalan dan rasa malunya terhadap pimpinan dewan yang kurang memahami tugas dan fungsinya. Hal itu menimbulkan emosi Hasbullah Hadi yang berujung nyaris terjadi “adu jotos” antara keduanya.Melihat situasi yang semakin ‘menegangkan’ dan pembahasan pun agak ‘meninggi’, Ketua DPRD Sumut Azis Angkat menskor pertemuan selama 30 menit dan ketika pertemuan berikutnya dibuka, akhirnya disepakati jadual paripurna Protap ditetapkan pada 4 Februari. (M10/d)
Pimpinan DPRD Sumut akhirnya sepakat menjadualkan paripurna pengesahan pembentukan Protap (Propinsi Tapanuli) Rabu 4 Februari 2009. Penetapan itu akan segera disahkan dalam Panmus (Panitia Musyawarah) dewan yang telah dijadualkan pada 27 Januari 2009, sehingga disarankan kepada panitia tetap melakukan pendekatan kepada fraksi-fraksi maupun anggota dewan.Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Sumut Drs H Abdul Azis Angkat, MSP didampingi Wakil Ketua H Ali Jabbar Napitupulu, H Hasbullah Hadi SH SpN dan Japorman Saragih ketika menerima delegasi Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli yang dipimpin Ir GM Chandra Panggabean didampingi Sekretaris Ir Hasudungan Butar-butar dan Bendahara Nurdin P Manurung, Kamis (22/1) di ruang Ketua DPRD Sumut.
Pada pertemuan itu juga ikut terlihat Ketua DPRD yang masuk wilayah Protap, seperti Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho, Ketua DPRD Humbahas (Humbang Hasundutan) Drs Bangun Silaban, anggota DPRD Sumut Jhon Eron Lumbangaol SE, Budiman P Nadapdap, SE dan sejumlah unsur panitia Protap, di antaranya Drs Juhal Siahaan, DR Januari Siregar SH, KCT Sianturi, Hitler Siahaan SH, Sanco Manullang pemuda dan mahasiswa asal Tapanuli Denny Samosir, Parles Sianturi dan lainnya.“Kita telah sepakat menjadualkan paripurna mengambil keputusan tentang Protap pada 4 Februari (minggu pertama Februari) dan sesuai tatib (tata tertib) dewan, jadual tersebut segera dibahas di rapat Panmus 27 Januari. Diharapkan tidak ada lagi keragu-raguan bagi panitia dan masyarakat Tapanuli,” ujar Ali Jabbar meyakinkan.
Namun Ali Jabbar menyarankan kepada panitia agar terus melakukan loby dan pendekatan kepada fraksi-fraksi maupun anggota dewan, agar tidak ada lagi permasalahan maupun kendala yang dihadapi hingga terselenggaranya pengesahan pembentukan Protap pada 4 Februari.Mendengar kepastian jadual tersebut, spontan seluruh panitia Protap bertepuk tangan dan Chandra Panggabean atas nama masyarakat Tapanuli menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dewan yang telah menyahuti aspirasi masyarakat Tapanuli.
Chandra Panggabean juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Tapanuli untuk menunda melakukan delegasi secara besar-besaran ke DPRD Sumut pada 27 Januari 2009. Tapi bukan berarti aksi unjuk rasa dibatalkan, hanya diundur jadualnya ke tanggal hari ‘H ‘ paripurna, yakni 4 Februari mendatang.BersitegangSebelumnya, pertemuan antara panitia pemrakarsa dengan pimpinan dewan sempat terjadi perdebatan sengit antara Nurdin P Manurung dengan Hasbullah Hadi. Bahkan nyaris terjadi “adu jotos”, karena keduanya sudah saling berdiri dan main “tunjuk hidung” serta saling menuding dan menghardik.
Untunglah Japorman Saragih dan Chandra Panggabean berusaha menenangkan keduanya dan disepakati pertemuan diskor selama 30 menit guna menenangkan situasi yang kelihatannya semakin memanas, karena baik panitia maupun pimpinan dewan belum ada titik temu soal jadual paripurna.Awal pertemuan itu, panitia Protap Juhal Siahaan memohon kepada pimpinan dewan segera menetapkan jadual paripurna Protap sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada masyarakat Tapanuli yang kelihatannya sudah mulai kehilangan kesabaran atas sikap DPRD Sumut yang terkesan menahan-nahan lahirnya propinsi baru.
“Bagi masyarakat tidak ada lagi tawar-menawar dan sudah siap mengorbankan nyawa demi perjuangan Protap ini. Mohonlah pertimbangan dewan dengan akal sehat segera memparipurnakannya. Masyarakat menganggap, hanya DPRD Sumut sebagai penghalangnya. Ini sangat berbahaya,” ujar Juhal Siahaan.Sementara itu, Ketua DPRD Humbahas Drs Bangun Silaban menuntut dewan secepatnya menjadualkan paripurna pengesahan Protap sesuai Tatib (tata tertib) dewan yang menegaskan, setiap aspirasi masyarakat wajib disahuti. Apalagi menyangkut usulan Protap yang sudah “harga mati” bagi masyarakat.
“Protap harus segera diparipurnakan, jangan sampai puluhan ribu masyarakat Tapanuli kembali “mengepung” gedung dewan ini,” tegas Ketua DPRD Samosir Jhoni Naibaho sembari menegaskan, bagi masyarakat Samosir pembentukan Protap ini tidak bisa ditawar-tawar lagi.KCT Sianturi juga mengungkapkan rasa malunya terhadap pimpinan dewan, yang tidak bisa menentukan jadual paripurna. Padahal pimpinan dewan di propinsi lain, seperti pengesahan Propinsi Kepri dan Babel (Bangka Belitung) yang kurang lengkap persyaratannya pun sudah langsung disahuti DPRD induknya.
Walaupun seluruh panitia telah bermohon dan meminta pimpinan dewan segera menetapkan jadual paripurna, tapi Ketua DPRD Sumut Drs H Azis Angkat, MSP belum bersedia menentukan jadual yang pasti, karena masih belum memenuhi persyaratan, yakni surat usulan dari Gubsu kepada DPRD Sumut dan disarankan panitia berkonsultasi dengan Gubsu.Atas jawaban yang tidak simpatik tersebut, Hitler Siahaan spontan interupsi dan menyatakan rasa kecewanya terhadap pimpinan dewan yang terkesan membodoh-bodohi masyarakat, karena soal paripurna tidak ada lagi kaitannya dengan Gubsu, melainkan ini gawenya DPRD Sumut.
“Pada prinsipnya dewan setuju dengan Protap dan akan segera kita proses, tapi hendaknya janganlah ada tekan-tekanan. Mari kita hadapi dengan pikiran jernih. Partai Demokrat sudah jelas posisinya, tapi tidak mau dipaksa-paksa,” ujar Wakil Ketua Dewan Hasbullah Hadi dengan nada tinggi.Mendengar pernyataan adanya paksaan itu, Chandra Panggabean langsung menginterupsi dan mengklarifikasi pernyataan Hasbullah, bahwa panitia Protap tidak pernah memaksa siapapun dalam penetapan jadual paripurna, melainkan hanya meminta mekanisme di lembaga legislatif soal penyampaian aspirasi masyarakat dijalankan, bukan dihempang.“Kita tidak pernah memaksa. Tapi yang kita sesalkan, kenapa pimpinan dewan menjadualkan paripurna Protap digabungkan dengan paripurna Prop Sumteng (Sumatera Tenggara).
Aturan mana yang dipakai pimpinan dewan. Padahal DPR-RI dan Depdagri sudah mendesak dewan segera menggelar rapat paripurna. Janganlah Protap dijadikan sandera atau bargaining untuk menggolkan propinsi lain, tidak boleh begitu,” ujar Chandra.Melihat pembicaraan semakin “meninggi dan memanas” tapi belum menghasilkan titik temu, Nurdin P Manurung menyampaikan kekesalan dan rasa malunya terhadap pimpinan dewan yang kurang memahami tugas dan fungsinya. Hal itu menimbulkan emosi Hasbullah Hadi yang berujung nyaris terjadi “adu jotos” antara keduanya.Melihat situasi yang semakin ‘menegangkan’ dan pembahasan pun agak ‘meninggi’, Ketua DPRD Sumut Azis Angkat menskor pertemuan selama 30 menit dan ketika pertemuan berikutnya dibuka, akhirnya disepakati jadual paripurna Protap ditetapkan pada 4 Februari. (M10/d)
Punya Tiket ke Malaysia, Candra Panggabean Berniat Terbang
*zahendra/zainul/iwan/cw-04MedanBisnis – Medan
GM Chandra Panggabean sudah berniat untuk pergi ke Malaysia usai aksi massa Protap, Selasa, kemarin, yang berujung tewasnya Aziz Angkat, Ketua DPRD Sumut itu. Sumber MedanBisnis di Polonia menyebutkan GM Chandra Panggabean telah mengantongi tiket penerbangan ke Malaysia dengan nomor penerbangan MH861 yang berangkat Rabu (4/2), hari ini, sekira pukul 09.00 WIB. Namun karena sepi penumpang, maka penerbangan dipindahkan keberangkatan selanjutnya pukul 15.00 WIB dengan nomor penerbangan MH 865 dengan tujuan yang sama.
Tapi GM Chandra belum sempat mempergunakan tiketnya itu. Ia yang juga Ketua Tim Pembentukan Protap itu keburu ditangkap Tim Reskrim Poltabes Medan di Hotel Grand Antares Medan, Selasa sore. Ia tak sendiri, Datumira Simanjuntak SH, Viktor Siahaan SH, Anggota DPRDSU Partai PDS, Drs Burhanudin Rajagukguk turut ditangkap.Amatan MedanBisnis di Mapoltabes Medan dijaga 120 personel anggota Brimobdasu dengan tongkat rotan. Ir GM Chandra Panggabean yang mengenakan pakaian safari hitam dengan setelan kemeja merah dan mengenakan dasi terlihat lusuh dengan wajah tertunduk saat diapit dua petugas Reskrim Poltabes Medan menuju keruangan penyidik Jahtanras.
Beberapa wartawan sempat melontarkan pertanyaan. Namun demikian, Ir GM Chandra Panggabean enggan memberikan keterangan kepada wartawan.Kapoldasu Irjen Pol Drs Nanan Soekarna melalui Kabid Humas Kombes Pol Drs Baharudin Djafar MSi mengatakan, pengamanan empat “petinggi” Protap tersebut berdasarkan pengembangan pemeriksaan enam mahasiswa yang melakukan aksi anarkis di DPRDSU. “Dari enam pengunjukrasa yang diamankan itu diantaranya yakni ketua aksi, FM Ratunira Simanjuntak (23) aktifis mahasiswa, warga Jalan Sering Medan dan aktifis mantan mahasiswa, PS (25) penduduk asal Simalungun,” kata Kombes Pol Baharudin.Menyangkut sudah sejauhmana hasil pengusutan sementara pihak kepolisian atas insiden ini, Nanan mengatakan, berdasarkan laporan Kapoltabes MS Kombes Pol Drs Aton Suhartono, sudah tujuh orang yang diamankan.
“Ketujuhnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kemungkinan akan ada pengembangan lain sesuai hasil temuan di lapangan,” katanya.Nanan bilang ketujuh tersangka itu adalah: Jumongkas Hutagaol, Gelmok Samosir, Jhon Eron Lumban Gaol, GM Chandra Panggabean, Burhanuddin Rajagukguk, Datumira Simanjuntak dan Viktor Siahaan.Agung Arif Wibowo (24) anak almarhum Aziz Angkat, warga Jalan Eka Rasmi Gang Pipa 2, Medan Johor merasa puas setelah melihat tersangka yang diamankan Poltabes di ruang penyidik. “Aku puas sudah melihat pelakunya sudah diamankan aparat penegak hukum.
Kita minta diproses secara hukum,” katanya.Pasca kejadian itu jajaran Kapolda terlihat bersiaga dan melakukan pengamanan di sejumlah titik strategis di kota Medan. Ada terlihat Irjen Pol Nanan Soekarna sempat mengadakan rapat mendadak dengan Direktur Intel dan Direktur Reskrim. Beberapa saat kemudian personel Brimobdasu terlihat di sejumlah akses keluar masuk seperti di Bandar Polonia Medan.Suasana siaga juga terlihat di Bandara Polonia Medan. Petugas keamanan di Bandara Polonia terlihat melakukan pengamanan ekstra ketat terhadap orang-orang yang diduga akan kabur menggunakan pesawat udara.
Pantauan MedanBisnis petugas keamanan ada menyebar di tiap terminal, keberadaan petugas berpakaian preman tersebar di depan pintu masuk terminal keberangkatan domestik dan internasional.Tak hanya petugas keamanan saja yang melakukan pengawasan pengamanan terhadap orang yang dicurigai, namun petugas imigrasi Polonia dan maskapai juga turut mengawasi.“Dikoordinasikan secara lisan oleh pimpinan DPRD Sumut untuk mewaspadai oknum pencetus Protap yang dicurigai kabur ke luar negeri. Sebab, kepolisian dan Depkum HAM mengeluarkan secara resmi orang-orang yang dicurigai sebatas mewaspadai daerah lintasan ke luar negeri,” kata Kepala Unit TPI Bandara Polonia, Dadan Gunawan.Imigrasi telah menempelkan identitas 6 orang yang bertanggung jawab atas aksi massa Protap di selebaran imigrasi terminal keberangkatan Internasional.
“Kita juga telah mendapat perintah dari GM AP II untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang tersebut,” sebut Dadan.Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Syamsul Arifin dan Muspida sepakat, bahwa seluruh pihak yang bertanggungjawab atas kerusuhan di gedung DPRD Sumut yang menyebabkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut Drs H A Aziz Angkat MSP akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Demikian salah satu hasil kesepakatan Gubsu dan Muspida dalam rapat mendadak yang digelar di rumah Dinas Gubsu Medan, Selasa (3/2), untuk menyikapi peristiwa meninggalnya Ketua DPRD Sumut. Hadir dalam kesempatan itu, Kapoldasu Irjen Pol Drs Nanan Soekarna, Walikota Medan H Afifuddin Lubis, Kajatisu Gortap Marbun SH, Kasdam I/BB) Brigjen TNI Asman Yusri Yusuf, Pangkosekhanudnas III Medan Marsma TNI FHB Sulistio dan Danlantamal I Belawan Laksma TNI Arie Sembiring, dan Wakil Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi.“Kesepakatan rapat Muspida tadi, yang pertama adalah akan menindak tegas yang semua yang bertentangan dengan hukum, siapapun dia dan apapun itu,” tegas Gubsu kepada wartawan, seraya menyatakan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Ketua DPRD Sumut yang juga merupakan sahabat dekatnya itu.
GM Chandra Panggabean sudah berniat untuk pergi ke Malaysia usai aksi massa Protap, Selasa, kemarin, yang berujung tewasnya Aziz Angkat, Ketua DPRD Sumut itu. Sumber MedanBisnis di Polonia menyebutkan GM Chandra Panggabean telah mengantongi tiket penerbangan ke Malaysia dengan nomor penerbangan MH861 yang berangkat Rabu (4/2), hari ini, sekira pukul 09.00 WIB. Namun karena sepi penumpang, maka penerbangan dipindahkan keberangkatan selanjutnya pukul 15.00 WIB dengan nomor penerbangan MH 865 dengan tujuan yang sama.
Tapi GM Chandra belum sempat mempergunakan tiketnya itu. Ia yang juga Ketua Tim Pembentukan Protap itu keburu ditangkap Tim Reskrim Poltabes Medan di Hotel Grand Antares Medan, Selasa sore. Ia tak sendiri, Datumira Simanjuntak SH, Viktor Siahaan SH, Anggota DPRDSU Partai PDS, Drs Burhanudin Rajagukguk turut ditangkap.Amatan MedanBisnis di Mapoltabes Medan dijaga 120 personel anggota Brimobdasu dengan tongkat rotan. Ir GM Chandra Panggabean yang mengenakan pakaian safari hitam dengan setelan kemeja merah dan mengenakan dasi terlihat lusuh dengan wajah tertunduk saat diapit dua petugas Reskrim Poltabes Medan menuju keruangan penyidik Jahtanras.
Beberapa wartawan sempat melontarkan pertanyaan. Namun demikian, Ir GM Chandra Panggabean enggan memberikan keterangan kepada wartawan.Kapoldasu Irjen Pol Drs Nanan Soekarna melalui Kabid Humas Kombes Pol Drs Baharudin Djafar MSi mengatakan, pengamanan empat “petinggi” Protap tersebut berdasarkan pengembangan pemeriksaan enam mahasiswa yang melakukan aksi anarkis di DPRDSU. “Dari enam pengunjukrasa yang diamankan itu diantaranya yakni ketua aksi, FM Ratunira Simanjuntak (23) aktifis mahasiswa, warga Jalan Sering Medan dan aktifis mantan mahasiswa, PS (25) penduduk asal Simalungun,” kata Kombes Pol Baharudin.Menyangkut sudah sejauhmana hasil pengusutan sementara pihak kepolisian atas insiden ini, Nanan mengatakan, berdasarkan laporan Kapoltabes MS Kombes Pol Drs Aton Suhartono, sudah tujuh orang yang diamankan.
“Ketujuhnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kemungkinan akan ada pengembangan lain sesuai hasil temuan di lapangan,” katanya.Nanan bilang ketujuh tersangka itu adalah: Jumongkas Hutagaol, Gelmok Samosir, Jhon Eron Lumban Gaol, GM Chandra Panggabean, Burhanuddin Rajagukguk, Datumira Simanjuntak dan Viktor Siahaan.Agung Arif Wibowo (24) anak almarhum Aziz Angkat, warga Jalan Eka Rasmi Gang Pipa 2, Medan Johor merasa puas setelah melihat tersangka yang diamankan Poltabes di ruang penyidik. “Aku puas sudah melihat pelakunya sudah diamankan aparat penegak hukum.
Kita minta diproses secara hukum,” katanya.Pasca kejadian itu jajaran Kapolda terlihat bersiaga dan melakukan pengamanan di sejumlah titik strategis di kota Medan. Ada terlihat Irjen Pol Nanan Soekarna sempat mengadakan rapat mendadak dengan Direktur Intel dan Direktur Reskrim. Beberapa saat kemudian personel Brimobdasu terlihat di sejumlah akses keluar masuk seperti di Bandar Polonia Medan.Suasana siaga juga terlihat di Bandara Polonia Medan. Petugas keamanan di Bandara Polonia terlihat melakukan pengamanan ekstra ketat terhadap orang-orang yang diduga akan kabur menggunakan pesawat udara.
Pantauan MedanBisnis petugas keamanan ada menyebar di tiap terminal, keberadaan petugas berpakaian preman tersebar di depan pintu masuk terminal keberangkatan domestik dan internasional.Tak hanya petugas keamanan saja yang melakukan pengawasan pengamanan terhadap orang yang dicurigai, namun petugas imigrasi Polonia dan maskapai juga turut mengawasi.“Dikoordinasikan secara lisan oleh pimpinan DPRD Sumut untuk mewaspadai oknum pencetus Protap yang dicurigai kabur ke luar negeri. Sebab, kepolisian dan Depkum HAM mengeluarkan secara resmi orang-orang yang dicurigai sebatas mewaspadai daerah lintasan ke luar negeri,” kata Kepala Unit TPI Bandara Polonia, Dadan Gunawan.Imigrasi telah menempelkan identitas 6 orang yang bertanggung jawab atas aksi massa Protap di selebaran imigrasi terminal keberangkatan Internasional.
“Kita juga telah mendapat perintah dari GM AP II untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang tersebut,” sebut Dadan.Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Syamsul Arifin dan Muspida sepakat, bahwa seluruh pihak yang bertanggungjawab atas kerusuhan di gedung DPRD Sumut yang menyebabkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut Drs H A Aziz Angkat MSP akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Demikian salah satu hasil kesepakatan Gubsu dan Muspida dalam rapat mendadak yang digelar di rumah Dinas Gubsu Medan, Selasa (3/2), untuk menyikapi peristiwa meninggalnya Ketua DPRD Sumut. Hadir dalam kesempatan itu, Kapoldasu Irjen Pol Drs Nanan Soekarna, Walikota Medan H Afifuddin Lubis, Kajatisu Gortap Marbun SH, Kasdam I/BB) Brigjen TNI Asman Yusri Yusuf, Pangkosekhanudnas III Medan Marsma TNI FHB Sulistio dan Danlantamal I Belawan Laksma TNI Arie Sembiring, dan Wakil Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi.“Kesepakatan rapat Muspida tadi, yang pertama adalah akan menindak tegas yang semua yang bertentangan dengan hukum, siapapun dia dan apapun itu,” tegas Gubsu kepada wartawan, seraya menyatakan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Ketua DPRD Sumut yang juga merupakan sahabat dekatnya itu.
Polri-Komisi III DPR Gelar Rapat
Jakarta (SIB)Polri dan Komisi III DPR menggelar rapat kerja. Kali ini isu tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat jadi topik panas. Sejumlah wakil rakyat sudah menyiapkan amunisi untuk mencecar Polri terkait hal tersebut.
Rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Rapat kerja ini dimulai hanya dihadiri sekitar 15 anggota, dari total seluruhnya 51 orang.Anggota itu antara lain Nursyahbani Katjasungkana, Gayus Lumbuun, Panda Nababan. Tanpa menunggu peserta rapat kuorum, Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan memulai rapat kerja.Sedang dari jajaran Polri hadir Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara, Irwasum Komjen Pol Yusuf Manggabarani, Kababinkam Komjen Pol Iman Haryatna, dan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji.“Kami akan meminta kejelasan soal Sumut,” kata Gayus sebelum rapat dimulai.
Demikian juga hal senada disampaikan Lukman Hakim Saefudin.Anggota DPR Hujani Kapolri PertanyaanSejumlah anggota Komisi III DPR mencecar Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri seputar kematian Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Aziz Angkat, dalam aksi demo anarkis. Kapolri diminta limit waktu untuk mengungkap sang aktor intelektual.Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan anggota Komisi III DPR secara bergantian kepada Kapolri.
“Meminta kepada Kapolri limit waktu, kapan bisa diungkap aktor intelektual dan penyandang dana. Apa jaminan polisi akan menuntaskan kasus ini, berapa lama, seminggukah?” kata anggota Komisi III dari FPKS Nasir Jamil.Anggota Komisi III dari FPPP, Lukman Hakim Syaifuddin, juga melontarkan pertanyaan.“Jangan sampai pencopotan di tubuh Polri akibat muatan politis dibandingkan sisi obyektifitasnya karena kami belum mendengar duduk soal sebenarnya. Jadi apa kesalahan sebenarnya yang dibuat oleh pejabat itu,” kata Lukman.Asnawi dari FPBR juga ikut berkomentar.
“Terjadi pembantaian di kantor DPRD Sumut karena saya melihat di tayangan televisi, betapa pengamanannya sangat kurang,” ujar Asnawi.Polri: Kematian Ketua DPRD Sumut Implikasi dari Demo AnarkisPolisi belum bisa memastikan hasil otopsi penyebab meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat. Sempat keluar pernyataan dari Polri hasil visum sementara karena serangan jantung. Namun dipastikan sebab musababnya berawal dari demo tersebut.
“Penyebab kematian adalah implikasi dari unjuk rasa yang berakhir anarkis, maupun secara medis dinyatakan akibat gagal jantung,” kata Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).BHD mengakui pengamanan terhadap unjuk rasa tersebut tidak sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan yang makin memanas.
Jumlah personel yang diturunkan kurang memadai.“Berdasarkan hasil pemeriksaan internal secara teknis prosedural, jumlah personel yang diturunkan tidak memadai dibanding kekuatan pengunjuk rasa,” jelasnya.BHD juga menyebutkan terhadap personel yang dianggap bertanggung jawab sedang dilakukan pemeriksaan. “Dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan dan Divisi Propam,” tutupnya.Anggota DPR Minta Diputarkan Video Demo Rusuh DPRD SumutKronologi kematian tragis Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat terkait demo pemekaran Provinsi Tapanuli menjadi perhatian dalam rapat kerja antara anggota Komisi III DPR dengan Polri. Anggota DPR meminta video rusuh berujung kematian Aziz diputar.“Kita telah membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua Komisi III. Saya minta secara transparan hasil temuan tim diumumkan di Komisi III dan di hadapan jajaran Polri tentang hasil rekaman video untuk melihat insiden di kantor DPRD Sumut,” ujar Asnawi, anggota Komisi III.Mendengar permintaan Asnawi, Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan menyatakan tim investigasi belum dibentuk.
“Kita baru membentuk tim saja, belum sampai tim investigasi. Kita belum putuskan soal rekaman itu kita belum ketahui,” papar Trimedya.Salah seorang anggota Dewan juga mendukung pernyataan Trimedya. “Tentang tim ini belum dilaporkan ke pleno Komisi III. Sehingga hasil tim belum bisa dilaporkan terbuka untuk umum,” kata politisi dari Demokrat itu.Melihat Asnawi yang tidak puas dengan jawaban rekannya, Trimedya langsung menengahi.“Gini saja pada saat ini ada Kapolda Sumut Irjen Pol Nanan Sukarna.
Jadi nanti bisa langsung tanya kepada beliau di luar,” kata politisi PDIP ini.Ferry: Izin Tangkap Anggota DPRD yang Terlibat Hanya AdministratifDemo anarkis yang menyebabkan Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Azis Angkat tewas menyeret anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Izin dari Mendagri untuk menangkap anggota DPRD yang terlibat hanya bersifat administratif.“Perizinan seperti itu, hanya persoalan administratif saja,” ujar anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).Menurut Ferry, jika sampai 30 hari belum mendapat izin dari Mendagri, maka Polri seharusnya bisa langsung melakukan penangkapan untuk mempercepat penyelesaian masalah dan mengetahui motifnya.“Sehingga dapat digunakan sebagai informasi baru untuk meningkatkan kewaspadaan di lain tempat,” imbuhnya.Ferry menambahkan, pemberian izin dari Mendagri tidak menghalangi Polri untuk melakukan penangkapan terhadap anggota DPRD yang berada di balik kejadian meninggalnya Ketua DPRD Sumut.Polisi telah menetapkan enam tersangka kasus unjuk rasa anarkis yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat pada Selasa 3 Februari lalu.Sejumlah anggota DPRD terancam pidana. Mereka didapati merebut pimpinan sidang saat sidang paripurna berjalan. Surat untuk melakukan pemeriksaan kepada anggota DPRD tersebut telah dilayangkan kepada Mendagri.Pengusutan Kelar 3 Maret, Tersangka Jadi 69 OrangJumlah tersangka demo anarkis di Sumatera Utara menjadi 69 orang. 36 Tersangka di antaranya telah ditahan. Pengusutan kasus yang menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat ini ditargetkan selesai pada 3 Maret.“Jadi yang kita sudah periksa 105 orang.
Ada 69 tersangka dan 36 orang sudah ditahan,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Nanan Sukarna.Hal ini disampaikan Nanan di sela-sela raker Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).Dikatakan dia, 3 orang anggota DPRD sudah mau jadi saksi. “Target saya 3 Maret selesai,” ujar Nanan.Kapolda Sumut: Tanggung Jawab Medan Saya, Bukan KapolriKetua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat tewas saat terjadi demo anarkis menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap). Kapolda Sumut Irjen Nanan siap menanggung risiko dunia dan akhirat.“Tanggung jawab Medan saya, bukan Kapolri. Saya ambil risiko dunia akhirat. Dunia siap, akherat siap,” kata Nanan Sukarna.Menurut dia, kasus itu akan diusut.
“Tetapi jangan sampai pemrakarsa Provinsi Tapanuli disamakan dengan pemrakarsa demo. Antara pemrakarsa Protap dan demo harus dipisahkan. Protap ya protap, demo ya demo,” ujar dia.Kapolri Tidak Akan Kriminalisasi Pemekaran ProtapSaat raker dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menegaskan tidak akan ada kriminalisasi pada kasus pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli (Protap).
“Kami tidak akan mengkriminalisasi pemekaran wilayah. Tetapi kami akan memproses pelanggaran hukum yang terjadi,” kata Kapolri.Hal ini disampaikan Kapolri menjawab pertanyaan dari anggota Komisi III DPR Panda Nababan yang meminta agar orang yang memperjuangkan Provinsi Tapanuli tidak dijadikan kriminal.“Jangan orang yang memperjuangkan Provinsi Tapanuli dijadikan kriminal karena hal itu sudah diajukan kepada DPR dan DPR menyampaikannya kepada presiden,” kata politisi asal PDIP ini.Pemekaran Protap 3 kali gagal dibahas oleh DPR karena grand design yang disyaratkan oleh DPR belum dipenuhi pemerintah.
Pengganti Kapolda Sumut Diumumkan Minggu IniPenggantian Kapolda Sumut Irjen Pol Nanan Soekarno akan diumumkan minggu ini. Siapakah gerangan?“Minggu ini kita umumkan,” ujar Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR.BHD membantah isu yang mengatakan Kapolda Sumut batal dicopot. “Kata siapa, nggak benar. Tetap kita copot.
Kan minggu depan diserahterimakan,” elaknya.Saat didesak apakah pengganti Nanan adalah Direktur I Bareskrim Mabes Polri, Brigjen POl Badrodin Haiti, BHD hanya menjawab singkat. “Ah kamu ada-ada saja,” candanya.Ini surprise loh Pak? Berarti janji saat awal menjabat terbukti ya? “Iya. Nanti kalau nggak akan terjadi hanya retorika saja,” pungkasnya.
(Detikcom/m)
Rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Rapat kerja ini dimulai hanya dihadiri sekitar 15 anggota, dari total seluruhnya 51 orang.Anggota itu antara lain Nursyahbani Katjasungkana, Gayus Lumbuun, Panda Nababan. Tanpa menunggu peserta rapat kuorum, Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan memulai rapat kerja.Sedang dari jajaran Polri hadir Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara, Irwasum Komjen Pol Yusuf Manggabarani, Kababinkam Komjen Pol Iman Haryatna, dan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji.“Kami akan meminta kejelasan soal Sumut,” kata Gayus sebelum rapat dimulai.
Demikian juga hal senada disampaikan Lukman Hakim Saefudin.Anggota DPR Hujani Kapolri PertanyaanSejumlah anggota Komisi III DPR mencecar Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri seputar kematian Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Aziz Angkat, dalam aksi demo anarkis. Kapolri diminta limit waktu untuk mengungkap sang aktor intelektual.Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan anggota Komisi III DPR secara bergantian kepada Kapolri.
“Meminta kepada Kapolri limit waktu, kapan bisa diungkap aktor intelektual dan penyandang dana. Apa jaminan polisi akan menuntaskan kasus ini, berapa lama, seminggukah?” kata anggota Komisi III dari FPKS Nasir Jamil.Anggota Komisi III dari FPPP, Lukman Hakim Syaifuddin, juga melontarkan pertanyaan.“Jangan sampai pencopotan di tubuh Polri akibat muatan politis dibandingkan sisi obyektifitasnya karena kami belum mendengar duduk soal sebenarnya. Jadi apa kesalahan sebenarnya yang dibuat oleh pejabat itu,” kata Lukman.Asnawi dari FPBR juga ikut berkomentar.
“Terjadi pembantaian di kantor DPRD Sumut karena saya melihat di tayangan televisi, betapa pengamanannya sangat kurang,” ujar Asnawi.Polri: Kematian Ketua DPRD Sumut Implikasi dari Demo AnarkisPolisi belum bisa memastikan hasil otopsi penyebab meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat. Sempat keluar pernyataan dari Polri hasil visum sementara karena serangan jantung. Namun dipastikan sebab musababnya berawal dari demo tersebut.
“Penyebab kematian adalah implikasi dari unjuk rasa yang berakhir anarkis, maupun secara medis dinyatakan akibat gagal jantung,” kata Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).BHD mengakui pengamanan terhadap unjuk rasa tersebut tidak sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan yang makin memanas.
Jumlah personel yang diturunkan kurang memadai.“Berdasarkan hasil pemeriksaan internal secara teknis prosedural, jumlah personel yang diturunkan tidak memadai dibanding kekuatan pengunjuk rasa,” jelasnya.BHD juga menyebutkan terhadap personel yang dianggap bertanggung jawab sedang dilakukan pemeriksaan. “Dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan dan Divisi Propam,” tutupnya.Anggota DPR Minta Diputarkan Video Demo Rusuh DPRD SumutKronologi kematian tragis Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat terkait demo pemekaran Provinsi Tapanuli menjadi perhatian dalam rapat kerja antara anggota Komisi III DPR dengan Polri. Anggota DPR meminta video rusuh berujung kematian Aziz diputar.“Kita telah membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua Komisi III. Saya minta secara transparan hasil temuan tim diumumkan di Komisi III dan di hadapan jajaran Polri tentang hasil rekaman video untuk melihat insiden di kantor DPRD Sumut,” ujar Asnawi, anggota Komisi III.Mendengar permintaan Asnawi, Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan menyatakan tim investigasi belum dibentuk.
“Kita baru membentuk tim saja, belum sampai tim investigasi. Kita belum putuskan soal rekaman itu kita belum ketahui,” papar Trimedya.Salah seorang anggota Dewan juga mendukung pernyataan Trimedya. “Tentang tim ini belum dilaporkan ke pleno Komisi III. Sehingga hasil tim belum bisa dilaporkan terbuka untuk umum,” kata politisi dari Demokrat itu.Melihat Asnawi yang tidak puas dengan jawaban rekannya, Trimedya langsung menengahi.“Gini saja pada saat ini ada Kapolda Sumut Irjen Pol Nanan Sukarna.
Jadi nanti bisa langsung tanya kepada beliau di luar,” kata politisi PDIP ini.Ferry: Izin Tangkap Anggota DPRD yang Terlibat Hanya AdministratifDemo anarkis yang menyebabkan Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Azis Angkat tewas menyeret anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Izin dari Mendagri untuk menangkap anggota DPRD yang terlibat hanya bersifat administratif.“Perizinan seperti itu, hanya persoalan administratif saja,” ujar anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).Menurut Ferry, jika sampai 30 hari belum mendapat izin dari Mendagri, maka Polri seharusnya bisa langsung melakukan penangkapan untuk mempercepat penyelesaian masalah dan mengetahui motifnya.“Sehingga dapat digunakan sebagai informasi baru untuk meningkatkan kewaspadaan di lain tempat,” imbuhnya.Ferry menambahkan, pemberian izin dari Mendagri tidak menghalangi Polri untuk melakukan penangkapan terhadap anggota DPRD yang berada di balik kejadian meninggalnya Ketua DPRD Sumut.Polisi telah menetapkan enam tersangka kasus unjuk rasa anarkis yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat pada Selasa 3 Februari lalu.Sejumlah anggota DPRD terancam pidana. Mereka didapati merebut pimpinan sidang saat sidang paripurna berjalan. Surat untuk melakukan pemeriksaan kepada anggota DPRD tersebut telah dilayangkan kepada Mendagri.Pengusutan Kelar 3 Maret, Tersangka Jadi 69 OrangJumlah tersangka demo anarkis di Sumatera Utara menjadi 69 orang. 36 Tersangka di antaranya telah ditahan. Pengusutan kasus yang menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat ini ditargetkan selesai pada 3 Maret.“Jadi yang kita sudah periksa 105 orang.
Ada 69 tersangka dan 36 orang sudah ditahan,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Nanan Sukarna.Hal ini disampaikan Nanan di sela-sela raker Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).Dikatakan dia, 3 orang anggota DPRD sudah mau jadi saksi. “Target saya 3 Maret selesai,” ujar Nanan.Kapolda Sumut: Tanggung Jawab Medan Saya, Bukan KapolriKetua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat tewas saat terjadi demo anarkis menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap). Kapolda Sumut Irjen Nanan siap menanggung risiko dunia dan akhirat.“Tanggung jawab Medan saya, bukan Kapolri. Saya ambil risiko dunia akhirat. Dunia siap, akherat siap,” kata Nanan Sukarna.Menurut dia, kasus itu akan diusut.
“Tetapi jangan sampai pemrakarsa Provinsi Tapanuli disamakan dengan pemrakarsa demo. Antara pemrakarsa Protap dan demo harus dipisahkan. Protap ya protap, demo ya demo,” ujar dia.Kapolri Tidak Akan Kriminalisasi Pemekaran ProtapSaat raker dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menegaskan tidak akan ada kriminalisasi pada kasus pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli (Protap).
“Kami tidak akan mengkriminalisasi pemekaran wilayah. Tetapi kami akan memproses pelanggaran hukum yang terjadi,” kata Kapolri.Hal ini disampaikan Kapolri menjawab pertanyaan dari anggota Komisi III DPR Panda Nababan yang meminta agar orang yang memperjuangkan Provinsi Tapanuli tidak dijadikan kriminal.“Jangan orang yang memperjuangkan Provinsi Tapanuli dijadikan kriminal karena hal itu sudah diajukan kepada DPR dan DPR menyampaikannya kepada presiden,” kata politisi asal PDIP ini.Pemekaran Protap 3 kali gagal dibahas oleh DPR karena grand design yang disyaratkan oleh DPR belum dipenuhi pemerintah.
Pengganti Kapolda Sumut Diumumkan Minggu IniPenggantian Kapolda Sumut Irjen Pol Nanan Soekarno akan diumumkan minggu ini. Siapakah gerangan?“Minggu ini kita umumkan,” ujar Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR.BHD membantah isu yang mengatakan Kapolda Sumut batal dicopot. “Kata siapa, nggak benar. Tetap kita copot.
Kan minggu depan diserahterimakan,” elaknya.Saat didesak apakah pengganti Nanan adalah Direktur I Bareskrim Mabes Polri, Brigjen POl Badrodin Haiti, BHD hanya menjawab singkat. “Ah kamu ada-ada saja,” candanya.Ini surprise loh Pak? Berarti janji saat awal menjabat terbukti ya? “Iya. Nanti kalau nggak akan terjadi hanya retorika saja,” pungkasnya.
(Detikcom/m)
Senin, 09 Februari 2009
Pemekaran Protap Sementara Dihentikan untuk Mengamankan Pemilu
Jakarta (SIB)Pemekaran Provinsi Tapanuli (protap) sementara dihentikan untuk mengamankan pemilu. Penghentian pemekaran Protap tersebut tidak harus menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).
Cukup dengan kesepakatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR.“Moratorium tidak perlu dilakukan menunggu Perpu. Karena dengan Perpu, malah akan mengeliminir UU (UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah) yang ada. Kalaupun menunda pemekaran, cukup dengan kesepakatan Presiden dan DPR dengan alasan yang kuat yaitu mengamankan pemilu,” ujar anggota DPR Komisi II Ferry Mursyidan Baldan.Hal itu disampaikannya sebelum rapat kerja dengan Mendagri Mardiyanto di Gedung DPR, Senayan, Senin (9/2).
Ferry mengatakan, ada spesifikasi untuk pemekaran daerah. Pemerintah harus melakukan evaluasi pemekaran daerah. “Jika pemekaran daerah dinilai stagnan, maka pemerintah bisa mempertimbangkan penggabungan daerah,” kata politisi Golkar ini.Sependapat dengan rekannya, anggota DPR Komisi II dari FPPP Choizin Chumaidy mengatakan, moratorium pemekaran protap tersebut merupakan keputusan politik yang cukup dengan deklarasi Presiden saja.“Asal juga melalui konsultasi dengan DPR.
Karena amanat UU No 32 tahun 2008 kita dilakukan pemekaran dan bisa dilakukan penggabungan,” imbuh Choizin.Choizin menekankan pihaknya akan menunggu grand design pemekaran terlebih dahulu dari pemerintah, baru akan membahas kembali mengenai pemekaran Protap.“Kalau sementara yang terbaik pemekaran dihentikan terlebih dahulu. Dievaluasi menunggu grand design, baru dilanjutkan,” jelasnya.Raker Komisi II DPR dengan Mendagri membahas mengenai Pemilu, grand design pemekaran, dan pemekaran Protap.
Mendagri Belum Terima Surat Pemeriksaan Anggota DPRD SumutSurat izin pemeriksaan sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara belum diterima Mendagri Mardiyanto. Padahal Polri mengaku telah mengirimkan surat tersebut.“Saya belum terima surat itu. Kalau prinsip saya, segera sesuai norma dan peraturan,” kata Mardiyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).Diketahui beberapa orang anggota DPRD diduga menjadi otak di balik demo anarkis yang berbuntut pada tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat.
“Mari kita menanggapi sesuatu dengan berpikir positif. Saya juga menyelidiki berdasar azas praduga tidak bersalah. Tapi yang jelas sesuai dengan prosedur yang berlaku kalau ada permintaan tertulis nanti juga akan kita pelajari,” terang Mardiyanto.
Ketika ditanya apakah aturannya memang mesti ada izin, Mardiyanto menegaskan bila hal itu tercantum dalam aturan. “Memang aturannya seperti itu, sesuai UU No 32 Tahun 2004,” tutupnya. (Detikcom/p)
Cukup dengan kesepakatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR.“Moratorium tidak perlu dilakukan menunggu Perpu. Karena dengan Perpu, malah akan mengeliminir UU (UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah) yang ada. Kalaupun menunda pemekaran, cukup dengan kesepakatan Presiden dan DPR dengan alasan yang kuat yaitu mengamankan pemilu,” ujar anggota DPR Komisi II Ferry Mursyidan Baldan.Hal itu disampaikannya sebelum rapat kerja dengan Mendagri Mardiyanto di Gedung DPR, Senayan, Senin (9/2).
Ferry mengatakan, ada spesifikasi untuk pemekaran daerah. Pemerintah harus melakukan evaluasi pemekaran daerah. “Jika pemekaran daerah dinilai stagnan, maka pemerintah bisa mempertimbangkan penggabungan daerah,” kata politisi Golkar ini.Sependapat dengan rekannya, anggota DPR Komisi II dari FPPP Choizin Chumaidy mengatakan, moratorium pemekaran protap tersebut merupakan keputusan politik yang cukup dengan deklarasi Presiden saja.“Asal juga melalui konsultasi dengan DPR.
Karena amanat UU No 32 tahun 2008 kita dilakukan pemekaran dan bisa dilakukan penggabungan,” imbuh Choizin.Choizin menekankan pihaknya akan menunggu grand design pemekaran terlebih dahulu dari pemerintah, baru akan membahas kembali mengenai pemekaran Protap.“Kalau sementara yang terbaik pemekaran dihentikan terlebih dahulu. Dievaluasi menunggu grand design, baru dilanjutkan,” jelasnya.Raker Komisi II DPR dengan Mendagri membahas mengenai Pemilu, grand design pemekaran, dan pemekaran Protap.
Mendagri Belum Terima Surat Pemeriksaan Anggota DPRD SumutSurat izin pemeriksaan sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara belum diterima Mendagri Mardiyanto. Padahal Polri mengaku telah mengirimkan surat tersebut.“Saya belum terima surat itu. Kalau prinsip saya, segera sesuai norma dan peraturan,” kata Mardiyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).Diketahui beberapa orang anggota DPRD diduga menjadi otak di balik demo anarkis yang berbuntut pada tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat.
“Mari kita menanggapi sesuatu dengan berpikir positif. Saya juga menyelidiki berdasar azas praduga tidak bersalah. Tapi yang jelas sesuai dengan prosedur yang berlaku kalau ada permintaan tertulis nanti juga akan kita pelajari,” terang Mardiyanto.
Ketika ditanya apakah aturannya memang mesti ada izin, Mardiyanto menegaskan bila hal itu tercantum dalam aturan. “Memang aturannya seperti itu, sesuai UU No 32 Tahun 2004,” tutupnya. (Detikcom/p)
Proyek 10.000 MW Terancam, Pemerintah Kembali Lobi RRC
JAKARTA, SELASA — Pemerintah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggelar kembali negosiasi dengan Pemerintah Republik Rakyat China. Langkah itu diambil untuk menyelamatkan proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt tahap pertama yang ditargetkan rampung pada 2012 nanti tidak tertunda.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, untuk membangun pembangkit listrik 10.000 megawatt memang membutuhkan dana yang sangat besar dan dalam realisasinya masih ada pencairan dana yang tidak lancar berkaitan dengan komitmen bantuan dari Pemerintah RRC."Memang ada hambatan berkaitan dengan masalah pendanaan. Oleh karena itu, saya minta menteri terkait dan direksi PLN untuk duduk bersama dan secara konklusif mencari solusi dan harus memperbanyak negosiasi dengan pihak RRC agar pendanaan mengalir dengan baik," ujar Presiden seusai kunjungan kerja ke Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (9/2).
Selain meminta terus bernegosiasi dengan RRC, Pemerintah RI meminta PLN bernegosiasi dengan kalangan perbankan dalam negeri guna membuka peluang alternatif pembiayaan. Namun, dengan catatan, pinjaman dalam negeri itu tidak menimbulkan masalah bagi kalangan perbankan.
"Kalau bisa menggunakan sumber pendanaan dalam negeri tentu saja jauh lebih bagus, tetapi perlu diingat jangan sampai menimbulkan komplikasi bagi kalangan perbankan. Yang jelas, hambatan finansial dalam proyek pembangkit 10.000 megawatt itu harus betul-betul dicarikan solusinya," ujar Presiden.Sementara itu, pihak PLN memilih berhati-hati mengatasi masalah pembiayaan. Sebab, pencairan pinjaman dari lembaga perbankan China mesti mendapat restu dari Departemen Keuangan dengan memperhatikan masalah krisis keuangan global. "Kami masih perlu membahas lebih mendalam," ujar Wakil Direktur utama PLN Rudiantara di Jakarta, Senin.Ketua Tim Percepatan Proyek 10.000 Megawatt Yoga Pratomo mengatakan, meski hambatan pembiayaan melanda proyek 10.000 megawatt tahap pertama, Pemerintah dan PLN berupaya proyek tersebut tidak tertunda.
"Kami upayakan tidak delay karena masalah dengan pihak RRC adalah pencairan dananya, sedangkan penandatangan komitmen sudah dilakukan. Pihak RRC masih menimbang dampak dari krisis finansial global, makanya tidak lancar pencairannya," tutur Yoga.
(Kontan)Hans Henricus B
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, untuk membangun pembangkit listrik 10.000 megawatt memang membutuhkan dana yang sangat besar dan dalam realisasinya masih ada pencairan dana yang tidak lancar berkaitan dengan komitmen bantuan dari Pemerintah RRC."Memang ada hambatan berkaitan dengan masalah pendanaan. Oleh karena itu, saya minta menteri terkait dan direksi PLN untuk duduk bersama dan secara konklusif mencari solusi dan harus memperbanyak negosiasi dengan pihak RRC agar pendanaan mengalir dengan baik," ujar Presiden seusai kunjungan kerja ke Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (9/2).
Selain meminta terus bernegosiasi dengan RRC, Pemerintah RI meminta PLN bernegosiasi dengan kalangan perbankan dalam negeri guna membuka peluang alternatif pembiayaan. Namun, dengan catatan, pinjaman dalam negeri itu tidak menimbulkan masalah bagi kalangan perbankan.
"Kalau bisa menggunakan sumber pendanaan dalam negeri tentu saja jauh lebih bagus, tetapi perlu diingat jangan sampai menimbulkan komplikasi bagi kalangan perbankan. Yang jelas, hambatan finansial dalam proyek pembangkit 10.000 megawatt itu harus betul-betul dicarikan solusinya," ujar Presiden.Sementara itu, pihak PLN memilih berhati-hati mengatasi masalah pembiayaan. Sebab, pencairan pinjaman dari lembaga perbankan China mesti mendapat restu dari Departemen Keuangan dengan memperhatikan masalah krisis keuangan global. "Kami masih perlu membahas lebih mendalam," ujar Wakil Direktur utama PLN Rudiantara di Jakarta, Senin.Ketua Tim Percepatan Proyek 10.000 Megawatt Yoga Pratomo mengatakan, meski hambatan pembiayaan melanda proyek 10.000 megawatt tahap pertama, Pemerintah dan PLN berupaya proyek tersebut tidak tertunda.
"Kami upayakan tidak delay karena masalah dengan pihak RRC adalah pencairan dananya, sedangkan penandatangan komitmen sudah dilakukan. Pihak RRC masih menimbang dampak dari krisis finansial global, makanya tidak lancar pencairannya," tutur Yoga.
(Kontan)Hans Henricus B
Proyek 10.000 MW Terancam, Pemerintah Kembali Lobi RRC
JAKARTA, SELASA — Pemerintah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggelar kembali negosiasi dengan Pemerintah Republik Rakyat China. Langkah itu diambil untuk menyelamatkan proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt tahap pertama yang ditargetkan rampung pada 2012 nanti tidak tertunda.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, untuk membangun pembangkit listrik 10.000 megawatt memang membutuhkan dana yang sangat besar dan dalam realisasinya masih ada pencairan dana yang tidak lancar berkaitan dengan komitmen bantuan dari Pemerintah RRC."Memang ada hambatan berkaitan dengan masalah pendanaan.
Oleh karena itu, saya minta menteri terkait dan direksi PLN untuk duduk bersama dan secara konklusif mencari solusi dan harus memperbanyak negosiasi dengan pihak RRC agar pendanaan mengalir dengan baik," ujar Presiden seusai kunjungan kerja ke Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (9/2).Selain meminta terus bernegosiasi dengan RRC, Pemerintah RI meminta PLN bernegosiasi dengan kalangan perbankan dalam negeri guna membuka peluang alternatif pembiayaan.
Namun, dengan catatan, pinjaman dalam negeri itu tidak menimbulkan masalah bagi kalangan perbankan."Kalau bisa menggunakan sumber pendanaan dalam negeri tentu saja jauh lebih bagus, tetapi perlu diingat jangan sampai menimbulkan komplikasi bagi kalangan perbankan. Yang jelas, hambatan finansial dalam proyek pembangkit 10.000 megawatt itu harus betul-betul dicarikan solusinya," ujar Presiden.Sementara itu, pihak PLN memilih berhati-hati mengatasi masalah pembiayaan. Sebab, pencairan pinjaman dari lembaga perbankan China mesti mendapat restu dari Departemen Keuangan dengan memperhatikan masalah krisis keuangan global.
"Kami masih perlu membahas lebih mendalam," ujar Wakil Direktur utama PLN Rudiantara di Jakarta, Senin.Ketua Tim Percepatan Proyek 10.000 Megawatt Yoga Pratomo mengatakan, meski hambatan pembiayaan melanda proyek 10.000 megawatt tahap pertama, Pemerintah dan PLN berupaya proyek tersebut tidak tertunda.
"Kami upayakan tidak delay karena masalah dengan pihak RRC adalah pencairan dananya, sedangkan penandatangan komitmen sudah dilakukan. Pihak RRC masih menimbang dampak dari krisis finansial global, makanya tidak lancar pencairannya," tutur Yoga.
(Kontan)Hans Henricus B
Oleh karena itu, saya minta menteri terkait dan direksi PLN untuk duduk bersama dan secara konklusif mencari solusi dan harus memperbanyak negosiasi dengan pihak RRC agar pendanaan mengalir dengan baik," ujar Presiden seusai kunjungan kerja ke Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (9/2).Selain meminta terus bernegosiasi dengan RRC, Pemerintah RI meminta PLN bernegosiasi dengan kalangan perbankan dalam negeri guna membuka peluang alternatif pembiayaan.
Namun, dengan catatan, pinjaman dalam negeri itu tidak menimbulkan masalah bagi kalangan perbankan."Kalau bisa menggunakan sumber pendanaan dalam negeri tentu saja jauh lebih bagus, tetapi perlu diingat jangan sampai menimbulkan komplikasi bagi kalangan perbankan. Yang jelas, hambatan finansial dalam proyek pembangkit 10.000 megawatt itu harus betul-betul dicarikan solusinya," ujar Presiden.Sementara itu, pihak PLN memilih berhati-hati mengatasi masalah pembiayaan. Sebab, pencairan pinjaman dari lembaga perbankan China mesti mendapat restu dari Departemen Keuangan dengan memperhatikan masalah krisis keuangan global.
"Kami masih perlu membahas lebih mendalam," ujar Wakil Direktur utama PLN Rudiantara di Jakarta, Senin.Ketua Tim Percepatan Proyek 10.000 Megawatt Yoga Pratomo mengatakan, meski hambatan pembiayaan melanda proyek 10.000 megawatt tahap pertama, Pemerintah dan PLN berupaya proyek tersebut tidak tertunda.
"Kami upayakan tidak delay karena masalah dengan pihak RRC adalah pencairan dananya, sedangkan penandatangan komitmen sudah dilakukan. Pihak RRC masih menimbang dampak dari krisis finansial global, makanya tidak lancar pencairannya," tutur Yoga.
(Kontan)Hans Henricus B
Kamis, 05 Februari 2009
Golkar: Demo "Protap" Sengaja Didesain
Laporan wartawan Kompas.com Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, JUMAT — Demo massa propembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang berujung pada tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat, dinilai Partai Golkar sebagai aksi demo yang sengaja didesain untuk memaksakan kehendak. Partai Golkar pun telah menurunkan tim investigasi sendiri untuk mengusut kasus yang menewaskan kadernya itu.
Demikian dikatakan Ketua DPP Partai Golkar, Burhanuddin Napitupulu, dalam diskusi "Kekerasan Politik di Medan", Jumat (6/2), di Gedung DPD, Jakarta.
Parameter by design yang dilihat adanya kelompok intelektual muda (mahasiswa) dan ibu-ibu yang berada di garis depan saat demo berlangsung. "Kalau tameng yang dipakai mahasiswa dan ibu-ibu, kita lihat ini bukan demo biasa, tapi sudah by design. Dan ruangan dikuasai, sempat ada tawar-menawar juga. Karena, agenda pemekaran tidak ada dalam rapat saat itu," ujar pria yang akrab disapa Burnap ini.
Burnap menambahkan, beberapa hari sebelum demo massa tersebut, di harian lokal sudah berkembang pemberitaan yang menyatakan ancaman akan mengerahkan massa jika DPRD Sumut tidak mengesahkan pembentukan Protap. "Ada kekhawatiran dari inisiator pembentukan provinsi ini, keinginannya dihalang-halangi. Sehingga, mengerahkan kekuatan massa untuk mendesak mengesahkan Protap," ujarnya.
Golkar juga mempertanyakan pasal yang dikenakan pada para pelaku, yang hanya dijerat pasal perusakan. Peristiwa ini, juga dinilai menghancurkan sistem demokrasi yang selama ini digembar-gemborkan paling baik saat ini. Unsur pemaksaan kehendak dan barbarian yang dikedepankan, sangat diprihatinkan.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Hendardi, mengatakan, aksi anarkisme tidak dibenarkan dalam demokrasi. "Kalau pejabat publik di tingkat provinsi saja seperti itu, bagaimana jaminan keamanan bagi rakyat kecil? Peristiwa ini memberikan pesan kepada negara untuk memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada warga negaranya," kata Hendardi.Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, JUMAT — Demo massa propembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang berujung pada tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat, dinilai Partai Golkar sebagai aksi demo yang sengaja didesain untuk memaksakan kehendak. Partai Golkar pun telah menurunkan tim investigasi sendiri untuk mengusut kasus yang menewaskan kadernya itu.
Demikian dikatakan Ketua DPP Partai Golkar, Burhanuddin Napitupulu, dalam diskusi "Kekerasan Politik di Medan", Jumat (6/2), di Gedung DPD, Jakarta.
Parameter by design yang dilihat adanya kelompok intelektual muda (mahasiswa) dan ibu-ibu yang berada di garis depan saat demo berlangsung. "Kalau tameng yang dipakai mahasiswa dan ibu-ibu, kita lihat ini bukan demo biasa, tapi sudah by design. Dan ruangan dikuasai, sempat ada tawar-menawar juga. Karena, agenda pemekaran tidak ada dalam rapat saat itu," ujar pria yang akrab disapa Burnap ini.
Burnap menambahkan, beberapa hari sebelum demo massa tersebut, di harian lokal sudah berkembang pemberitaan yang menyatakan ancaman akan mengerahkan massa jika DPRD Sumut tidak mengesahkan pembentukan Protap. "Ada kekhawatiran dari inisiator pembentukan provinsi ini, keinginannya dihalang-halangi. Sehingga, mengerahkan kekuatan massa untuk mendesak mengesahkan Protap," ujarnya.
Golkar juga mempertanyakan pasal yang dikenakan pada para pelaku, yang hanya dijerat pasal perusakan. Peristiwa ini, juga dinilai menghancurkan sistem demokrasi yang selama ini digembar-gemborkan paling baik saat ini. Unsur pemaksaan kehendak dan barbarian yang dikedepankan, sangat diprihatinkan.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Hendardi, mengatakan, aksi anarkisme tidak dibenarkan dalam demokrasi. "Kalau pejabat publik di tingkat provinsi saja seperti itu, bagaimana jaminan keamanan bagi rakyat kecil? Peristiwa ini memberikan pesan kepada negara untuk memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada warga negaranya," kata Hendardi.Inggried Dwi Wedhaswary
Pertahanan Hadapi "Gempa Kedua"
Krisis yang bersumber dan berepisentrum di negara-negara maju membuat negara-negara berkembang yang ”tak berdosa” juga ikut babak belur. Kawasan emerging markets Asia yang semula dianggap relatif steril dari dampak krisis AS pun mendapat pukulan yang jauh lebih keras dibandingkan dengan yang mereka alami pada krisis finansial 1997/1998.
Untuk meredam dampak krisis global, secara kolektif emerging markets Asia sejauh ini sudah merencanakan untuk menggelontorkan sekitar 700 miliar dollar AS dalam bentuk stimulus fiskal. Pada saat yang sama, bank-bank sentral di kawasan ini juga berlomba-lomba menurunkan suku bunga guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan tajam di tengah penurunan permintaan ekspor global.
Sudahkah itu membuat Asia aman? Ternyata tidak. Seperti diingatkan Bank Dunia, stimulus hanya mampu mengurangi daya rusak dari krisis global, tetapi tak mampu mengompensasi kolapsnya permintaan global atau mengembalikan potensi pertumbuhan ekonomi yang dimiliki emerging markets.
Efektivitas stimulus juga masih sangat tergantung arah dan pelaksanaan di lapangan, serta respons dunia usaha dan masyarakat terhadap paket yang digelontorkan.
Terus memburuknya intensitas krisis ekonomi di negara maju membuat banyak negara dan lembaga dipaksa merevisi kembali target dan prediksi ekonominya.
IMF merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2009 dari 2,2 persen (versi November 2008) menjadi hanya 0,5 persen. Dengan semua macan Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura) mengalami resesi, proyeksi pertumbuhan negara berkembang Asia juga dipangkas menjadi 5,5 persen. China diperkirakan hanya tumbuh 6,7 persen, dari 8,5 persen tahun 2008.
Perkembangan ekonomi global yang kurang menggembirakan itu membuat target pertumbuhan ekonomi Indonesia hasil revisi terakhir sebesar 4,5 persen-5,5 persen yang dipatok pemerintah pun dinilai terlalu optimistis. Sejumlah ekonom mulai berspekulasi mengenai kemungkinan angka batas bawah 4,5 persen pun tak akan bisa dicapai.
Yang dicemaskan, yang terburuk belum lewat. Beberapa ekonom dan pejabat, termasuk Gubernur Bank Indonesia Boediono (sebagaimana dikutip pers) dan Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Prijambodo, mengingatkan kemungkinan terjadinya gempa susulan yang kemungkinan lebih dahsyat dan harus diwaspadai.
Gempa susulan
Krisis kredit macet perumahan berisiko tinggi (subprime mortgage) di AS yang berkembang jadi krisis keuangan dan krisis ekonomi global ibaratnya baru gempa pertama. Sekarang ini sistem keuangan Asia belum kena. Jika sistem keuangan emerging markets Asia yang sekarang ini ibaratnya benteng terakhir ekonomi global juga jebol, dikhawatirkan tidak ada satu pun ekonomi Asia yang bisa bertahan, termasuk Indonesia.
Krisis 1997/1998 bisa dibilang belum apa-apa karena yang sekarang ini terjadi bersamaan dengan saat ekonomi dan sistem keuangan dunia juga lumpuh.
Bagaimana kesiapan kita menghadapi kemungkinan gempa kedua yang akibatnya bisa sangat katastropik ini?
Bambang Prijambodo mengatakan, pengalaman selama ini menunjukkan Indonesia cukup resilient, tahan menghadapi perlambatan ekonomi global, tetapi tidak gejolak atau ketidakstabilan moneter, ekonomi, maupun sosial politik.
Probabilitas terjadinya ”gempa kedua” di Asia akan ditentukan oleh interaksi antara menurunnya ekspektasi akan perlambatan ekonomi Asia, krisis keuangan global yang belum mencapai ketenangan yang memadai saat ini, serta ketahanan sistem keuangan Asia itu sendiri.
Di atas kertas, ketahanan sistem keuangan Asia saat ini boleh dikatakan jauh lebih kuat dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis tahun 1997/1998.
Ada beberapa indikator.
Pertama, Asia sekarang ini relatif tidak terlalu terpapar langsung terhadap subprime mortgage. Selain itu, sistem perbankan Asia juga lebih sehat dibandingkan dulu.
Kedua, cadangan devisa Asia jauh lebih kokoh dibandingkan tahun 1997/1998 dan pada beberapa negara, terutama China, cukup mampu menjadi peredam apabila terjadi gejolak eksternal yang cukup besar.
Ketiga, tonggak ketahanan Asia yang tahun 1997/1998 dipegang bersama oleh Korea Selatan, Singapura, Hongkong, dan Taiwan pada lapis pertama, serta Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada lapis kedua; kini digantikan oleh China yang kekuatannya jauh lebih besar.
Namun, pada saat yang sama, kita juga dihadapkan pada tekanan yang juga jauh lebih besar dibandingkan pada krisis 1997/1998.
Hal ini membuat bukan tidak mungkin ketahanan sektor keuangan Asia akan terancam jika gejolak keuangan global terus berlanjut, sementara ekspektasi perlambatan ekonomi Asia dan penurunan ekonomi global juga semakin besar serta tidak mendapat sinyal yang kuat berupa langkah- langkah global yang mampu mencegah menurunnya kepercayaan global.
Selain itu, meskipun kecil kemungkinan ketahanan sistem keuangan lapis pertama yang ditempati oleh China akan lumpuh, masih dimungkinkan tekanan berpengaruh pada lapis kedua dan lapis ketiga.
Melihat pengalaman krisis tahun 1997/1998 di mana potensi efek rambatan (contagious effect) antarnegara Asia sangat cepat dan besar, bukan tidak mungkin terpukulnya ketahanan sistem keuangan salah satu negara pada lapis kedua atau ketiga akan merembet pula pada negara lainnya meskipun lapis pertama tidak terlalu terpengaruh.
”Di sini dituntut satu kesiapan yang tinggi karena gempa susulan, seberapa pun kecil probabilitasnya dapat terjadi secara mendadak,” kata Bambang Prijambodo.
Sulit diprediksi
Dampak ”gempa susulan” itu sendiri sulit diperkirakan. Bisa lebih buruk, atau sebaliknya tidak sebesar seperti pada krisis 1997/1998. Pada krisis 1997/1998, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi 13,1 persen pada tahun 1998 dengan investasi merosot 33,0 persen.
Dampak lebih kecil dari krisis tahun 1997/1998 dimungkinkan karena krisis ekonomi tahun 1997/1998 juga diperberat oleh krisis politik di dalam negeri. Ini salah satu yang mengakibatkan pemulihan ekonomi Indonesia relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara lain.
Sementara, dampak lebih buruk bisa terjadi jika ketahanan tidak diperkuat. Selain itu, pada krisis 1997/1998 ekonomi di luar Asia masih bergerak cukup baik sehingga penurunan ekspor nonmigas hanya marginal. Bahkan, ekspor barang dan jasa secara riil mewaktu itu masih meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan resesi global tahun 2001 di mana ekspor nonmigas turun hingga 8,5 persen.
Prospek ekonomi global yang suram juga mendorong banyak negara berlomba menambah stimulus ekonomi. Ada kesan, kalau tidak seprogresif kebijakan negara maju, kita dianggap tidak peka terhadap perlambatan yang terjadi.
Persoalannya, tak seperti negara-negara maju, negara-negara berkembang (dengan perkecualian China) tak memiliki kemewahan untuk bisa menggelontorkan stimulus fiskal dalam skala masif atau menurunkan suku bunga dan menerbitkan surat utang untuk membiayai stimulus/defisit, tanpa memunculkan risiko terhadap posisi nilai tukar mata uang dan perekonomiannya secara keseluruhan.
Tak kalah penting dari besaran, menurut Bambang Prijambodo, efektivitas stimulus fiskal juga ditentukan oleh arah penggunaan dan timing-nya. ”Jika arah stimulus tidak tepat dan penyerapannya rendah, maka efektivitasnya juga akan rendah. Sementara itu, risiko bagi negara berkembang untuk menutup defisit anggaran yang sangat agresif cukup besar dalam kondisi ekonomi global saat ini, dengan potensi gejolak yang mungkin masih berlanjut,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut dia, kuncinya di sini adalah menjaga kepercayaan terhadap ekonomi dan ketahanan ekonomi (termasuk terhadap nilai tukar mata uang dan sistem keuangan).
”Kalau ini runtuh, dampak destruktif yang dialami negara berkembang berkali-kali lipat lebih besar dari negara maju. selain langkah-langkah kebijakan ekonomi yang tepat arah dan fokus, semua pihak juga harus ikut menciptakan ketenangan sosial dan politik. Ini diperlukan agar langkah-langkah yang ditempuh, baik saat ini maupun ke depan dapat berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Sri Hartati Samhadi Sumber : Kompas Cetak
Kunjungi www.cibercentra.com Layanan iklan dan promosi online gratis!!
Untuk meredam dampak krisis global, secara kolektif emerging markets Asia sejauh ini sudah merencanakan untuk menggelontorkan sekitar 700 miliar dollar AS dalam bentuk stimulus fiskal. Pada saat yang sama, bank-bank sentral di kawasan ini juga berlomba-lomba menurunkan suku bunga guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan tajam di tengah penurunan permintaan ekspor global.
Sudahkah itu membuat Asia aman? Ternyata tidak. Seperti diingatkan Bank Dunia, stimulus hanya mampu mengurangi daya rusak dari krisis global, tetapi tak mampu mengompensasi kolapsnya permintaan global atau mengembalikan potensi pertumbuhan ekonomi yang dimiliki emerging markets.
Efektivitas stimulus juga masih sangat tergantung arah dan pelaksanaan di lapangan, serta respons dunia usaha dan masyarakat terhadap paket yang digelontorkan.
Terus memburuknya intensitas krisis ekonomi di negara maju membuat banyak negara dan lembaga dipaksa merevisi kembali target dan prediksi ekonominya.
IMF merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2009 dari 2,2 persen (versi November 2008) menjadi hanya 0,5 persen. Dengan semua macan Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura) mengalami resesi, proyeksi pertumbuhan negara berkembang Asia juga dipangkas menjadi 5,5 persen. China diperkirakan hanya tumbuh 6,7 persen, dari 8,5 persen tahun 2008.
Perkembangan ekonomi global yang kurang menggembirakan itu membuat target pertumbuhan ekonomi Indonesia hasil revisi terakhir sebesar 4,5 persen-5,5 persen yang dipatok pemerintah pun dinilai terlalu optimistis. Sejumlah ekonom mulai berspekulasi mengenai kemungkinan angka batas bawah 4,5 persen pun tak akan bisa dicapai.
Yang dicemaskan, yang terburuk belum lewat. Beberapa ekonom dan pejabat, termasuk Gubernur Bank Indonesia Boediono (sebagaimana dikutip pers) dan Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Prijambodo, mengingatkan kemungkinan terjadinya gempa susulan yang kemungkinan lebih dahsyat dan harus diwaspadai.
Gempa susulan
Krisis kredit macet perumahan berisiko tinggi (subprime mortgage) di AS yang berkembang jadi krisis keuangan dan krisis ekonomi global ibaratnya baru gempa pertama. Sekarang ini sistem keuangan Asia belum kena. Jika sistem keuangan emerging markets Asia yang sekarang ini ibaratnya benteng terakhir ekonomi global juga jebol, dikhawatirkan tidak ada satu pun ekonomi Asia yang bisa bertahan, termasuk Indonesia.
Krisis 1997/1998 bisa dibilang belum apa-apa karena yang sekarang ini terjadi bersamaan dengan saat ekonomi dan sistem keuangan dunia juga lumpuh.
Bagaimana kesiapan kita menghadapi kemungkinan gempa kedua yang akibatnya bisa sangat katastropik ini?
Bambang Prijambodo mengatakan, pengalaman selama ini menunjukkan Indonesia cukup resilient, tahan menghadapi perlambatan ekonomi global, tetapi tidak gejolak atau ketidakstabilan moneter, ekonomi, maupun sosial politik.
Probabilitas terjadinya ”gempa kedua” di Asia akan ditentukan oleh interaksi antara menurunnya ekspektasi akan perlambatan ekonomi Asia, krisis keuangan global yang belum mencapai ketenangan yang memadai saat ini, serta ketahanan sistem keuangan Asia itu sendiri.
Di atas kertas, ketahanan sistem keuangan Asia saat ini boleh dikatakan jauh lebih kuat dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis tahun 1997/1998.
Ada beberapa indikator.
Pertama, Asia sekarang ini relatif tidak terlalu terpapar langsung terhadap subprime mortgage. Selain itu, sistem perbankan Asia juga lebih sehat dibandingkan dulu.
Kedua, cadangan devisa Asia jauh lebih kokoh dibandingkan tahun 1997/1998 dan pada beberapa negara, terutama China, cukup mampu menjadi peredam apabila terjadi gejolak eksternal yang cukup besar.
Ketiga, tonggak ketahanan Asia yang tahun 1997/1998 dipegang bersama oleh Korea Selatan, Singapura, Hongkong, dan Taiwan pada lapis pertama, serta Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada lapis kedua; kini digantikan oleh China yang kekuatannya jauh lebih besar.
Namun, pada saat yang sama, kita juga dihadapkan pada tekanan yang juga jauh lebih besar dibandingkan pada krisis 1997/1998.
Hal ini membuat bukan tidak mungkin ketahanan sektor keuangan Asia akan terancam jika gejolak keuangan global terus berlanjut, sementara ekspektasi perlambatan ekonomi Asia dan penurunan ekonomi global juga semakin besar serta tidak mendapat sinyal yang kuat berupa langkah- langkah global yang mampu mencegah menurunnya kepercayaan global.
Selain itu, meskipun kecil kemungkinan ketahanan sistem keuangan lapis pertama yang ditempati oleh China akan lumpuh, masih dimungkinkan tekanan berpengaruh pada lapis kedua dan lapis ketiga.
Melihat pengalaman krisis tahun 1997/1998 di mana potensi efek rambatan (contagious effect) antarnegara Asia sangat cepat dan besar, bukan tidak mungkin terpukulnya ketahanan sistem keuangan salah satu negara pada lapis kedua atau ketiga akan merembet pula pada negara lainnya meskipun lapis pertama tidak terlalu terpengaruh.
”Di sini dituntut satu kesiapan yang tinggi karena gempa susulan, seberapa pun kecil probabilitasnya dapat terjadi secara mendadak,” kata Bambang Prijambodo.
Sulit diprediksi
Dampak ”gempa susulan” itu sendiri sulit diperkirakan. Bisa lebih buruk, atau sebaliknya tidak sebesar seperti pada krisis 1997/1998. Pada krisis 1997/1998, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi 13,1 persen pada tahun 1998 dengan investasi merosot 33,0 persen.
Dampak lebih kecil dari krisis tahun 1997/1998 dimungkinkan karena krisis ekonomi tahun 1997/1998 juga diperberat oleh krisis politik di dalam negeri. Ini salah satu yang mengakibatkan pemulihan ekonomi Indonesia relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara lain.
Sementara, dampak lebih buruk bisa terjadi jika ketahanan tidak diperkuat. Selain itu, pada krisis 1997/1998 ekonomi di luar Asia masih bergerak cukup baik sehingga penurunan ekspor nonmigas hanya marginal. Bahkan, ekspor barang dan jasa secara riil mewaktu itu masih meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan resesi global tahun 2001 di mana ekspor nonmigas turun hingga 8,5 persen.
Prospek ekonomi global yang suram juga mendorong banyak negara berlomba menambah stimulus ekonomi. Ada kesan, kalau tidak seprogresif kebijakan negara maju, kita dianggap tidak peka terhadap perlambatan yang terjadi.
Persoalannya, tak seperti negara-negara maju, negara-negara berkembang (dengan perkecualian China) tak memiliki kemewahan untuk bisa menggelontorkan stimulus fiskal dalam skala masif atau menurunkan suku bunga dan menerbitkan surat utang untuk membiayai stimulus/defisit, tanpa memunculkan risiko terhadap posisi nilai tukar mata uang dan perekonomiannya secara keseluruhan.
Tak kalah penting dari besaran, menurut Bambang Prijambodo, efektivitas stimulus fiskal juga ditentukan oleh arah penggunaan dan timing-nya. ”Jika arah stimulus tidak tepat dan penyerapannya rendah, maka efektivitasnya juga akan rendah. Sementara itu, risiko bagi negara berkembang untuk menutup defisit anggaran yang sangat agresif cukup besar dalam kondisi ekonomi global saat ini, dengan potensi gejolak yang mungkin masih berlanjut,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut dia, kuncinya di sini adalah menjaga kepercayaan terhadap ekonomi dan ketahanan ekonomi (termasuk terhadap nilai tukar mata uang dan sistem keuangan).
”Kalau ini runtuh, dampak destruktif yang dialami negara berkembang berkali-kali lipat lebih besar dari negara maju. selain langkah-langkah kebijakan ekonomi yang tepat arah dan fokus, semua pihak juga harus ikut menciptakan ketenangan sosial dan politik. Ini diperlukan agar langkah-langkah yang ditempuh, baik saat ini maupun ke depan dapat berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Sri Hartati Samhadi Sumber : Kompas Cetak
Kunjungi www.cibercentra.com Layanan iklan dan promosi online gratis!!
Dicari, Investor Air Minum
JAKARTA, JUMAT - Pemerintah membuka peluang kerja sama dengan swasta untuk penyediaan air minum bagi masyarakat. Tahun ini ada 8 kabupaten/kota yang berencana menerapkan kerja sama pemerintah dan swasta atau KPS dalam penyediaan fasilitas air minum.
Demikian dikemukakan Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Karnadi di Jakarta, Kamis (5/2).
Kabupaten/kota yang akan menerapkan KPS adalah Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kota Bandar Lampung, DKI Jakarta dan sekitarnya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Bandung, serta Kota Medan. Pola kerja sama berupa bangun-operasi-pengalihan aset (BOT) selama 20-25 tahun dan konsesi selama 25-30 tahun.
Hingga kini KPS pelayanan air minum yang beroperasi terdapat di 14 kabupaten/kota. Namun, dari jumlah tersebut, empat di antaranya mengalami hambatan, yaitu di Kota Makasar, Semarang, Kabupaten Pati, dan Cikokol (Tangerang).
Hambatan tersebut, menurut Rachmat, karena ada ketimpangan dalam kerja sama dan penentuan tarif. Oleh karena itu, pihaknya kini sedang melakukan mediasi untuk memperbaiki perjanjian kerja sama tersebut.
Pemerintah berencana menerbitkan aturan bagi PDAM yang belum memenuhi 80 persen kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya. PDAM tersebut tidak perlu menyetor untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Penghentian setoran ke PAD merupakan salah satu syarat restrukturisasi PDAM. Saat ini terdapat 42 PDAM yang direncanakan direstrukturisasi.
Penghapusan setoran ke PAD, ujar Rachmat, diperlukan untuk mempercepat pemulihan kinerja PDAM. Kontribusi PDAM untuk PAD rata-rata 55 persen dari laba bersih.
Berdasarkan data BPPSPAM, sekitar 37 persen PDAM menderita kerugian dan terbelit utang, 37 persen kurang berkembang dan terancam gagal menyelesaikan utang, dan 26 persen memiliki kinerja efisien dan meraih untung.
Hingga kini kinerja layanan perusahaan daerah air minum (PDAM) masih jauh dari harapan. Tahun 2008, tingkat layanan PDAM baru menjangkau 40 persen dari total penduduk Indonesia. Padahal, pemerintah menargetkan keterjangkauan layanan PDAM hingga 2009 mencapai 60 persen dari total penduduk.
Menurut Direktur Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tamin Zakaria, minimnya layanan PDAM antara lain karena belum ada keseimbangan antara kualitas pelayanan dan tarif air.
Oleh karena itu, pemerintah sedang mengkaji rencana penyesuaian tarif dasar air minum untuk PDAM. Lebih dari 50 persen PDAM tarifnya di bawah harga pokok.
Sumber: Kompas.com
Kunjungi www.cibercentra.com Layanan iklan dan promosi online gratis!!
Demikian dikemukakan Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Karnadi di Jakarta, Kamis (5/2).
Kabupaten/kota yang akan menerapkan KPS adalah Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kota Bandar Lampung, DKI Jakarta dan sekitarnya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Bandung, serta Kota Medan. Pola kerja sama berupa bangun-operasi-pengalihan aset (BOT) selama 20-25 tahun dan konsesi selama 25-30 tahun.
Hingga kini KPS pelayanan air minum yang beroperasi terdapat di 14 kabupaten/kota. Namun, dari jumlah tersebut, empat di antaranya mengalami hambatan, yaitu di Kota Makasar, Semarang, Kabupaten Pati, dan Cikokol (Tangerang).
Hambatan tersebut, menurut Rachmat, karena ada ketimpangan dalam kerja sama dan penentuan tarif. Oleh karena itu, pihaknya kini sedang melakukan mediasi untuk memperbaiki perjanjian kerja sama tersebut.
Pemerintah berencana menerbitkan aturan bagi PDAM yang belum memenuhi 80 persen kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya. PDAM tersebut tidak perlu menyetor untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Penghentian setoran ke PAD merupakan salah satu syarat restrukturisasi PDAM. Saat ini terdapat 42 PDAM yang direncanakan direstrukturisasi.
Penghapusan setoran ke PAD, ujar Rachmat, diperlukan untuk mempercepat pemulihan kinerja PDAM. Kontribusi PDAM untuk PAD rata-rata 55 persen dari laba bersih.
Berdasarkan data BPPSPAM, sekitar 37 persen PDAM menderita kerugian dan terbelit utang, 37 persen kurang berkembang dan terancam gagal menyelesaikan utang, dan 26 persen memiliki kinerja efisien dan meraih untung.
Hingga kini kinerja layanan perusahaan daerah air minum (PDAM) masih jauh dari harapan. Tahun 2008, tingkat layanan PDAM baru menjangkau 40 persen dari total penduduk Indonesia. Padahal, pemerintah menargetkan keterjangkauan layanan PDAM hingga 2009 mencapai 60 persen dari total penduduk.
Menurut Direktur Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tamin Zakaria, minimnya layanan PDAM antara lain karena belum ada keseimbangan antara kualitas pelayanan dan tarif air.
Oleh karena itu, pemerintah sedang mengkaji rencana penyesuaian tarif dasar air minum untuk PDAM. Lebih dari 50 persen PDAM tarifnya di bawah harga pokok.
Sumber: Kompas.com
Kunjungi www.cibercentra.com Layanan iklan dan promosi online gratis!!
Senate moderates struggle for stimulus compromise
WASHINGTON – In an uncertain reach across party lines, Senate moderates struggled for a compromise on economic stimulus legislation Thursday as the government spit out grim new jobless figures and President Barack Obama warned of more bad news ahead.
With partisan tensions rising, several Republican attempts to remake the bill — with higher tax cuts, lower spending and fresh relief for homeowners — failed on party-line votes.
"This is the moment for leadership that matches the great test of our time," Obama said Thursday night as the Senate plodded through a fourth day of debate on the legislation at the heart of his economic recovery plan. Earlier, he declared, "The time for talk is over. The time for action is now."
The president added he would "love to see additional improvements" in the bill, a gesture to the moderates from both parties who were at work trying to trim the bill with a newly recalculated, $937 billion price tag.
After fitful, secretive talks lasting well into the evening, the would-be compromisers remained shy of agreement, and Majority Leader Harry Reid, D-Nev., announced they could have another day to work at it.
Sen. Claire McCaskill, D-Mo., said the group was discussing reductions in the bill in the range of $100 billion or more and expressed optimism about the outcome. No details were available.
Increasingly, the events that mattered most were not the long roll calls on the Senate floor, but the private conversations in which the White House and Democratic leaders sought — either with the support of a large group of centrist lawmakers or without them — to clear the bill.
Either approach remained a possibility for the Democratic leadership. One path could lead to passage with as few as 60 votes, the minimum needed, while the other presented the opportunity for a larger bipartisan success for the young administration.
"As I have explained to people in that group, they cannot hold the president of the United States hostage," said Reid, D-Nev. "If they think they're going to rewrite this bill and Barack Obama is going to walk away from what he is trying to do for the American people, they've got another thought coming."
Republicans countered that neither the president nor Democratic congressional leaders have been willing to seek common ground on the first major bill of the new administration.
"We're not having meaningful negotiations. ... It's a bad way to start," said Sen. John McCain of Arizona, Obama's opponent in last fall's presidential campaign.
In an Associated Press interview, he said Obama "gave the Democrats the leeway to basically shut out Republicans starting with the House and now here in the Senate, and I don't think that's good."
McCain's penchant for working across party lines has irritated fellow Republicans in the past, but he was not taking part in bipartisan talks on trimming the stimulus bill.
Instead, he advanced an alternative that highlighted the differences between the two political parties.
It carried a price tag of $421 billion, less than half the White House-backed measure. The majority of that was in the form of a one-year cut in the payroll tax, which would help all wage-earners, as well as reductions in the two lowest income tax brackets that would benefit only those who earn enough to pay income taxes.
The proposal also included provisions to help the battered housing industry, including the $15,000 tax credit for home buyers that passed separately on Wednesday.
Another proposal, by Sen. John Ensign, R-Nev., was designed to reduce mortgage rates to as low as 4 percent for millions of homeowners. It was defeated on a vote of 62-35.
Sen. John Thune of South Dakota was the third Republican to try. He proposed a stimulus consisting of tax cuts and unemployment benefits for laid-off workers, at a total cost of $440 billion, but lost, 60-37.
Nearly 20 senators from both parties met twice during the day and reviewed a list of possible cuts totaling nearly $80 billion. They included elimination of at least $40 billion in aid to the states, which have budget crises of their own, as well as $1.4 billion ticketed for the National Science Foundation.
There was no sign the group of self-appointed compromisers had agreed to support the reductions, but even if they had the numbers were far short of what some were looking for.
"The president made a strong case for a proposal that would be in the neighborhood of $800 billion," said Sen. Susan Collins, R-Maine, who met with Obama at the White House on Wednesday.
Yet several hours later, Obama told reporters aboard Air Force One on the way to a Democratic retreat in Williamsburg, Va., that the legislation was already within range of what he wanted.
The legislation is a blend of federal spending and tax cuts that supporters say can create or preserve at least 3 million jobs. They cite the tax cuts for lower-income workers, as well as more money for jobless benefits, worker training, food stamps, health care, education and public works projects such as highways and mass transit.
Critics contend the bill is bloated with spending for items that won't create jobs, such as smoking prevention programs or efforts to combat a future pandemic flu outbreak.
And while polls show Obama is popular and the public supports recovery legislation, Republicans have maneuvered in the past several days to identify and ridicule relatively small items in the bill.
The legislation is a key early test for Obama, who has been in office just two weeks and has made economic recovery his top priority.
His warnings have become increasingly dire, and in remarks to employees at the Energy Department, he said, "Today, we learned that last week the number of new unemployment claims jumped — jumped to 626,000. Tomorrow, we're expecting another dismal jobs report on top of the 2.6 million jobs that we lost last year. We've lost 500,000 jobs each month for the last two months."
The new jobless claims were reported by the Labor Department, and the total was the highest since October 1982, when the economy was in a steep recession.
___
Associated Press writers Andrew Taylor, Ben Feller, Mark Smith and Liz Sidoti contributed to this report.
Visit www.cibercentra.com for your free ads & promotion
With partisan tensions rising, several Republican attempts to remake the bill — with higher tax cuts, lower spending and fresh relief for homeowners — failed on party-line votes.
"This is the moment for leadership that matches the great test of our time," Obama said Thursday night as the Senate plodded through a fourth day of debate on the legislation at the heart of his economic recovery plan. Earlier, he declared, "The time for talk is over. The time for action is now."
The president added he would "love to see additional improvements" in the bill, a gesture to the moderates from both parties who were at work trying to trim the bill with a newly recalculated, $937 billion price tag.
After fitful, secretive talks lasting well into the evening, the would-be compromisers remained shy of agreement, and Majority Leader Harry Reid, D-Nev., announced they could have another day to work at it.
Sen. Claire McCaskill, D-Mo., said the group was discussing reductions in the bill in the range of $100 billion or more and expressed optimism about the outcome. No details were available.
Increasingly, the events that mattered most were not the long roll calls on the Senate floor, but the private conversations in which the White House and Democratic leaders sought — either with the support of a large group of centrist lawmakers or without them — to clear the bill.
Either approach remained a possibility for the Democratic leadership. One path could lead to passage with as few as 60 votes, the minimum needed, while the other presented the opportunity for a larger bipartisan success for the young administration.
"As I have explained to people in that group, they cannot hold the president of the United States hostage," said Reid, D-Nev. "If they think they're going to rewrite this bill and Barack Obama is going to walk away from what he is trying to do for the American people, they've got another thought coming."
Republicans countered that neither the president nor Democratic congressional leaders have been willing to seek common ground on the first major bill of the new administration.
"We're not having meaningful negotiations. ... It's a bad way to start," said Sen. John McCain of Arizona, Obama's opponent in last fall's presidential campaign.
In an Associated Press interview, he said Obama "gave the Democrats the leeway to basically shut out Republicans starting with the House and now here in the Senate, and I don't think that's good."
McCain's penchant for working across party lines has irritated fellow Republicans in the past, but he was not taking part in bipartisan talks on trimming the stimulus bill.
Instead, he advanced an alternative that highlighted the differences between the two political parties.
It carried a price tag of $421 billion, less than half the White House-backed measure. The majority of that was in the form of a one-year cut in the payroll tax, which would help all wage-earners, as well as reductions in the two lowest income tax brackets that would benefit only those who earn enough to pay income taxes.
The proposal also included provisions to help the battered housing industry, including the $15,000 tax credit for home buyers that passed separately on Wednesday.
Another proposal, by Sen. John Ensign, R-Nev., was designed to reduce mortgage rates to as low as 4 percent for millions of homeowners. It was defeated on a vote of 62-35.
Sen. John Thune of South Dakota was the third Republican to try. He proposed a stimulus consisting of tax cuts and unemployment benefits for laid-off workers, at a total cost of $440 billion, but lost, 60-37.
Nearly 20 senators from both parties met twice during the day and reviewed a list of possible cuts totaling nearly $80 billion. They included elimination of at least $40 billion in aid to the states, which have budget crises of their own, as well as $1.4 billion ticketed for the National Science Foundation.
There was no sign the group of self-appointed compromisers had agreed to support the reductions, but even if they had the numbers were far short of what some were looking for.
"The president made a strong case for a proposal that would be in the neighborhood of $800 billion," said Sen. Susan Collins, R-Maine, who met with Obama at the White House on Wednesday.
Yet several hours later, Obama told reporters aboard Air Force One on the way to a Democratic retreat in Williamsburg, Va., that the legislation was already within range of what he wanted.
The legislation is a blend of federal spending and tax cuts that supporters say can create or preserve at least 3 million jobs. They cite the tax cuts for lower-income workers, as well as more money for jobless benefits, worker training, food stamps, health care, education and public works projects such as highways and mass transit.
Critics contend the bill is bloated with spending for items that won't create jobs, such as smoking prevention programs or efforts to combat a future pandemic flu outbreak.
And while polls show Obama is popular and the public supports recovery legislation, Republicans have maneuvered in the past several days to identify and ridicule relatively small items in the bill.
The legislation is a key early test for Obama, who has been in office just two weeks and has made economic recovery his top priority.
His warnings have become increasingly dire, and in remarks to employees at the Energy Department, he said, "Today, we learned that last week the number of new unemployment claims jumped — jumped to 626,000. Tomorrow, we're expecting another dismal jobs report on top of the 2.6 million jobs that we lost last year. We've lost 500,000 jobs each month for the last two months."
The new jobless claims were reported by the Labor Department, and the total was the highest since October 1982, when the economy was in a steep recession.
___
Associated Press writers Andrew Taylor, Ben Feller, Mark Smith and Liz Sidoti contributed to this report.
Visit www.cibercentra.com for your free ads & promotion
Langganan:
Postingan (Atom)
